Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

RUU Energi Baru Terbarukan, Apa Itu?

Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan telah masuk prolegnas 2021. Bagaimana pembahasannya, dan apa untungnya apabila disahkan?

Adrial akbar  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Setelah ditekennya kesepakatan Paris 2015, beberapa negara di dunia sudah mulai gencar melakukan dekarbonisasi. Indonesia yang juga bagian dari kesepakatan itu, juga harus melakukan hal serupa. Salah satu caranya dengan mengurangi emisi karbon di sektor energi dengan mengembangkan energi terbarukan.
Untuk melaksanakan itu semua, perlulah dibentuk payung hukumnya. Walhasil, dicanangkanlah RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk memenuhi aspek hukum yang dibutuhkan tersebut.
Pada sekarang ini RUU EBT telah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Harapannya setelah disahkan akan membantu pengembangan EBT skala besar. Nantinya, apabila benar-benar disahkan, akan memberikan kepastian hukum untuk para pengusaha. Itu menjadi penting untuk mendorong investasi pengembangan energi, terkhusus energi terbarukan. Karena selama ini, pengembangan EBT masih berputar pada masalah belum optimalnya regulasi yang ada untuk membentuk iklm investasi yang kondusif. Ditambah lagi masalah pengawasan pengelolaan energi terbarukan yang jauh dari optimal. Dan diperburuk dengan peran pemerintah sekaligus pemerintah daerah yang masih tumpang tindih untuk pengelolaan EBT.
Apabila disahkan, aturan ini diharapkan dapat mendorong percepatan kuantitas penggunaan EBT menjadi 23 persen pada tahun 2025, dari yang saat ini baru mencapai 12 persen.
Adapula harapan lainnya yang berupa peningkatan ekonomi. Karena berdasarkan paparan Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA) yang dikutip dari Suara.com, perubahan penggunaan energi dari sumber fosil menuju non fosil akan merangsang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga 2,4 persen. 42 juta lapangan pekerjaan baru juga diprediksi akan ikut muncul, apabila fokus investasi kepada pemanfaatan energi terbarukan.

Turut Andil Menjaga Bumi

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, percepatan pengembangan EBT ini adalah cara Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi, terkhusus pada sektor listrik. Hal itu perlu dilakukan karena Indonesia adalah salah satu dari sekitar 200 negara yang menyetujui kesepakatan paris. Bahkan, Indonesia sampai meratifikasi perjanjian untuk mencegah meningkatnya suhu bumi tersebut. Ratifikasi tersebut ada pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016.
Sudah barang tentu, penggunaan sumber energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan. Karena pembangkit listrik dari tenaga terbarukan jauh lebih sedikit menghasilkan emisi CO2. Seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru, yang ada di Sumatera Utara. Pembangkit itu diklaim dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sampai sebesar 1,6 juta metrik ton.
Kelebihan energi terbarukan tidak sekedar sampai di sana, karena bukan hanya lebih ramah lingkungan, tapi juga lebih ramah dikantong. Itu dikarenakan sudah semakin berkembangnya teknologi dewasa ini. Bahkan diprediksi, pembangkit listrik tenaga terbarukan akan jauh lebih murah mengalahkan yang bersumber dari fosil. Kedepannya anggapan bahwa energi fosil jauh lebih murah dari pada energi terbarukan sudah tidak relevan lagi
Lagi pula, sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan banyak sekali tersebar di Indonesia. Karena sudah ada dan melimpah, barang tentu perlu dikembangkan dan dipergunakan.  Untuk apa kita masih menggunakan sumber energi yang jelas berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan.

Banyak dikritik

Dalam pembahasan seputar RUU ini pun tidak terlepas dari kritik. Salah satu bentuk kritik itu menyasar penggabungan pengembangan bersama energi baru. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau menilik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, telah didefinisikan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi yang bersifat berkenajutan jika dikelola dengan baik, contohnya seperti panas bumi, angin, sinar matahari, dan aliran air.
Sedangkan, sumber energi baru didefinisikan sebagai semua sumber energi yang dapat dihasilkan menggunakan teknologi baru, dan bisa bersumber dari energi terbarukan ataupun tidak. Jadi pada undang-undang itu dengan jelas membedakan antara energi baru dan energi terbarukan.
Kalau diperhatikan secara seksama, pada definisi energi baru yang ada pada undang-undang diatas, tidak terbatas pada sumber energi terbarukan ataupun tidak. Jadinya, sumber energi seperti nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal) masuk kedalam kategori energi baru.
Dikhawatirkan, sumber-sumber energi yang masuk kategori energi baru tersebut akan digunakan. Padahal, sumber-sumber energi itu tidak ramah lingkungan. Sebut saja energi nuklir. Limbah radioaktifnya sangat membahayakan alam seputar. Belum lagi soal resiko kecelakaan yang besar. Hal tersebutlah yang menimbulkan pertentangan seputar pencampuran pengembangan energi baru dengan energi terbarukan.
Kontroversialnya istilah “energi baru” dan “energi terbarukan” juga bertambah karena secara internasional tidak dikenal istilah energi baru. Apabila tetap dipaksa untuk digunakan, tentunya akan berpengaruh kepada kerjasama dan berpotensi bertabrakan kepada negara lain pada sektor pengembangan energi.
Tidak berhenti sampai di sana, kritik juga dilontarkan agar dibuat aturan yang mengatur adanya pengembangan lembaga terkait. Diharapkan nantinya akan dibentuk badan yang bertanggung jawab mengurusi soal ini. Seperti mengurusi soal pencapaian target pengembangan energi ramah lingkungan.
Harapan besar dilimpahkan untuk segera disahkannya peraturan seputar energi terbarukan ini. Tapi tetap dengan catatan agar mendengarkan masukan dari banyak pihak. Jangan sampai menghimpun suara-suara dari pihak luar hanya sekedar formalitas semata. Dan juga diharapkan pengesahaan undang-undang ini berlandaskan asas untuk sungguh-sungguh menjaga lingkungan hidup. Harapan lainnya agar jangan sampai setelah disahkan, penerapan akan lambat dan jauh dari target.
Oleh karena itu masyarakat perlu mengawasi perkembangan RUU EBT ini agar tidak keluar jalur. Mudah-mudahan cara itu bisa menjadi andil kita semua untuk menjaga bumi kita satu-satunya.
DITULIS OLEH
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation