Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Beredar Jual-Beli Data Pribadi, Gara-gara Selfie dengan Foto KTP?

Media sosial dihebohkan dengan cuitan tangkapan layar dari Facebook salah satu akun penjual foto KTP dan selfie dengan foto KTP.

Edo Juvano  |  

Media sosial Twitter dihebohkan oleh cuitan seseorang dengan nama akun @ismailfahmi yang menyebut adanya penjualan foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Cuitan tersebut berisi tangkapan layar dari Facebook salah satu akun penjual foto KTP dan selfie dengan foto KTP.

Nahasnya, jual beli data penduduk dan kebocoran data seperti ini bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Banyak oknum yang menjual data pribadi masyarakat karena nilainya yang sangat mahal. Data-data ini dijual mahal karena bisa jadi akses menuju informasi-informasi vital, seperti bank dan pinjaman online.

Seperti yang kita ketahui, foto KTP dan selfie menggunakan KTP kerap dijadikan cara untuk memverifikasi data pengguna oleh lembaga keuangan dan berbagai instansi lainnya.

Mengetahui hal ini, Ruby Alamsyah selaku pengamat teknologi dan digital foransik PT Digital Forensic Indonesia (DFI) angkat suara. Menurut Ruby, sistem verifikasi via selfie KTP hanya menguntungkan satu pihak saja.

“Efektif mungkin bagi industri keuangan itu sendiri, verifikasi data. Tapi manfaatnya hanya berguna bagi industri tersebut saja, ternyata dampak negatifnya jauh lebih banyak alias banyaknya terjadi kebocoran data” kata Ruby dilansir dari laman Kompas, Jumat (25/6).

Petugas mengambil rekaman sidik jari saat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis (10/6/2021). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana akan mengubah penyimpanan data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) digital yang dapat tersimpan dan di akses melalui ponsel. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.
Petugas mengambil rekaman sidik jari saat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis (10/6/2021). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana akan mengubah penyimpanan data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) digital yang dapat tersimpan dan di akses melalui ponsel. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

Ruby melanjutkan, sistem verifikasi menggunakan selfie KTP ini tidak diimbangi dengan sistem dan regulasi keamanan digital yang memadai. Akibatnya, risiko yang berpotensi menimpa masyarakat jauh lebih besar dan serius.

Jika terjadi kebocoran data semacam ini, kerugian finansial jadi hal yang paling berisiko menimpa korban. Sebab, pelaku penyalahgunaan data dan foto KTP bisa dengan mudahnya mengajukan pinjaman online dan merugikan orang yang datanya tersebar.

“Selain dijualbelikan, orang segampang itu bisa mengajukan pinjaman atas nama orang lain yang didapat dengan foto tersebut. Akhirnya manfaatnya lebih kecil daripada risikonya,” lanjut Ruby.

Sistem Verifikasi Harus Ditinjau Kembali

Gagasan e-KTP sudah sejak lama digadang-gadang menjadi sistem data penduduk yang terpusat dan terkoneksi pada berbagai sektor.

Berkali-kali masyarakat juga mengeluhkan birokrasi Indonesia yang masih menggunakan fotokopi KTP elektronik atau e-KTP, untuk urusan pendaftaran dan lainnya. Padahal, sudah ada chip di e-KTP yang memuat data pribadi termasuk data kependudukan.

“Di kita kan masih belum solid sistemnya meskipun kita sudah menggadang-gadang KTP cukup lama, tetapi penggunaan NIK sebagai single identity number itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal,” terang Ruby, Akibatnya, banyak pihak memanfaatkan opsi celah keamanan data untuk mengambil keuntungan darinya.

Warga melakukan perekaman KTP Elektronik di Mall Rabinza, Lebak, Banten, Senin (7/6/2021). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak melakukan upaya jemput bola perekaman KTP Elektronik di pusat perbelanjaan guna mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung usia pemula pemegang KTP dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pemilu mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.
Warga melakukan perekaman KTP Elektronik di Mall Rabinza, Lebak, Banten, Senin (7/6/2021). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak melakukan upaya jemput bola perekaman KTP Elektronik di pusat perbelanjaan guna mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung usia pemula pemegang KTP dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pemilu mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.

“Jadi menurut saya, mestinya verifikasi selfie pakai KTP itu mesti dipertimbangkan kembali oleh pihak regulator," kata Ruby.

Regulasi dan sistem keamanan Ruby mencontohkan sistem verifikasi di Amerika Serikat, menggunakan social security number (SSN). Nomor ini menjadi acuan utama untuk menghubungkan semua data. Kebijakan SSN ini menurutnya bisa berjalan saat diimbangi dengan regulasi dan sistem keamanan yang baik. Ada jaminan privasi dan keamanan data penduduk.

“Sudah bisa digunakan sebagai referensi fix dan disiapkan keamanannya yang proper, kalau kita ternyata enggak,” kata Ruby. Maka dari itu, verifikasi data menggunakan foto KTP dan foto selfie KTP ini perlu diperimbangkan lagi risikonya bagi masyarakat.

Tanggapan Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menelusuri isu jual beli foto selfie KTP yang beredar di media sosial. Mengetahui hal ini, Kominfo mengaku akan mengambil langkah tegas.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi mengenai dugaan penjualan foto selfie KTP secara tidak sah yang beredar di platform media sosial,” kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, Jumat (25/6).

“Langkah-langkah tegas akan segera kami lakukan setelah berkoordinasi lebih lanjut baik secara internal, maupun dengan kementerian/lembaga terkait,” lanjut Dedy.

Dedy menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pelanggaran terhadap sistem elektronik tersebut dapat diberlakukan.

“Kami tegaskan kembali bahwa seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pengamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Kominfo mengimbau masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi dengan tidak menyebarkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, diingatkan pula menjaga keamanan gawai atau perangkat elektronik lain yang digunakan untuk menyimpan data pribadi.

“Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan konten negatif serta tindakan-tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain di ruang digital melalui aduankonten.id atau kanal-kanal aduan lain yang kami sediakan,” imbuhnya.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation