Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Tanggung Jawab Pemerintah kepada Nasabah Jiwasraya

Pemerintah telah menyita aset-aset yang diduga hasil korupsi kasus Jiwasraya, namun nasib nasabah tidak diperdulikan.

Kerman  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Sejak Desember tahun 2019, kasus gagal bayar Jiwasraya mulai menyita perhatian publik. Pasalnya kerugian yang konon diderita "negara" mendekati 17trilliun rupiah; suatu angka kerugian yang fantastis. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk menuntaskan kasus tersebut dan menyelamatkan aset-aset yang diduga berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Alhasil beberapa mantan pejabat Jiwasraya dan pihak swasta telah dijatuhi hukuman dan Kejaksaan Agung telah berhasil menyita aset-aset yang bersangkutan. Namun, apakah penyelesaian kasus Jiwasraya ini telah memenuhi rasa keadilan terutama bagi nasabah? Mari kita bedah kasus ini dengan lebih seksama.

Seperti yang telah diakui oleh OJK, masalah Jiwasraya telah berlangsung lama. Sejak 2006, Bappepam LK dan Kementrian BUMN telah mengetahui bahwa Jiwasraya telah mengalami defisit equitas sebesar 3,29trilliun rupiah. Keadaan semakin memburuk dengan ditandai dengan penurunan equitas menjadi 6.3trilliun rupiah di tahun 2009. Hal ini pun diakui oleh mantan pejabat Kementrian BUMN Said Didu perihal permohonan PMN sebesar 6trilliun rupiah di tahun 2008. Namun atas alasan tertentu, PMN tersebut tidak digelontorkan dan direksi Jiwasraya diperintahkan untuk mencari jalan lain untuk menyehatkan perusahaannya.

Baca Selengkapnya
Add comment
DITULIS OLEH
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation