Siapa Suruh Datang Jakarta? | Opini.id
Next Video

Siapa Suruh Datang Jakarta?

Usai libur Lebaran berakhir, gak cuma kaum pekerja urban yang kembali ke ibukota tapi juga kaum pendatang baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengestimasi 71.000 pendatang baru akan menyerbu setelah Idul Fitri 2019.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyambut mereka, namun pengamat tata kota menilai harus ada pengendalian karena Jakarta sudah mengalami “overkapasitas”.


Anies menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan operasi yustisi atau razia dokumen administrasi bagi warga yang datang ke Jakarta usai Idul Fitri.
“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja di mana saja karena memang Indonesia memiliki kesetaraan itu, termasuk juga Jakarta,” ujar Anies seperti dilansir Dnaberita.com.


Ia mengatakan yang akan dilakukan adalah program bina layanan kependudukan atau pendataan pendatang baru.


Ia mengimbau pendatang baru untuk membawa dokumen yang diperlukan, seperti surat pindah dan melapor ke otoritas setempat ketika tiba di Jakarta.
Pemerintah DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta setelah masa Idul Fitri akan mencapai 71.000 atau meningkat sebanyak 2.000 orang dibandingkan tahun lalu.


Sebelumnya, operasi yustisi kerap dilakukan gubernur DKI, hingga terakhir pada masa mantan gubernur Fauzi Bowo untuk menekan laju urbanisasi.
Saat itu, jika pendatang kedapatan tidak memiliki berkas kependudukan yang jelas, ia harus mengikuti persidangan tindak pidana ringan dan dikenai denda.
Anies mengimbau warga untuk tidak membeda-bedakan pendatang yang kaya atau miskin demi kesetaraan.


Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,4 juta jiwa.


Tingkat kepadatan di DKI Jakarta mencapai 15.804 orang/km2. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan daya tampung Jakarta sudah terlampaui, maka pengendalian harus dilakukan.


“Kota yang sudah mengalami ‘overkapasitas’ sangat rawan dengan bencana lingkungan dan sosial,” kata Yayat.


Pengamat tata kota lain, Nirwono Joga, dari organisasi Kemitraan Habitat, menyebut hal serupa.


Ia mengatakan Jakarta kini tengah mengalami keterbatasan lahan, maka itu pendatang baru yang tidak memiliki keahlian berpotensi menciptakan masalah seperti menjamurnya hunian kumuh.


Ketidakmampuan warga yang tidak memiliki kemampuan khusus untuk mencari pekerjaan, kata Nirwono, juga bisa menyebabkan mereka menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau terlibat pada tindakan kriminal. Hmm, kalau gini emang benar kali ya kalau ibukota itu mesti dipindah?

Komentar
Fresh