Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Urgensi Data Penduduk Asli Papua

Solusi konflik di Papua adalah Pemerataan Pembangunan antara Penduduk pribumi dan non pribumi. Butuh data untuk mewujudkannya.

rafly bano  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Konflik di Papua yang kembali memanas setelah aksi teror beruntun yang berpuncak pada gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) pada 25 April 2021 yang lalu dan pelabelan KKB dan pengikutnya sebagai kelompok teroris. Kebijakan tersebut menuai pro-kontra. Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah agar menetapkan KKB sebagai teroris supaya aparat TNI-Polri dapat leluasa menghentikan aktivitas KKB dan pengikutnya. Namun, bagi pihak yang kontra, kebijakan tersebut karena terkesan solusi jalan pintas. Pasalnya, pemerintah belum mampu menuntaskan problem utama di Papua. Pada dasarnya, latar belakang konflik di Papua persoalan sosial ekonomi. Ada kesenjangan keadaan sosial ekonomi yang sangat besar antara penduduk asli papua dan bukan penduduk asli papua.

Sejak bergabung dengan Indonesia lebih dari setengah abad (57 tahun) yang lalu, Provinsi Papua dan Papua Barat adalah top two provinsi termiskin di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini persentase penduduk miskin di Papua dan Papua Barat di atas 21 persen. Khusus di Provinsi Papua, dalam rentang waktu tersebut rasio orang miskin terhadap total penduduk adalah 1:4. Meskipun data tersebut terkesan sudah cukup memberi tahu kita bahwa persoalan kemiskinan di Papua masih terbilang akut, namun sebenarnya belum menunjukkan realitas kesenjangan yang sebenarnya.

Baca Selengkapnya
DITULIS OLEH
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation