Penangkapan Robertus Robet Bukti Hilangnya Kebebasan Berpendapat | OPINI.id
Penangkapan Robertus Robet Bukti Hilangnya Kebebasan Berpendapat

Sejak reformasi bergulir, Indonesia menjadi sebuah negara yang berdemokrasi dan bisa menerima kebebasan suara, baik yang datang dari rakyat ataupun mahasiswa dan sebagainya. Tapi, justru kini kebebasan berpendapat seakan hilang. Kita hidup seakan-akan dibayang-bayangi orde baru.

Buktinya, pada hari Kamis (7/3/2019), seorang aktivis sekaligus dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bernama Robertus Robet, ditangkap polisi. Dirinya ditangkap lantaran dianggap melanggar UU ITE ketika bernyanyi dalam Aksi Kamisan di Monas, Jakarta, 28 Februari lalu.

Nyanyian yang dipermasalahkan adalah gubahan dari lagu Mars ABRI (sekarang TNI) yang popular di kalangan aktivis reformasi 1998. Kira-kira liriknya seperti ini: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ tidak berguna/ bubarkan saja/ diganti Menwa (Resimen Mahasiswa) kalau perlu diganti Pramuka.

Padahal sebelum Robet bernyanyi dirinya bilang terlebih dahulu jika dia mengajak teman-teman yang ada untuk mengingat satu lagu di tahun 1998. “Untuk hari ini saya mengajak semua teman-teman muda di sini untuk mengingat satu lagu tahun 1998, ketika reformasi digulirkan.”

Seperti diketahui Aksi Kamisan hadir dengan tema menolak dwifungsi TNI. Mereka menolak usulan menempatkan TNI di instansi-instansi sipil. Orasi/nyanyian Robet masih selaras dengan tema tersebut.

Penangkapan terhadap Robertus Robet bisa dibilang adalah kesewenang-wenangan yang harus dilawan. Soalnya, kalau didiamkan saja, tindakan semacam ini bisa menimpa siapa saja dan tentu saja mengancam kebebasan berpendapat di negeri ini.

Robertus dikenakan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Robertus dalam Aksi Kamisan sama sekali tak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam semua pasal penjerat itu. Dari unsur ujaran kebencian (Pasal 28 UU ITE), penghinaan (Pasal 207 KUHP), hingga penyebaran berita bohong penyebab keonaran (Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Hukum Pidana), semua tak terpenuhi.

Bicara soal UU ITE sebenarnya sudah banyak penolakan saat ide ini muncul dan pasca disahkan. Soalnya banyak yang beranggapan, jika UU ITE yang kerap dicap sebagai pasal karet ini hanya akal-akalan pemerintah agar sikap kritis masyarakat Indonesia dikekang dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru Pemerintah. Bahkan banyak yang beranggapan, jika kehadiran UU ITE sama halnya seperti membangkitkan orba yaitu secara tak langsung mengekang kebebasan berpendapat. Buktinya, banyak orang yang kena salah sasaran karena UU ITE tersebut. 

Kamu setuju gak kalau yang dilakukan Robertus itu gak melanggar?
Setuju banget
Tidak setuju
203 votes

Komentar

Fresh