Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Turis Timur Tengah Doyan Kawin Kontrak Cianjur, Ini Mahar dan Durasinya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengungkap praktik kawin kontrak Cianjur yang pelakunya didominasi oleh wisatawan asing asal Timur Tengah.

Edo Juvano  |  

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengungkap praktik kawin kontrak Cianjur yang pelakunya didominasi oleh wisatawan asing asal Timur Tengah. Kata Herman Suherman selaku Bupati Cianjur, praktik ini muncul sebab banyaknya warga asal Timur Tengah yang berlibur ke Cianjur.

Ilustrasi. Foto: Wikimedia Commons.
Ilustrasi. Foto: Flickr.

Atas laporan warga setempat, Pemkab Cianjur kemudian mengeluarkan larangan kawin kontrak. Aturan ini dibuat demi mencegah praktik kawin kontrak yang dianggap telah menjadi prostitusi terselubung sekaligus merendahkan martabat perempuan.

“Dari laporan masyarakat, diketahui jika pelakunya kebanyakan warga asing, Timur Tengah. (Tapi) mau itu warga Cianjur, luar kota, atau warga Asing, dilarang kawin kontrak di Cianjur,” kata Herman kepada Detik, Senin (7/6).

Menyusul aturan pelarangan kawin kontrak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur juga telah memberikan pandangan dan menyiapkan fatwa untuk dimasukan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup) Larangan Kawin Kontrak.

Ilustrasi. Foto: Flickr.
Ilustrasi. Foto: Flickr.

Sementara itu, dikutip dari laman Detik, seorang calo kawin kontrak yang tidak ingin disebutkan nama aslinya membenarkan adanya praktik ilegal tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa wisatawan asal Timur Tengah yang menjadi pelaku kawin kontrak biasanya makin banyak pada momen tertentu, seperti saat musim pemberangkatan haji.

“Saya saja yang biasanya sebulan hanya dapat dua atau tiga rombongan wisatawan, bisa dapat lebih saat musim Haji.”

Warga Timur Tengah libur saar musim Haji, maka dari itu banyak dari mereka yang melancong. Cianjur jadi salah satu destinasinya. Calo kawin kontrak tersebut juga mengatakan, dari seluruh wisatawan asal Timur Tengah yang berlibur ke Cianjur, sekitar 60 persen di antaranya bertanya soal kawin kontrak.

“Paling sedikit setiap tahunnya ada sekitar 24 orang yang kawin kontrak. Biasanya diarahkan ke teman-teman di vila.”

MUI: Pernikahannya Tidak Sah

Meski namanya kawin kontrak, namun praktik tersebut nyatanya jauh dari makna perkawinan yang sebenarnya. Hal ini membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur angkat suara.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Abdul Rauf selaku Ketua MUI Kabupaten Cianjur. Menurutnya, pihak MUI mendukung penuh larangan kawin kontrak sebab praktik tersebut pada kenyataannya sangat menyimpang dari syariat Islam terkait pernikahan.

Ilustrasi. Foto: Flickr.
Ilustrasi. Foto: Flickr.

Menurut Abdul, batasan waktu tidak boleh ada dalam sebuah pernikahan. Meski ada ikrar pernikahan, namun selama itu menegaskan adanya waktu yang dibatasi, maka pernikahan otomatis menjadi tidak sah.

“Tidak boleh, kawin itu tidak dibolehkan ada batasan waktu. Kalau ada batasan waktu, jelas menyimpang. Tidak sah nikahnya,” kata Abdul, Senin (7/6).

Abdul melanjutkan, nikah kontrak sebenarnya ada sejak dulu dengan nama lain “nikah mut’ah”. Namun diperbolehkan pada zaman dulu karena pada saat itu kondisi sedang banyak perang. Maka dari itu, jika dilakukan pada saat ini sudah tidak relevan dan memang sudah tidak bisa diberlakukan lagi.

“Dalam kondisi saat ini juga sudah tidak diperbolehkan perkawinan kontrak. Itu hanya pembenaran atas perbuatannya,” pungkas Abdul.

HALAMAN SELANJUTNYA next page
Berapa Durasi dan Maharnya?

Berapa Durasi dan Maharnya?

Dirangkum dari berbagai sumber, uang yang diperoleh dari kawin kontrak di Cianjur menjadi alasan di balik adanya praktik tersebut. Mereka yang tergiur biasanya tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Menurut salah seorang calo di sana, tarif kawin kontrak atau yang biasa dikenal dengan biaya mahar bervariatif, tergantung pada beberapa hal seperti lama perkawinan sampai dengan usia perempuannya.

“Paling kecil Rp15 juta untuk sepekan. Tapi biasanya bisa juga untuk dua minggu dengan biaya segitu. Tergantung komitmen dan perjanjian awal saja. Kalau maksimalnya tidak terhingga, bisa lebih sampai puluhan juta,” kata calo tersebut kepada Detik.

Biaya mahar itu di luar biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk belanja makanan, pakaian, dan lainnya yang ditanggung oleh pihak laki-laki.

Lagipula, uang yang diterima tidak sepenuhnya untuk perempuan yang melakukan kawin kontrak, melainkan dibagi dua dengan calo. Jadi kalau dapat Rp15 juta, Rp7,5 juta untuk perempuan, dan Rp7,5 juta sisanya buat si calo.

Uang jatah calo tersebut kemudian dibagikan kembali kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kawin kontrak, seperti penghulu hingga wali nikah sewaan. Wali nikah di sini turut diberi jatah uang karena banyak di antara mereka yang bukan merupakan wali aslinya, makanya harus dibayar.

“Kecuali kalau memang kawin kontrak atas persetujuan orang tua dan pakai wali nikah yang asli,” kata si calo.

Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation