Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Kenapa Mudik Dilarang, Liburan Diizinkan? Ini Penjelasan Pemerintah

Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Kebijakan ini kontradiktif dengan diperbolehkannya tempat wisata buka.

Indra Dahfaldi  |  

Agus kesal bukan kepalang. Rencana mudik tahun ini ke kampong halaman harus dia batalkan, karena peraturan pemerintah yang melarang mudik. Kekesalannya dia tumpahkan di halaman media sosialnya.

Pengemudi ojek online itu, tambah kesal lantaran melihat berita tempat wisata Ragunan tetap dibuka selama pandemi. “Mudik mengujungi orang tua gak boleh, tapi kalau mengunjungi orang utan boleh,” tulisnya di medsos.

Mungkin bukan cuma Agus yang kecewa, banyak masyarakat lain yang mempunyai sikap seperti Agus. Harapan untuk mudik tahun ini cukup besar, lantaran mudik tahun lalu juga ditunda.

Pemerintah memang sedang, melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dalam rangka peniadaan mudik Lebaran 2021, untuk menekan penyebaran virus corona penyebab Covid-19. Pengetatan mobilitas dimulai sejak H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) hingga H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Lantas Apa tanggapan pemerintah soal ini?

Pemerintah: Hanya Boleh Wisata Dalam Kota

Wisatawan berada di jembatan cinta di kawasan pantai Ancol, Jakarta, Selasa (20/4/2021). Kemenparekraf memprediksi bahwa pariwisata DKI Jakarta akan mengalami peningkatan pertumbuhan sekitar 15 hingga 20 persen selama 2021 jika COVID-19 berhasil dikendalikan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Wisatawan berada di jembatan cinta di kawasan pantai Ancol, Jakarta, Selasa (20/4/2021). Kemenparekraf memprediksi bahwa pariwisata DKI Jakarta akan mengalami peningkatan pertumbuhan sekitar 15 hingga 20 persen selama 2021 jika COVID-19 berhasil dikendalikan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, selama peniadaan mudik berlangsung, masyarakat memang diizinkan untuk berwisata, namun hanya di obyek wisata dalam kota atau wilayah aglomerasi saja. Ketentuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No.13, yang tidak memperbolehkan adanya kegiatan wisata jarak jauh.

Tonton juga:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan akan memberi sanksi bagi aparatur sipil negara ( ASN) yang nekat mudik di tengah pandemi virus corona.

"Ini diharapkan dapat mengurangi jumlah wisatawan di lokasi pariwisata agar tidak menimbulkan kerumunan," kata Wiku seperti dilansir Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Selain itu, larangan berwisata jarak jauh juga diterapkan guna mencegah masuknya kasus dari daerah lain, yang berpotensi membawa varian baru, dan bisa jadi lebih menular serta membahayakan keselamatan masyarakat. Wiku menambahkan, kendati obyek wisata boleh dibuka, tetapi prinsip kehati-hatian dan pencegahan terjadinya kerumunan harus menjadi prioritas utama penyelenggara obyek wisata.

"Penyelenggara obyek wisata agar membatasi jumlah pengunjung selama masa pandemi, dan selalu mengingatkan para pengunjung untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di dalam area obyek wisata tersebut," katanya lagi.

Wilayah Aglomerasi yang Boleh Mudik

Sejumlah penumpang dengan mengenakan masker duduk di dalam bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Senin (26/4/2021). Meski adanya aturan larangan mudik mulai dari 22 April - 24 Mei 2021, armada perusahaan otobus (PO) tetap beroperasi di Terminal Kalideres. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Sejumlah penumpang dengan mengenakan masker duduk di dalam bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Senin (26/4/2021). Meski adanya aturan larangan mudik mulai dari 22 April - 24 Mei 2021, armada perusahaan otobus (PO) tetap beroperasi di Terminal Kalideres. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

Pemerintah resmi melarang mudik pada lebaran Idulfitri 2021 pada 6 Mei -17 Mei 2021. Hal tersebut tertuang pada surat edaran nomor 13/2021 tetang peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri dan upaya pengendalian selama bulan suci Ramadan.

Namun Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan masih ada beberapa daerah yang disebut wilayah aglomerasi masih bisa melakukan kegiatan atau mudik lokal. Kebijakan berdasarkan penetapan wilayah aglomerasi tersebut hanya berlaku untuk transportasi darat.

"Menyangkut wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan, jadi untuk kawasan perkotaan ada beberapa daerah yang kami skip dalam peraturan tadi yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan adalah wilayah aglomerasi yaitu Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, kemudian wilayah berikutnya wilayah aglomerasi atau wilayah perkotaan Jabodetabek, Bandung Raya," kata Budi saat konferensi pers dalam akun BNPB, Kamis (8/4) lalu.

Selanjutnya yaitu Semarang, Kendal, Demak, Ungaran dan Purwodadi, kemudian berikutnya Jogja Raya, Solo Raya, kemudian Gerbangkertosusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros. Walaupun demikian pihak Kemenhub bersama TNI-Polri akan tetap melakukan pengawasan.

"Kemudian masalah pengawasan bahwa pengawasan akan diawasi polri untuk membuat pos-pos cekpoin dibeberapa daerah, selain polri, TNI, Satpol PP atau dinas perhubungan. Personil kami dari BPPTD," ungkapnya.

Berikut ini 8 wilayah yang diperboleh melakukan mudik lokal:

  1. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro)
  2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
  3. Bandung Raya
  4. Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi
  5. Jogja Raya
  6. Solo Raya
  7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila)
  8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros.
Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation