Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Main RoadBike Gak Salah, Tapi Etika Di Jalan Raya Mereka yang Harus Dibereskan

Pengendara roadbike harus sadar kalau jalanan Jakarta punya publik. Menurut pengamat konflik sepeda vs kendaraan bermotor terjadi karena mindset jalanan hanya buat kendaraan bermotor.

Reza Rizaldy  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Belakangan pengendara sepeda roadbike lagi berantem sama netizen di sosial media. Perdebatan dipicu sebuah foto viral pengendara sepeda motor mengacungkan jari tengah ke peleton roadbike. Netizen fokus pada masalah arogansi peleton dalam bersepeda. Sedangkan roadbike punya tujuan untuk mengayuh sepeda berkecepatan tinggi dengan alasan performa olahraga.

Atas peristiwa viral tersebut, media sosial komunitas Bike to Work jadi kena imbasnya. Banyak netizen meminta tanggung jawab atas peristiwa ini. Dalam Instagram @b2w_indonesia menjelaskan advokasi mereka dalam cakupan sepeda sebagai transportasi, bukan olahraga seperti roadbike.

Sentimen netizen seakan memukul rata bahwa semua pesepeda itu ugal-ugalan. Dan B2W lah yang harus bertanggung jawab.

Ketua Advokasi Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima menegaskan setiap pesepeda harus tunduk sama hukum di jalanan ibukota. Jalur sepeda sudah disediakan oleh pemerintah provinsi, gak ada alasan untuk gak patuh. Karena jalanan protokol seperti Sudirman punya publik, gak eksklusif hanya untuk golongan tertentu.

“Saatnya jika ada pelanggaran-pelanggaran harus ditindak, siapapun dan dari jenis sepeda apapun kendaraannya,” ungkapnya kepada Opini.

Fahmi berpendapat perilaku roadbike yang kurang memiliki kesadaran ruang publik karena previlige yang diberikan pemangku kebijakan. Gak sedikit pesepeda RB orang kelas atas yang punya akses fasilitas pengawalan di jalanan ibukota.

Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta
Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta

Pesepeda Arogan sama dengan Konvoi Moge

Sepeda dan kendaraan bermotor seperti musuh bebuyutan. Kalau kamu ingat, awal-awal pandemi rombongan sepeda lipat terutama Brompton, jadi sasaran netizen. Mereka dianggap mengganggu kendaraan bermotor di jalanan.

Communications and partnership manager Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Fani Rachmita berpendapat konflik sepeda dan kendaraan bermotor terjadi karena budaya lemah toleransi di jalanan. Padahal pelanggaran lalu lintas biasa dilakukan oleh pengendara bermotor.

“Karena kita terbiasa dengan pembangunan ruang jalan yang gak pernah dialokasikan atau mempertimbangkan adanya pengguna jalan selain kendaraan bermotor, yaitu pesepeda dan pejalan kaki,” kata Fani.

Hal ini yang membuat mindset mayoritas masyarakat sepakat sepeda hama di jalanan.

Skala prioritas pengguna sepeda di jalanan raya menurut Bike to Work (paling prioritas kiri atas hingga kanan paling ringan prioritas)/Bike To Work
Skala prioritas pengguna sepeda di jalanan raya menurut Bike to Work (paling prioritas kiri atas hingga kanan paling ringan prioritas)/Bike To Work

Tapi untuk roadbike, mereka dikategorikan sebagai pehobi yang speed freak dan sepeda beregu. Jalanan Dalkot (Sudirman-Thamrin-Kuningan), sebutan untuk lintasan yang biasa dilalui RB, gak cocok buat sepeda dengan kecepatan 40-50km/jam. Karena desain tata kota jalan protokol Jakarta hanya untuk sepeda commuting dan rekreasi dengan kecepatan maksimal 25km/jam.

Fani mengatakan kalau perilaku roadbike seenaknya, itu sama saja dengan konvoi moge. “Hobi boleh saja. Apabila sudah mengganggu, ini bisa disamakan dengan kendaraan bermotor touring atau balap liar yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain,” lanjutnya.

Senada, Fahmi mengatakan komunitas sepeda juga memiliki kasta. Ada yang punya privilege lebih di jalanan. Yang mesti dilawan adalah privilege dari kalangan tertentu, bukan kegiatan bersepedanya.

Ia merekomendasikan pengendara road bike bisa memakai jalanan komplek seperti Bintaro (Bin Loop), BSD (Mozia Loop), PIK dan lintasan balap Sentul Bogor.

“Karena kami tau banget, alasan mereka main di dalam kota, biar terlihat ‘epic’,” terangnya beberapa waktu lalu.

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta/Antara
Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta/Antara

Etika Di Jalan Raya Harus Dikedepankan

Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi berpendapat gak semua pesepeda seperti pengendara roadbike. Masih banyak pesepeda yang memiliki etika di jalan raya. Pesepeda harusnya bijak dan lebih sadar ruang jalan ibukota milik publik. Selain itu, pengendara motor juga harus berbagi bahwa ada pengguna jalan seperti pesepeda dan pejalan kaki.

Etika bersepeda dari Bike to Work Indonesia
Etika bersepeda dari Bike to Work Indonesia

Ia menyarankan pemerintah gak cuma buat fasilitas, diikuti dengan sosialisasi etika bersepeda di jalan raya. Pejabat publik hanya ikut-ikutan bersepeda saja, tapi gak mengedukasi etika bersepeda yang benar.

“Harusnya concern ke situ, bukan hanya menyediakan jalan buat pesepeda saja. Misalnya, di Belanda, ada aturan bersepeda harus lihat kanan kiri dan ada rambu-rambu buat sepeda. Kita kan gak ada,” ungkapnya kepada Asumsi.

Fani menambahkan upaya pemprov DKI membuka JLNT untuk roadbike hanya akan memperkuat konflik kelas di sepeda. Harusnya biar jalanan gak eksklusif punya golongan tertentu pemprov bisa buka CFD kembali dengan protokol kesehatan dan wilayah yang diperluas. Sehingga, semua golongan pesepeda bisa tersalurkan kebutuhannya.

Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation