Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Setelah Sembako, Giliran Sekolah Bakal Kena Pajak. Setelah Ini Apa Lagi?

Belum dikenakan pajak saja, biaya pendidikan sudah mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Sehingga banyak yang putus sekolah.

Indra Dahfaldi  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Setelah wacana sembako bakal kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kini giliran sekolah yang akan di kenakan pajak. Hal ini sebagai tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Beberapa ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.

Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbel.

Belum Dikenakan pajak saja, biaya pendidikan sudah mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Sehingga banyak yang putus sekolah. Lalu apakah hal ini tetap dilanjutkan? Mari kita Bahas.

Sekolah Bukan Objek Usaha

Antara Foto
Antara Foto

Anggota Komisi X DPR fraksi PDIP Putra Nababan menolak wacana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari jasa pendidikan atau sekolah.

Wacana ini mencuat setelah draf revisi Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tersebar ke publik.

Putra mengatakan sekolah bukan sebuah objek usaha yang harus dipungut pajak. Oleh sebab itu, ia menentang wacana pemerintah memungut pajak dari sekolah.

"Institusi sekolah itu kan bukan objek usaha, justru adalah satu institusi kawah candradimuka untuk menghasilkan anak bangsa yang berkualitas," kata Putra seperti dilansir CNN Indonesia.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menilai wacana tersebut tidak tepat. Pasalnya, pandemi virus corona turut menghantam kondisi operasional sekolah.

Ia menilai, jika ditambah PPN, maka hal itu akan menambah membebani operasional sekolah. Di sisi lain, PPN ini dikhawatirkan berdampak pada semakin tingginya biaya SPP yang harus dibayarkan orang tua.

"Apalagi dalam kondisi sekarang ini kita tahu bahwa kondisi sekolah operasionalnya sangat berat sekali ya," ujar Putra.

"Apalagi sekolah swasta di mana banyak sekali orang tua mereka yang kehilangan penghasilan karena pandemi, dan mereka tidak mampu bayar SPP," lanjutnya.

Namun demikian, Putra mengaku belum mengetahui apakah draf revisi itu sudah disampaikan pemerintah ke DPR. Namun, ia berharap pemerintah membatalkan wacana tersebut.

"Semoga hanya sampai draf doang, tidak sampai jadi usulan inisiatif pemerintah yang bebankan sekolah dengan pajak PPN," imbuhnya.

Sembako Juga Bakal Kena PPN

Antara Foto
Antara Foto

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako. Tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN.

Pengenaan PPN sembako tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, daftar yang dihapuskan akan dikenakan PPN.

Tonton juga:

Seorang warga gang sempit Tamansari menjadi korban pemalsuan dokumen untuk menghindari pajak mobil mewah. Ia pun melaporkan kejadian ini pada polisi setempat

Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Beberapa jenis jasa yang sekarang tidak dikenakan PPN juga akan dikenakan pajak melalui revisi RUU KUP, yakni jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

Kemudian jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.


Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation