Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Duh! Masih Banyak Pengembang Nakal yang Bermain di Perumahan Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu.

Indra Dahfaldi  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan salah satu masalah terkait ketidakpatuhan pengembang. Kementeriannya masih menemukan pengembang yang tak mematuhi aturan kualitas dan kelaikan bangunan yang telah ditentukan pemerintah.

"Masih ada pengembang hunian bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF). Padahal sertifikat ini penting sebagai dasar pelaksanaan akad kredit," ujar Eko seperti dikutip Antara.

Berdasarkan temuan kementerian, tidak diterbitkannya SLF itu terkait dengan belum adanya ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang dibangun para pengembang. Bahkan ada rumah yang belum dialiri listrik serta jauh dari angkutan umum.

Eko menyebutkan hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian PUPR juga menunjukkan masih adanya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai tata ruang/perizinan.

Tonton juga:

Genap setahun layani COVID-19, RSD Wisma Atlet sudah terima tiga penghargaan bergengsi. Mulai dari penghargaan MURI hingga dari Kementerian PANRB.

Masalah lainnya adalah keterlambatan penyaluran subsidi bantuan uang muka, keterlambatan penyetoran dana bergulir, tarif dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta adanya dua unit rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.

"Terkait dengan masih adanya rumah bersubsidi yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum lima tahun, perbankan semestinya juga bisa lebih menyosialisasikan tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon debitur MBR," tegas Eko.

Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan banyak fasilitas subsidi untuk membantu masyarakat kurang mampu memiliki rumah.

PUPR Penuhi Kebutuhan Hunian Layak

Dok PUPR
Dok PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR dengan menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran 2021.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp 630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp 1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun.

Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP. Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah.

Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Kementerian PUPR terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1.003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi pada November 2019 - Januari 2020. Terdapat lima komponen struktur pemeriksaan yakni fondasi, sloof, kolom, ring balok dan rangka atap.

Dari hasil rapid assessment tersebut, masih ditemukan rumah yang belum memenuhi persyaratan standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan menegur 37 pengembang yang membangun rumah tidak sesuai standar kualitas.

Pada TA 2020 realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp 11,23 triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp 118,4 miliar, SBUM 130.184 unit senilai Rp 526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai Rp 53,86 miliar.

Selama masa Pandemi COVID-19 bantuan pembiayaan perumahan terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan di antaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang). Melalui SiKasep, calon konsumen terhubung secara online dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host. Pada TA 2021 ini dikembangkan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).

Dalam tahun anggaran 2021, fasilitas meliputi FLPP sebanyak 157.500 unit dengan total anggaran senilai Rp16,66 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp630 miliar, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengakui ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk MBR masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Hal ini tidak hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. Di sinilah, menurutnya, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator dalam membangun ekosistem perumahan yang lebih baik.

Dalam hal tersebut, Arif mengklaim PPDPP telah berkontribusi dengan mengembangkan sistem yang merangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah bersubsidi dengan berbasis teknologi informasi.

"Sejak tahun lalu kami sudah meluncurkan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem besarnya dengan beberapa subsistem di bawahnya yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik," jelas Arief.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation