Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Larangan Mudik Sejumlah Daerah Berlaku, Ini Cara Mengurus SIKM Mudik

Pemerintah berakukan larangan mudik di sejumlah daerah, kecuali bagi mereka yang punya kepentingan darurat dan memiliki SIKM. Berikut cara mengurus SIKM untuk mudik.

Reza Rizaldy  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik secara masif Lebaran tahun ini. Pelarangan mulai berlaku 6-17 Mei 2021. Aturan ini diatur dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan Mudik pada bulan Ramadan tahun ini. Ini sebagai upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19 makin meluas di Indonesia. Jika warga memiliki SIKM bisa melakukan mobilitas darurat. Cara mengurus SIKM bisa datang langsung ke kelurahan setempat.

Sejumlah daerah sudah melarang warga dari luar kota untuk masuk. Daerah larangan mudik seperti Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta memerintahkan kepada wali kota dan bupati daerah untuk mengawasi mobilitas penduduk.

Aturan larangan mudik mencakup semua transportasi baik darat, udara, maupun laut.

Relawan mengusung poster bertuliskan Terima Kasih Anda Tidak Mudik saat aksi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah/Antara
Relawan mengusung poster bertuliskan Terima Kasih Anda Tidak Mudik saat aksi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah/Antara

Jika warga masih nekat untuk melakukan mudik, polisi akan memerintahkan pemudik untuk putar balik kembali ke tempat asal. Atau melakukan penilangan kepada pelanggar tertentu seperti jasa travel gelap yang sengaja beroperasi di tengah larangan mudik.

Buat warga yang lolos mudik petugas akan mewajibkan pemudik untuk karantina diri selama 5 hari.

“Kalau ada yang lolos atau di luar pengamatan karena lewat jalan tikus dan sebagainya, lalu sampai ke daerah, itu ada kewajiban karantina 5 hari di daerah masing-masing,” tegas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi dikutip dari Kompas.

Pemudik bersepeda motor melintasi jalur Pantura, Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat/Antara
Pemudik bersepeda motor melintasi jalur Pantura, Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat/Antara

Golongan Warga yang Dikecualikan

Menurut SE Nomor 13 Tahun 2021, ada kriteria warga yang dikecualikan pada kebijakan larangan mudik diperbolehkan keluar kota dengan syarat tertentu. Golongan warga yang diperbolehkan melakukan mobilitas daerah, yakni:

Golongan Warga yang Dikecualikan dari Larangan Mudik
  • Sopir kendaraan distribusi logistik
  • Pekerja yang harus dinas luar kota, baik PNS maupun swasta
  • Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal atau sakit keras
  • Ibu hamil dengan pendamping maks. 1 orang
  • Ibu hamil yang segera jalani persalinan dengan pendamping maks. 2 orang

Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Golongan warga yang dikecualikan peraturan pelarang mudik harus memiliki sejumlah syarat untuk melakukan mobilitas antar daerah. Syaratnya, pelaku perjalanan harus memiliki print out atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan membawa hasil tes negatif COVID-19 seperti PCR, rapid tes antigen dan GeNose C19. Jika syarat terpenuhi warga bisa memasuki daerah larangan mudik.

HALAMAN SELANJUTNYA next page
Cara Mengurus SIKM Mudik

Cara Mengurus SIKM Mudik

Jika syarat di atas sudah terpenuhi, PNS, pegawai BUMN/BUMD, aparat, pegawai swasta dan pribadi bisa mengurus SIKM. Mereka juga perlu melampirkan surat dinas dari kantor masing-masing. SIKM bisa diurus di kelurahan setempat. Kalau DKI Jakarta bisa dilakukan lewat Jakevo. Berikut cara mengurus SIKM mudik:

1. Mengisi formulir meliputi nama, tempat tinggal, NIK, alamat, tanggal dan alamat perjalanan
2. Memilih salah satu dari beberapa alasan mobilitas ke luar kota, seperti kunjungan keluarga sakit/meninggal, kepentingan persalinan dan pelaku perjalanan non-mudik lainnya.
3. Melampirkan surat dinas

Tonton juga:

Menurut riset The Trade Desk, larangan mudik 2021 membuat tren belanja online meningkat pesat saat Ramadan. Ini karena alokasi dana mudik diprediksi bakal berpindah haluan.

Meskipun pemerintah masih memberikan kelonggaran mobilitas dengan syarat tertentu dan SIKM. Jangan salah gunakan SIKM ya, apalagi dijadikan bisnis salinan palsu.

Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation