Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

11 Debt Collector Penghadang Babinsa Ditangkap. Ini Cara Menghadapi DC di Jalan

Ada beberapa hal yang bisa anda lakukan, jika anda diberhentikan di jalan dan kendaraan anda dirampas di jalan oleh juru tagih.

Indra Dahfaldi  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Baru-baru ini viral anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) Serda Nurhadi dihadang dan dikeroyok segerombolan debt collector saat mengantarkan masyarakat ke rumah sakit. Peristiwa itu bermula ketika Nurhadi yang mengenakan pakaian dinas loreng dalam perjalanan mengantar orang sakit ke RS melintas di depan Tol Koja Barat-Jakut pada Kamis (6/5).

Ia sebelumnya menerima laporan ada kendaraan yang dikerumuni sekelompok orang sehingga menyebabkan kemacetan.

Nurhadi selaku anggota Babinsa, lantas berinisiatif membantu dan mengambil alih sopir mobil untuk mengantar ke RS melalui jalan Tol Koja Barat. Dalam mobil itu terdapat anak kecil dan seorang yang tengah sakit.

Namun mobil tersebut tiba-tiba diadang dan dikejar oleh debt collector. Kondisi itu kemudian membuat Nurhadi membawa mobil ke Polres Jakut. Video yang merekam peristiwa tersebut kemudian viral di media sosial.

Terkait peristiwa itu, Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS menyatakan bahwa proses hukum akan dilakukan terhadap para pelaku pengadangan prajurit TNI tersebut.

"Untuk para pelaku tindak pidana pemaksaan dan kemungkinan penganiayaan, Kodam Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya secara ketat untuk tindak lanjut proses hukumnya sampai tuntas di peradilan umum," tuturnya, Minggu (9/5).

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap 11 pelaku yang melakukan aksi pengadangan tersebut. Mereka yakni YAKM, JAK, HHL, HRL, PA, GL, GYT, JT, AM, DS, serta HRL.

Tonton juga:

Anak TK ini nangis ditilang polisi, kok bisa yaa orang tuanya izinin? Simak berbagai opini masyarakat dan berikan opinimu disini: http://opini.id Twitter: https://twitter.com/OPINI_id Instagram: https://www.instagram.com/opiniid/ Facebook: https://www.facebook.com/Opinidotid

Terlepas dari kasus kekerasan yang terjadi pada Serda Nurhadi, pemilik kendaraan yang memiki tunggakan, diharapkan juga membayar utang. Tapi memang tidak dibenarkan kekerasan dan perampasan yang dilakukan oleh penagih. Menghindari hal tersebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Mari kita bahas.

Cari Pos Polisi Terdekat Jika Diberhentikan Debt Collector

Unsplash
Unsplash

Hal pertama yang harus dilakukan jika bertemu dengan kelompok penagih utang ini dan diminta untuk berhenti di pinggir jalan adalah mencari pos polisi terdekat. Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Supriyanto menganjurkan masyarakat untuk meminta perlindungan ke pos polisi terdekat apabila diberhentikan debt collector.

"Jangan mau berhenti, atau cari pos polisi terdekat jika dikejar mereka," ujar Supriyanto, Senin. Menurutnya, debt collector tidak diperbolehkan untuk merampas kendaraan seseorang sebelum ada putusan pengadilan. "Kalau belum ada (putusan pengadilan), ini sama saja dengan perampasan," kata Supriyanto seperti dilansir Kompas.com.

MInta Debt Collector Tunjukan Surat Sita Fidusia

Jika debt collector yang memaksa untuk berhenti sama sekali tidak bisa dihindari, maka masyarakat bisa meminta bukti surat fidusia dari pengadilan sebagai bukti bahwa penyitaan tersebut sudah sesuai prosedur. Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan penagihan tidak bisa dilakukan sembarangan dan asal-asalan. "Juru tagih tetap boleh, asal mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan," ujar Tulus seperti dilansir Kompas.com

"Ketika mendatangi konsumen, juru tagihnya membawa surat sita fidusia dari pengadilan tidak? (Motor atau mobil konsumen) boleh diambil tetapi harus seizin pengadilan, tidak boleh sembarangan," kata Tulus.

Polisi Undang-Undang no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberi kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya penarikan paksa objek jaminan dari debitur. Penarikan harus dilakukan atas izin pengadilan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 mengatur bahwa kreditur hanya bisa menarik objek jaminan fidusia usai meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan. "Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK itu.

Jika Dirampas Segera Lapor polisi

Apabila perampasan terhadap objek kredit tetap terjadi, maka masyarakat diminta melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. "Masyarakat bisa laporkan ke Polres kalau ada (perampasan) seperti itu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan secara sepihak, terlebih menggunakan ancaman-ancaman lewat debt collector. Yusri mengatakan, pelanggar hukum bisa dikenakan pasal berlapis sesuai dengan aksi yang dilakukan ketika melakukan perampasan. Beberapa pasal tersebut, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun, atau Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 378 tentang penipuan.


Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation