Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Hukum Syariah, Om dan Ayah Bebas Setelah Perkosa Anak di Aceh?

Om dan ayah bebas tuntutan hukum setelah perkosa anak sendiri berumur 10 tahun. Hukum syariah dianggap gak memihak korban kekerasan seksual.

Reza Rizaldy  |  

Korban perkosaan yang berusia 10 tahun mengalami guncangan terhebat dalam hidupnya. Gimana gak, ayah kandung dan pamannya tega memperkosa Lala (nama samaran) sebanyak 4 kali secara bergiliran. Mirisnya lagi kedua pelaku divonis bebas hukum karena dianggap gak terbukti memperkosa menurut hukum Syariah Aceh.

Kita mulai dulu dari keadaan Lala setelah peristiwa. Kini ia harus diasuh oleh neneknya yang bekerja sebagai buruh masak diupah Rp 25 ribu sehari. Gadis 10 tahun ini jadi pribadi yang pendiam dengan penuh rasa takut. Menurut neneknya, Lala jadi lebih sering termenung di teras rumah seakan berusaha menalar kejadian buruk yang menimpanya.

“Saya sedih, apalagi ini kejadian menimpa cucu pertama dari anak pertama. Bukan saya saja, tapi suami saya juga sedih,” ujar nenek Lala dikutip dari BBC Indonesia.

Ilustrasi anak korban kekerasan seksual/123rf
Ilustrasi anak korban kekerasan seksual/123rf

Lala adalah anak yang tangguh dan ceria. Selain sering bermain dengan teman sebayanya, ia mampu mengurus ibu yang sedang sakit dan adik-adiknya Kondisi ini memaksanya harus putus sekolah. Dan akhirnya sang ibu wafat.

Setelah wafat, Lala diantarkan sang ayah ke rumah neneknya. Agustus 2020 ia mengaku kemaluannya sakit hingga sulit duduk karena diperkosa 3 kali oleh ayah dan pamannya. “Pada waktu malam ayah, dan waktu siang paman. Korban tidak ingat kapan dan berapa kali, yang jelas 3 sampai 4 kali,” tulis dokumen putusan terhadap DP (om korban) oleh Mahkamah Syariah.

Ilustrasi pengadilan kasus kekerasan seksual/123rf
Ilustrasi pengadilan kasus kekerasan seksual/123rf

Hakim Putuskan Kedua Pelaku Gak Bersalah

Di persidangan khusus Mahkamah Syariah, jaksa berupaya meminta majelis hakim untuk hukum ayah dan om Lala penjara 16,5 tahun. Karena telah memerkosa orang yang miliki hubungan keluarga (mahram) sesuai dengan pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Sekedar mengingatkan karena Aceh punya otonomi daerah sendiri, maka hukum yang berlaku adalah buatan provinsi Aceh, yaitu hukum Syariah.

Majelis Hakim Mahkamah Syariah Jantho diketuai oleh Hakim Muhammad Redha Valevi dan dianggotai Hakim Fadhila dan Hakim Putri membebaskan ayah korban karena gak terbukti melakukan pemerkosaan. Justru pamannya yang kena dakwaan.

Paman korban melakukan banding hukum bersama tim pengacara. Lucunya dalam banding hukum, hakim berpendapat ada upaya penggiringan fakta bahwa paman korban melakukan pemerkosaan. Dalam kesaksian anggukan korban gak bisa dianggap sebagai bukti. Hakim bilang harusnya korban bisa berbicara karena dianggap gak mengalami tunarungu atau disabilitas.

Tonton juga:

Korban kekerasan seksual dipaksa bungkam oleh masyarakat melalui tekanan sosial dan labelling yang diberikan kepada korban. Korban tidak punya ruang untuk berekspresi atau curhat untuk melepas bayang-bayang masa lalunya. Akibatnya korban merasa depresi, tertekan hingga bunuh diri karena hantu masa lalu. House of the Unsilenced memberi ruang untuk korban kekerasan seksual berekspresi lewat seni. Inisiator acara, Eliza Vitri Handayani ingin korban ceritakan perjuangan mereka untuk pulih dari masa lalunya. Penulis novel tersebut ajak seniman untuk memberikan lokakarya kepada para korban kekerasan seksual. Hasil karya mereka dipamerkan di Galeri Cemara 6. Berbagai macam medium seni di pamerkan seperti seni rupa, instalasi, karya sastra dan teater. Eliza juga mengajak seniman rajut dan kolase, Ika Vantiani untuk menjadi kurator. Acara juga didukung oleh organisasi nirlaba yang bergerak di isu perempuan seperti Hollaback, LBH APIK.

