Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Ingin DP Rumah Dibantu Pemerintah? Ini Cara dan Syaratnya

Pemerintah menyediakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan

Indra Dahfaldi  |  

Memiliki sebuah rumah menjadi impian semua orang. Tapi terkadang dana yang terbatas membuat masyarakat tidak biasa memiliki biaya full untuk bayar rumah secara cash.

Pemerintah menyediakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Dana BP2BT adalah bantuan pemerintah yang diberikan satu kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.

Dana BP2BT digunakan untuk pembiayaan uang muka untuk kepemilikan Rumah Tapak, Sarusun atau sebagian dana untuk Pembangunan Rumah Swadaya.

Besaran dana BP2BT yang diberikan kepada Penerima Manfaat ditentukan dari Penghasilan Kelompok Sasaran dan Nilai Rumah atau Rencana Anggaran biaya (RAB) dengan nilai paling besar Rp. 32.400.000 dan paling sedikit Rp. 21.400.000.

HALAMAN SELANJUTNYA next page
3 Komponen Pembiayaan

3 Komponen Pembiayaan

Secara umum, ada tiga komponen pembiayaan dalam BP2BT pertama dari pemohon di mana harus miliki dana 5% dari total harga rumah. Kedua, subsidi dari Kementerian PUPR hingga 38,8% harga rumah atau maksimal senilai Rp 32,4 juta, dan sisanya melalui kredit pembiayaan dari Bank pelaksana.

"Jadi prosedurnya calon peserta ajukan permohonan terlebih dahulu kepada Satker BP2BT. Kemudian dia diminta menabung di bank pelaksana selama 6 bulan. Setelah tercapai saldo minimal yang ditentukan bank akan verifikasi apakah dia layak menerima subsidi atau tidak?" jelas Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Lana Winayanti.

Tonton juga:

Genap setahun layani COVID-19, RSD Wisma Atlet sudah terima tiga penghargaan bergengsi. Mulai dari penghargaan MURI hingga dari Kementerian PANRB.

Keputusan kelayakan tersebut didasarkan dari besaran saldo minimal sesuai kelompok sasaran pendapatan peserta yang diatur dalam Keputusan Menteri PUPR 858/KPTS/M/2017, sebagai penilaian konsistensi menabung peserta

Misalnya, pemohon yang berada di kelompok sasaran dengan penghasilan Rp 4 juta, maka selama 6 bulan menabung, saldo tabungan harus ada senilai Rp 2 juta untuk bisa dapatkan subsidi BP2BT.

Setelah dinilai layak mendapatkan subsidi BP2BT, jika diperlukan pemohon harus menabung hingga dana di rekeningnya capai 5% harga rumah.

Setelah dana di rekening mencapai 5% dan dinyatakan berhak menerima subsidi. Setelahnya pemohon dapat mencicil sisa kurang harga rumah kepada bank pelaksana dengan suku bunga pasar.

Tiga jenis yang Diatur

Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto mengatakan soal besaran subsidi BP2BT akan tergantung dengan penghasilan pemohon. Hal tersebut juga ditentukan dalam Keputusan Menteri PUPR 858/KPTS/M/2017

Misalnya besaran maksimal sebesar Rp 32,4 juta hanya bisa didapatkan oleh pemohon yang berpenghasilan kurang dari Rp 3 juta.

"Setiap penambahan penghasilan sebesar Rp 100 ribu, maka subsidi dikurangi Rp 200 ribu," kata Eko dalam kesempatan yang sama.

Selain untuk mengatur subsidi, besaran penghasilan juga ditambahkan Eko jadi dasar untuk jenis properti yang dihendaki pemohon.

Ada tiga jenis yang diatur yaitu untuk rumah tapak, rumah susun, dan pembangunan rumah swadaya. Ketentuan ini pun masih harus disesuaikan dengan sistem zonasi.

Sistem zonasi ini juga terbagi tiga, zona 1 yaitu Sumatera, Kep. Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jabodetabek), dan Sulawesi. Zona 2 Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Utara, dan Jabodetabek. Serta zona tiga Papua dan Papua Barat.

Misalnya di zona 1 batas maksimal penghasilan per bulan pemohon untuk dapat miliki rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya adalah Rp 6 juta. Sementara untuk rumah susun maksimal penghasilannya Rp 7 juta.

"Termasuk juga diatur berapa harga maksimal rumah di masing-masing zona, luas tanahnya, luas bangunan itu diatur di Permen PUPR 18/PRT/M/2017," lanjut Eko.

 

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation