Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Indonesia Batalkan Ibadah Haji 2021. DPR Usulkan Dana untuk Guru Honorer?

Calon jamaah haji Indonesia yang direncakan berangkat pada 2021, harus berbesar hati. Pasalnya pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membatalkan keberangkatan ibadah haji.

Indra Dahfaldi  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Calon jamaah haji Indonesia yang direncakan berangkat pada 2021, harus berbesar hati. Pasalnya pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membatalkan keberangkatan ibadah haji. Alasannya di tengah pandemi corona virus disease-19 (Covid-19) yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar Kementerian Agama (Kemenag) merealokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji untuk mendukung kinerja guru honorer di madrasah hingga perbaikan Kantor Urusan Agama (KUA).

Sementara tahun lalu beberapa usulan juga disampaikan untuk realokasi anggaran ibadah haji, salah satunya untuk penangangan Covid-19. Lantas untuk apa seharusnya dana haji dikelola? Mari kita bahas.

Usulan DPR untuk Guru Honorer

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan pada replika ka'bah untuk simulasi tawaf di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Asrama Haji Pondok Gede tersebut telah disiapkan jika sewaktu - waktu Pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah Haji pada Tahun 2021. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan pada replika ka'bah untuk simulasi tawaf di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Asrama Haji Pondok Gede tersebut telah disiapkan jika sewaktu - waktu Pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah Haji pada Tahun 2021. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengatakan kebijakan realokasi anggaran itu perlu dilakukan usai pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini.

"Kegiatan dan kebutuhan mendesak di kementerian agama banyak. Pembayaran tunjangan sertifikat dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, bantuan rehabilitasi madrasah, bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (3/6).

Dia menerangkan, alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, menurutnya, ada Rp250 miliar anggaran di antaranya yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan mendesak.

Tonton juga:

Kalau udah tekad, pasti ada jalan. Buktinya ada orang yang bisa naik haji hanya dengan berjalan kaki.

Subscribe di sini: https://www.youtube.com/c/OpiniID untuk ngeliat video nyinyir/informatif/motivasi

Saleh pun mengingatkan bahwa Kemenag selama ini selalu dinilai terlambat merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari banyak aspirasi yang sudah disuarakan tetapi tidak direspons secara tuntas.

Bahkan, Saleh mengaku banyak aspirasi dosen yang ia terima karena Kemenag belum membayar tunjangan sertifikasi selama 6 bulan terakhir. "Dengan begitu, alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ditetapkan dapat direalokasi dan dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab. Anggaran tersebut tidak boleh direalokasi pada kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat," tutur Saleh.

HALAMAN SELANJUTNYA next page
Berangkat pada 2022

Berangkat pada 2022

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengikuti raker dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat yang membahas perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tersebut akan dilakukan secara tertutup. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.
Menag Yaqut Cholil Qoumas mengikuti raker dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat yang membahas perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tersebut akan dilakukan secara tertutup. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan calon jemaah haji yang telah melunasi setoran untuk keberangatan tahun ini, bakal diberangkatkan tahun 2022.

"Jemaah haji baik reguler mau pun haji khusus yang sudah melunasi biaya haji BPIH 1441 H akan menjadi jemaah haji di tahun 1443 H atau 2022 masehi," kata Yaqut saat jumpa pers terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini, Kamis (3/6/2021).

Namun demikian, Yaqut mempersilahkan bila ada calon jemaah haji yang ingin menarik uang yang telah disetorkan untuk keberangkatan tahun ini. Sementara, bagi calon jemaah yang tidak mengambil kembali setorannya, Yaqut memastikan dana yang bakal dipergunakan untuk tahun depan tersimpan aman.

"Setoran BPIH dapat diminta kembali, jadi uang jemaah aman dana haji aman dan bisa diambik kembali atau bisa tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan untuk pemberangakatan ibadah haji," jelas dia.

Diketahui, pemerintah melalui keputusan menteri agama nomer 660 tahun 2021, kembali memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia disebabkan masalah pandemi Covid-19.

Selain itu, keputusan ini juga disebabkan oleh keputusan Saudi yang tidak membuka pintu bagi Indonesia karena alasan kesehatan.

"Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama nomer 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangakatan ibadah haji tahun 1442 H tahun 2021 M," Yaqut menandasi.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jamaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

"Komisi VIII DPR dan Kemenag bersama stakeholder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," tutur Menag.

Yaqut menjelaskan, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

"Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jamaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut menyosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jamaah," tutur Menag.

"Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujar Menag.

 

 

Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation