Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Ketika Kritik Disalahpahami

Tak ingin terus memakai UU warisan penjajah, draf RUU KUHP diharapkan menjadi pengganti bagi KUHP warisan Belanda.

Asmaul Chusna  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Tak ingin terus memakai UU warisan penjajah, draf RUU KUHP diharapkan menjadi pengganti bagi KUHP warisan Belanda. Sayangnya, RUU ini kembali menuai polemik. Ada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam dengan hukuman maksimal 4,5 tahun penjara. Selain itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum maksimal 2 tahun penjara.

Pakar hukum tata negara dan pengamat politik, Refly Harun, berkomentar menanggapi draf tersebut. Ia menerangkan isi pasal tersebut sangat multitafsirmultitafsir sehingga siapa saja bisa dianggap menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden. Pasal karet yang pernah hidup di zaman orde barubaru dan zaman penjajahan. Iya, penjajahan atas kebebasan berpendapat.

Baca Selengkapnya
Add comment
DITULIS OLEH
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation