Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Nama Politikus Disebut Dalam Sidang Kasus Ekspor Benur. Bisnis Lobster Idaman Pejabat?

Nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah disebut dalam sidang terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, terkait kasus suap eskpor benih lobster.

Indra Dahfaldi  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah disebut dalam sidang terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, terkait kasus suap eskpor benih lobster.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan percakapan Edhy Prabowo dengan sekretaris pribadinya bernama Safri. Percakapan itu turut menyinggung Fahri Hamzah dan DPR Azis Syamsuddin. Keduanya disebut ingin ikut budi daya lobster.

Sepertinya budi daya lobster ini sangat menggiurkan, sehingga banyak pejabat yang ingin ikutan. Politikus Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut kebijakan larangan ekspor benih bening lobster di periode Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah kebijakan yang keliru.

Gak heran sih, jika KKP di bawah Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster melalui Permen KP Nomor 12 tahun 2020. Alasannya untuk endorong budidaya lobster nasional yang selama ini terhambat karena larangan mengambil benih lobster. Budi dayanya, atau bisnisnya yang terhambat? Mari simak pembahasannya.

Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Disebut-sebut di Sidang

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

Jaksa KPK mengungkap percakapan komunikasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan stafsusnya bernama Safri terkait informasi perusahaan yang hendak mengikuti budi daya dan ekspor benur. Ada nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah dalam percakapan itu.

Awalnya, jaksa KPK mengonfirmasi ke Safri tentang penyitaan handphone-nya. Safri membenarkan itu, kemudian jaksa membuka chat antara Safri dan Edhy Prabowo.

"Ini ada WA dari BEP. Benar saudara saksi BEP ini pak Edhy Prabowo?" tanya jaksa KPK dan diamini Safri.

Berikut percakapan Edhy dan Safri yang dibaca jaksa KPK:

Edhy: Saf, ini orangnya Pak Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR mau ikut budi daya lobster, Novel Esda

Safri: oke bang.

"Apa maksud Saudara saksi menjawab oke, Bang?" tanya jaksa.

"Maksudnya perintah beliau saya jalankan kalau untuk membantu secara umum, ya," jawab Safri.

"Berarti ada perintah dari Pak Edhy pada saat itu?" timpal jaksa dan dijawab 'iya' oleh Safri.

Hakim ketua Albertus Usada kemudian menanyakan lebih lanjut terkait perusahaan mana yang hendak dibawa Azis Syamsuddin untuk mengikuti ekspor benur. Namun, Safri mengaku tidak ingat perusahaan apa.

Selain itu, jaksa KPK juga mengungkapkan ada percakapan Edhy dengan Safri pada 16 Mei 2020. Isinya, hampir sama dengan chat sebelumnya tapi di chat kedua ini bukan Azis lagi, melainkan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Pada tanggal 16 Mei juga, 'Saf, ini tim Pak Fahri Hamzah mau jalan lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi. Saksi menjawab 'oke, Bang.' Benar itu?" tanya jaksa KPK dan diamini Safri lagi.

"Berarti memang ada perintah dari Edhy? Saudara saksi masih ingat nama perusahaannya?" ucap jaksa.

Safri lagi-lagi mengaku tidak tahu. Dia mengaku saat itu hanya berkoordinasi dengan Andreau Misanta Pribadi yang juga stafsus Edhy dan Ketua Tim Uji Tuntas Ekspor Benur.

Dalam program Mata Najwa Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku merugi ratusan juta selama dua kali melakukan ekspor benih lobster alias benur sejak pembukaan keran ekspornya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Dalam tayangan itu, Najwa bertanya soal pendirian perusahaan yang berdiri 2 hari sebelum Permen kebijakan ekspor itu keluar. "Iya tapi diurusnya sudah lama, karena kita tahu kan keputusan akan keluar, kan ini public policy harus open dia. Harus terbuka," jawab Fahri.

Tidak hanya menjelaskan soal pembentukan perusahaannya, Fahri juga menjelaskan untuk mendapatkan izin ekspor, ada sekitar 30 syarat administrasi yang dinilai pemerintah.

Tonton juga:

Usulan Komjen Pol Ari Dono, pejabat korup yang kembalikan uang jarahan gak usah dipidana. Alasannya untuk hemat biaya penyidikan. Wow. Simak berbagai opini masyarakat dan berikan opinimu disini: http://opini.id

"Ada 30 checklist yang dinilai oleh pemerintah dari administrasi, misal sebelum kita ajukan izin kita harus punya nelayan binaan yang dikategorikan dalam dua, nelayan penangkap dan nelayan budidaya," jelas Fahri.

Asal-Muasal Larangan Ekspor Benih Dicabut

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri) menyapa mantan Staf Khusus, yang juga terdakwa Safri (kanan) saat akan mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri) menyapa mantan Staf Khusus, yang juga terdakwa Safri (kanan) saat akan mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Agenda sidang lanjutan mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut adalah mendengarkan sejumlah keterangan saksi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut larangan ekspor benih lobster melalui Permen KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit dua bulan lalu. Namun untuk menjadi eksportir, ada sederet syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari kemampuan berbudidaya hingga komitmen menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajak masyarakat untuk melihat Permen KP Nomor 12 tahun 2020 tidak hanya dari sisi ekspor benih lobster. Karena lahirnya permen tersebut untuk mendorong budidaya lobster nasional yang selama ini terhambat karena larangan mengambil benih lobster.

"Prioritas pertama itu budidaya, kita ajak siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan berbudidaya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah untungnya banyak. Nggak bisa," ujar Menteri Edhy, Minggu (5/7/2020).

Lewat Permen KP Nomor 12 juga, KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudidaya lobster. Eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster.

KKP juga mewajibkan eksportir menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya lobster. Menteri Edhy ingin nelayan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomis dari menjual benih lobster, tapi juga mendapat pengetahuan tentang berbudidaya.

"Selain kemampuan berbudidaya, berkomitmen ramah lingkungan tidak merusak, dan yang paling penting berkomitmen dengan nelayannya sendiri. Dia harus satu garis dan dia harus membina nelayannya sendiri. Jadi nggak bisa nanti nelayan perusahaan ini pindah ke perusahaan itu, yang akhirnya tarik-tarikan. Si nelayan harus mendapat perlakuan baik dan diajak ikut berbudidaya juga," urai Menteri Edhy.

Menteri Edhy memastikan, proses seleksi untuk menjadi eksportir benih lobster terbuka untuk siapa saja baik perusahaan maupun koperasi berbadan hukum. Selama pengaju memenuhi persyaratan dan kualifikasi, KKP tidak akan mempersulit.

Bahkan agar proses seleksi hingga ekspor berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, semua dirjen dilibatkan termasuk bagian inspektorat.

"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budidaya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," tegasnya.

Menteri Edhy berharap, budidaya lobster yang sudah mulai berjalan bisa terus tumbuh. Dengan begitu, benih hasil tangkapan nelayan didistribusikan sepenuhnya untuk pembudidaya lobster dalam negeri sehingga tak perlu diekspor.

"Kita prioritas budidaya, sekarang sudah berjalan. Perusahaan sudah membeli benih lobster dari nelayan. Namun kemampuan budidayanya masih belum besar sehingga ada sisa benih. Masak iya dikembalikan lagi, bisa rugikan. Sementara ada peluang ekspor. Ya sudah ekspor, tapi budidaya tetap jalan. Ini bagian dari proses, kalau budidaya kita sudah kuat, bisa saja tidak ada ekspor benih lagi," pungkas Edhy.

Sementara itu, dibanyak kesempatan Menteri Edhy juga menjelaskan alasan utamanya mengizinkan kembali pengambilan benih lobster, untuk membantu masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mencari benih lobster. Ada puluhan ribu nelayan kehilangan pekerjaan akibat aturan larangan menangkap benih lobster.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation