Sebenarnya Seperti Apa Sih Proses Pembuatan Sebuah UU? | OPINI.id
Sebenarnya Seperti Apa Sih Proses Pembuatan Sebuah UU?

Lama-lama Indonesia ini makin lucu, aneh,dan bikin kita semua garuk-garuk kepala. Bayangin aja, banyak banget akhir-akhir ini peraturan,RUU,dan himbauan yang cukup menuai kontroversi dan membuat kita rakyat biasa berpikir, apakah mereka (anggota dewan) bisa kerja atau tidak?

Mulai dari kebijakan yang memberikan izin orang penyandang disabilitas mental untuk mencoblos dengan syarat mendapatkan surat rekomendasi dari dokternya. Sampai, sekedar himbauan yang bikin heboh para penggemar film tanah air oleh Menpora yang mengatakan kalau kita semua wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya di bioskop sebelum film dimulai.

Sampai hal yang terbaru dan cukup banyak menuai kritikan pedas dari musisi Indonesia. Apalagi kalau bukan draf RUU Permusikan Indonesia racikan mantan musisi abal-abal (kata Jerinx) alias Anang Hermansyah yang kini jadi anggota dewan. Dikarenakan dianggap merugikan musisi Indonesia, jelas sekali RUU ini menuai pro dan kontra, ya lebih banyak kontranya deh!

Oke bicara soal pembuatan sebuah undang-undang, ternyata ada tahapannya guys. Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa, kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Nah, untuk proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Berdasar ketentuan tersebut seperti inilah proses pembentukan sebuah undang-undang.

  1. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.
  2. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
  3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.
  4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
  5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
  6. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.
  7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
  8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
  9. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
  10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
  11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia.

12 Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.               

Nah dari semua poin diatas ini tahu gak sih apa yang kurang? Kurang melibatkan masyarakat. Wah, salah dong ngapain masyarakat diajak? Oh, kalau begitu berarti kita selama ini salah memilih wakil rakyat yang gak pernah menyampaikan aspirasi rakyat. Mereka semua membuat kebijakan yang hanya menguntungkan satu sama lain. Seharusnya, kedaulatan tetap ditangan rakyat. Meski semuanya sudah diputuskan, tetap rakyat harus mengetahuinya.

Bagaimana kinerja wakil rakyat menurutmu?
Buruk banget
Bagus
Biasa aja
Gak tau
132 votes

Komentar (1)

Fresh