Duh, gimana korban mau ngomong kalau pendekatannya disidang dan sedang mengalami trauma?

Kocaknya, hakim memahami korban dalam kondisi gak stabil dan traumatik dari hasil pemeriksaan psikologis. Sehingga mudah dipengaruhi orang lain. Argumen saksi juga dianggap gak kuat karena berdasarkan keterangan korban saja. Hasil visum pun ditolak hakim karena dianggap gak ada tanda-tanda kekerasan seksual berulang dialami oleh Lala.

Atas hasil tersebut paman korban gak terbukti melakukan pemerkosaan terhadap Lala. Dan keputusan hakim mendorong pemulihan nama terdakwa yang sudah tercemar.

Ilustrasi hukum sharia di Aceh/123rf
Ilustrasi hukum sharia di Aceh/123rf

LSM: Kasus Perkosaan Sebaiknya Pakai Hukum Acara Pidana

Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), LSM yang gencar advokasi hak perempuan dan anak, Suraiya Kamaruzzaman menyatakan kasus ini jadi bukti aturan pemerkosaan dan pelecehan seksual dalam hukum Syariah Aceh gak memihak pada korban. Masalahnya bukan kasus ini saja, ada 2 kasus serupa di kabupaten yang berbeda putusan hukum gak berhasil menjerat pelaku kekerasan seksual.

“Cukup sudah, jangan ada lagi kasus seperti ini. Alasan cambuk sebagai efek jera, tidak ada,” ungkap Suraiya.

Senada dengan BSUIA, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh sebut, putusan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual yang kerap merugikan pihak korban berusia anak, bermuara dari qanun jinayah.

Sebagai landasan hukum, aturan ini tidak memiliki perspektif dalam hal perlindungan anak. Karena sejak awal tidak melibatkan pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan terhadap penanganan kasus pemerkosaan, termasuk korban.

"Bagi kami qanun jinayah sudah ketinggalan zaman dan gagal memenuhi keadilan bagi anak korban kekerasan seksual," ujar Komisioner KPPA Firdaus Nyak Idin, seperti dikutip dari VOA Indonesia.

Salah satu pasal yang dianggap bermasalah adalah pasal 52 Qanun Jinayat. Pasal ini mewajibkan korban menghadirkan alat bukti dan saksi ketika melaporkan tindak perkosaan.

Qanun mengesampingkan pentingnya fungsi pendampingan psikolog atau tenaga ahli bagi korban perkosaan yang dapat membantu proses hukum.

Padahal, psikologis korban pasti terdampak dan mengalami trauma yang akibatkan mereka kesulitan mengungkap apa yang terjadi pada diri mereka.

Kelemahan lainnya adalah persoalan sumpah berbalas sumpah. Jadi pasal 52 mengatur orang yang menuduh (korban perkosaan) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan.

Sebaliknya, pasal 55 mengatur orang yang dituduh (pelaku perkosaan) dapat mengajukan sumpah pembelaan sebanyak 5 kali, dengan sumpah yang terakhir merupakan pernyataan siap dilaknat Allah SWT jika berdusta.

Menurut pemerhati masalah kekerasan seksual di Aceh, pasal ini melemahkan proses hukum kasus pemerkosaan. Sebab, jika bukti berupa kesaksian atau fisum dianggap tidak cukup, berarti pelaku bisa melenggang bebas dari tuntutan hukum hanya dengan mengucap sumpah.

KPPA mendesak pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan DPR Aceh untuk merevisi dan mencabut qanun jinayah terutama di pasal terkait kekerasan seksual pada anak dan mengembalikan penanganannya kepada Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aktivis hak asasi perempuan pun mengajukan hal yang sama. Mereka ingin qanun jinayah terkait penanganan kasus kekerasan seksual perempuan direvisi atau dicabut dan menggunakan hukum acara pidana. Sebab, hakim Mahkamah Syar'iyah dianggap tidak memahami hukum acara pidana.

Penyempurnaan Qanun jinayah sebagai bagian dari hukum Syariah Aceh sidang dikaji oleh Dinas Syariat Islam Aceh dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Kabarnya hasil kajian akan masuk ke perencanaan program Peraturan Daerah (Prolegda) tahun 2022.

Semoga beneran kejadian.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation