Beri Surat Peringatan Bagi Karyawan Tak Boleh Sembarangan | OPINI.id
Beri Surat Peringatan Bagi Karyawan Tak Boleh Sembarangan

Surat peringatan atau biasa disingkat SP adalah surat yang ditujukan untuk memberi sanksi atas pelanggaran umum, seperti keterlambatan masuk kerja, kurang disiplin dalam bekerja, bolos kerja tanpa pemberitahuan, tidak menghadiri rapat, tidak menaati aturan dan peraturan, dan semua yang berhubungan dengan “melorotnya” etos kerja karyawan. 

Dalam satu sistem organisasi perusahaan, kewajiban dan ketaatan kepada hukum perusahaan yang berlaku, tidak hanya diberikan kepada karyawan bawah saja. Para jajaran manajemen juga harus mampu memberikan contoh etos kerja, etika dan moral yang baik bagi para karyawan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik tanpa ada rasa takut atau bahkan merasa tertekan dan terpaksa saat bekerja.

1. Aturan Hukum

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Pasal 161 mengatur tentang Surat Peringatan 1 (SP1), SP2, dan SP3. SP1 biasanya diberikan bagi kasus pelanggaran ringan seperti pelanggaran atas kedisiplinan, keteledoran dan lain-lain. Kategori pelanggaran perlu diatur dalam aturan internal perusahaan, namun tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Meski telah melakukan pelanggaran, perusahaan tidak dapat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan tersebut. Atas dasar itulah dibuat surat peringatan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat 1: Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain menghindari PHK secara langsung, SP dibuat dengan tujuan memberikan efek jera pada karyawan yang melakukan pelanggaran. 

2. Pelindungan bagi Karyawan

Dalam hal melindungi hak-hak karyawan, negara menerapkan peraturan terkait tentang Surat Peringatan di dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 161,  Ayat 1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

Ayat 2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan. Terkecuali jika ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Contoh Surat Peringatan

Artinya, surat peringatan (SP 1) yang diberikan kepada karyawan bermasalah memiliki durasi selama enam bulan. Jadi, selama enam bulan tersebut, perusahaan mempertimbangkan kembali apakah karyawan yang bersangkutan sudah memperbaiki diri dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Sebaliknya, pihak perusahaan diperbolehkan memberikan SP 2 atau 3 jika memang karyawan tersebut terbukti bersalah akibat melakukan pelanggaran berbeda sebelum masa SP pertama berakhir.

Namun, jika ia telah memperbaiki diri setelah diberikan SP 1 dan kembali melakukan kesalahan lain setelah lewat enam bulan dari surat peringatan pertama, maka SP 2 tersebut tetap dianggap sebagai surat peringatan pertama. Perusahaan baru diperbolehkan memutuskan hubungan kerja alias PHK apabila karyawan sudah diberikan SP pada tahap terakhir, yaitu jika karyawan yang bersangkutan tidak kunjung melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan pelanggaran berat seperti pidana, perdata, korupsi, penipuan data, membuka rahasia perusahaan pada pihak ketiga, penipuan atau penggelapan dan tindakan asusila, maka bisa langsung diberikan Surat Keputusan PHK.

3. Sisi Positif Pemberian SP
1. SP dibuat agar karyawan mengetahui sekaligus mengingatkan apa yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Perusahaan.
2. SP dibuat agar karyawan tidak melakukan kesalahan yang sama, apabila tetap melakukan kesalahan yang sama maka akan diberikan sanksi yang lebih berat.
3. SP menjadi bahan evaluasi kinerja karyawan dan memudahkan penilaian bagi karyawan tersebut.

4. Sisi Negatif Pemberian SP
1. SP juga memiliki sisi negatif jika ternyata karyawan tersebut tidak melakukan hal atau masalah yang dituduhkan, hal ini bisa jadi akan memicu kemarahan dan dendam dalam hati.
2. Pemberian SP namun tanpa dilakukan sosialiasi mengenai Peraturan Perusahaan atau Standar Operasional Prosedur (SOP), maka akan memberikan efek bahwa mereka tidak dipedulikan oleh pihak HRD atau SDM, artinya karyawan hanya dianggap Mesin Mekanis.
3. Tidak mendidik karyawan jika SP diberikan tanpa teguran lisan apalagi tanpa alasan yang jelas. Karyawan adalah asset perusahaan, jika kita memiliki karyawan yang berdedikasi tinggi maka mereka akan memberikan kontribusi yang melebihi expetasi perusahaan. 

5. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi HRD dan SDM

Sesuai definisinya, SP adalah merupakan salah satu cara pembinaan bagi pekerja bila ia melakukan kesalahan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan atau surat perjanjian kerja yang telah disepakati. Sejauh ini, SP cukup efektif untuk menegakkan budaya disiplin dalam karyawan di perusahaan. 

Namun, bagaimanapun juga untuk meningkatkan etos kerja yang baik sudah merupakan tugas dan tanggung jawab divisi HRD atau SDM untuk mencari solusi, memberikan masukan sekaligus melakukan pembinaan atas turunnya produktivitas karyawan.

Jika dilakukan penanganan yang tepat dan benar, maka Divisi HRD atau SDM tidak perlu mengeluarkan SP pada karyawan atau memberlakukan PHK. Bisa jadi karyawan membutuhkan motivasi kerja, atau perlu diajak berdiskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. 

Jika kamu pernah mendapatkan SP, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
Sudah, merasa tetap dihargai meski melakukan kesalahan
Ragu-ragu
Belum, ga jelas aturannya
50 votes

Komentar

Fresh