BPJS Engga 'Gratis' Lagi, Ini Aturan Barunya | OPINI.id
BPJS Engga 'Gratis' Lagi, Ini Aturan Barunya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini tengah mensosialisasikan aturan baru dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 mengenai urun biaya dan selisih biaya.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menjelaskan bahwa ada dua hal dalam aturan baru ini, yaitu urun biaya dan selisih biaya. Namun untuk urun biaya karena belum ditetapkan jenisnya, jadi belum diimplementasikan.

1. Peserta Non PBI Bayar Urun Biaya. Aturan ini ditujukan kepada peserta yang mendapatkan pelayanan yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku.

Dalam aturan ini, selain peserta PBI (penerima bantuan iuran) dan yang dibayarkan pemerintah daerah, atau dengan kata lain peserta mandiri harus membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara itu, untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta. Namun aturan ini belum diterapkan karena masih menunggu Kementerian Kesehatan setelah menetapkan jenis-jenis pelayanan apa saja yang diterapkan aturan urun biaya ini.

2. Rawat Jalan Paling Banyak 20 Kali. Bagi pasien BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit yang membutuhkan kunjungan ke rumah sakit secara rutin, nantinya akan dibatasi hanya paling banyak 20 kali kunjungan dalam 3 bulan.

Bukan hanya itu, pasien juga diharuskan membayar sebesar maksimal Rp 350.000 untuk 20 kali kunjungan tersebut. Namun peraturan ini belum diimplementasikan. Masih menunggu Kemenkes menentukan jenis pelayanan apa saja yang menggunakan aturan urun biaya ini.

3. Pindah Kelas Rawat Inap. Sebelumnya, pasien yang mendaftar BPJS Kesehatan di kelas tiga, bisa naik kelas ke kelas satu saat dirawat inap. Sayangnya, hal itu tidak diperkenankan lagi, yang artinya sudah berlaku mulai Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 diundangkan.

Kini pasien BPJS Kesehatan hanya boleh naik satu kelas saat rawat inap. Misal peserta kelas tiga, hanya bisa naik ke kelas dua. Untuk kenaikan kelas rawat inap, peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG's antar kelas. Sementara untuk peningkatan dari kelas satu ke VIP, peserta harus membayar selisih biaya maksimal 75 persen dari tarif INA CBG'S kelas satu.

Sedangkan untuk rawat jalan, apabila peserta yang ingin naik kelas ke poli eksekutif jika tersedia di rumah sakit, maka peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap kedatangan.

4. Jika Pindah Kelas Rawat Inap Bukan Permintaan Pasien. Ada kalanya pihak rumah sakit menyarankan pasien BPJS Kesehatan untuk naik kelas saat rawat inap dengan alasan kamar penuh. Maka pada kasus seperti ini pasien tidak ditarik selisih biaya antar kelas.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, menegaskan Dengan berlakunya Permenkes ini untuk mencegah penyalahgunaan.

"Kita (BPJS Kesehatan) dengan Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) akan buat kesepakatan tentang kasus itu. Tidak boleh ditarik biaya. Soalnya banyak rumah sakit yang nggak punya kelas dua, pasien kelas dua ditempatkan di kelas satu terus harus bayar," tandasnya, seperti dikutip dari detikhealth. 

Dengan aturan baru ini apa yang akan dihadapi masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan?
Tambah mudah
Bisa lebih mudah, tapi bisa juga tambah ribet
Tambah susah
573 votes
 

Komentar

Fresh