Di Balik Amnesti Baiq Nuril | Opini.id
Next Video

Di Balik Amnesti Baiq Nuril

Baiq Nuril, guru yang jadi korban pelecehan tapi malah divonis 6 bulan penjara, mulai bisa bernapas lega. Pasalnya, DPR sahkan amnesti yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat paripurna, semua perwakilan fraksi menyetujui pemberian amnesti atas surat yang dikirimkan Presiden Jokowi pada 15 Juli 2019. Nuril pun

mengucapkan terima kasih kepada DPR dan kuasa hukum yang telah setuju memberikan pertimbangan. Tampak Baiq didampingi oleh anak laki-lakinya, Rafi. "Terima kasih kepada bapak Presiden, terima kasih kepada anggota DPR, terima kasih kepada Ibu Rieke, terima kasih kepada semua kuasa hukum, terima kasih kepada lembaga yang tidak bisa saya sebut satu per satu," ujar Nuril saat ditemui seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) seperti dilansir Kompas.

Setelah disetujui DPR, pemberian amnesti berada di tangan Presiden Jokowi. Nuril pun berharap kasus yang ia alami tidak terulang dan menimpa perempuan lain. "Jangan sampai, mulai detik ini, jangan sampai ada yang seperti saya. Itu menyakitkan sekali, Jangan sampai ada. Saya berharap jangan sampai ada," ucap dia. Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari kepala sekolah berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut. Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat kepsek M geram.

Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya. Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Nuril kemudian mengajukan PK. Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.

Emang sih, amnesti ini bisa jadi bikin banyak korban akan mulai berani bersuara soal pelecehan seksual yang diterimanya. Tapi ribet juga kalau dikit-dikit mesti keluarin amnesti. Tahu sendiri jumlah korban pelecehan seksual di tempat kerja itu bisa capai 81% (menurut survei Never Okay di 2018). Kalau gini, RUU perlindungan perempuan mesti buru-buru disahin. Jangan sampai ada Nuril-Nuril yang lain.

Komentar (1)
Fresh