Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Membayangkan masa depan KPK

Setelah UU KPK yang baru, banyak terjadi dinamika dan polemik, seperti gimik siaran elektronik. Apa lagi ya yang bakal terjadi?

Patrick Samosir  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Setelah penetapan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, banyak terjadi dinamika dan polemik, seperti gimik dalam siaran elektronik. KPK dahulu adalah lembaga "superbody", sekarang tidak lebih dari lembaga "tidak enak body" karena terlalu banyak kontroversi. Di setiap tahapan transisi penerapan UU lama ke baru, selalu bikin gigit jari, sembari bertanya dalam hati, apa lagi yang bakal terjadi?

Belakangan ini, polemik yang terjadi pada tahapan alih status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak tujuh puluh lima pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status kepegawaian. Tidak perlu waktu lama, UU KPK yang baru terbukti memakan korban dan sarat persoalan.

Baca Selengkapnya
DITULIS OLEH
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation