Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Dugaan Pelecehan Seksual Di Pemprov DKI. Instansi Pemerintahan Rawan Pelecehan?

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap salah satu PNS. Hal tersebut diungkap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Indra Dahfaldi  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap salah satu PNS. Hal tersebut diungkap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Blessmiyanda membantah isu dugaan pelecehan seksual yang diarahkan kepadanya. Blessmiyanda sebelumnya disebut dibebastugaskan sementara oleh Pemprov DKI karena kasus pelecehan seksual. Ia merasa difitnah.

Kini, Blessmiyanda sedang diperiksa oleh Inspektorat DKI Jakarta terkait dugaan pelecehan seksual. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat ketika ditanya oleh wartawan, Rabu. "Itu benar terkait dengan pelecehan seksual, Pak?" tanya wartawan. Syaefuloh membenarkan bahwa salah satu materi pemeriksaan adalah terkait dugaan pelecehan seksual. "Itu, itu kan materi (pemeriksaan)," jawab Syaefuloh.

Lantas bagaimana duduk persoalan kasus tersebut. Apakah lingkungan pekerjaan di pemerintahan daerah maupun pusat rawan pelecehan seksual mari kita bahas.

Kasus Pelecehan Seksual Diungkap LPSK

Pixabay
Pixabay

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kasus yang menjerat Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda sehingga diperiksa Inspektorat DKI. LPSK menerima informasi Blessmiyanda terjerat kasus dugaan pelecehan seksual sehingga meminta agar dibawa ke ranah pidana.

"Hal ini dikarenakan perkara yang dihadapi diduga terkait pelecehan seksual terhadap salah satu PNS yang bekerja di BPPBJ. Kami menghargai upaya Inspektorat DKI mengusut ini, namun jangan lupa bahwa perkara pidana tentu harus ada penyelesaian secara pidana selain secara administrasi. Yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. Kami berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke penegak hukum," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).

Tonton juga:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) pelaporan kekerasan seksual sepanjang tahun 2018.

LPSK menyebut hukum pidana diharapkan bisa memberikan rasa adil serta efek jera kepada pelaku. Edwin mengatakan LPSK sudah mendapat informasi kasus ini dari pihak Pemprov DKI dan korban.

"Di sinilah pentingnya perkara dugaan pelecehan seksual diusut secara pidana. Efek jera agar tidak terulang lagi kejadian yang sama terutama pelecehan terkait relasi kuasa seperti atasan dengan bawahan," jelas Edwin.

Sampai saat ini, lanjut Edwin, korban belum mengajukan permohonan perlindungan. "Kami punya sumber di Pemprov dan dari korban. Korban masih tahap konsultasi belum ajukan permohonan perlindungan," jelasnya.

LPSK berharap Pemprov DKI memperhatikan hak-hak korban. Termasuk terkait hak kepegawaian agar tidak terjadi revictimization terhadap korban. "Jangan sampai korban sudah jadi korban pidana, masih menjadi korban kembali terkait statusnya sebagai PNS," ujar Edwin.

HALAMAN SELANJUTNYA next page
Blessmiyanda Dinonaktifkan

Blessmiyanda Dinonaktifkan

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda dibebastugaskan pada Rabu (24/3/2021) karena dugaan pelecehan seksual. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Saefuloh Hidayat, yang saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap Blessmiyanda.

"(Pelecehan seksual) itu kan materi pemeriksaannya," ujar Saefuloh kepada wartawan, Rabu. Namun, ia tidak memberi keterangan rinci terkait kasus tersebut karena buru-buru ingin menghadiri sebuah rapat. "Nanti suatu saat saya akan sampaikan," imbuhnya.

Blessmiyanda sebelumnya mengaku bahwa dirinya dibebastugaskan dari Kepala BPPBJ DKI Jakarta. Namun, menurutnya alasan pembebastugasan itu adalah perkara kinerjanya di badan tersebut. "Resminya (pemeriksaan) memang masalah kinerja, memang begitu," katanya seperti dilansir Kompas.com.

Ia merasa tuduhan pelecehan seksual itu adalah fitnah. Meski demikian, Blessmiyanda mengaku sudah biasa dengan tuduhan seperti itu.

"Saya kalau ancam, diaduin, difitnah itu makanan tiap hari," ucapnya. Sebelumnya dikabarkan bahwa akun anonim di sosial media Instagram membagikan cerita tentang pelecehan seksual yang ia terima dari Blessmiyanda.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan soal penonaktifan Blessmiyanda. Namun, ia tidak mengonfirmasi kebenaran tentang isu pelecehan seksual tersebut. Riza enggan mengeluarkan pernyataan sebelum Inspektorat mengeluarkan hasil pemeriksaan resmi. "Saya belum tahu sejauh itu. Saya kira saya tidak ingin berlebihan, hati-hati, harus teliti terkait berbagai informasi," ucap Ariza.

"Kita beri kesempatan pada yang bersangkutan untuk menyampaikan, menjelaskan, dan juga pada inspektorat," lanjutnya. Untuk itu, Riza meminta masyarakat tetap berprasangka baik dan tidak berspekulasi.

Komnas Perempuan: Kasus Pelecehan Seksual di Instansi Pemerintah Kerap Ditutupi

Freepik
Freepik

Sejumlah pihak di Indonesia mendesak ada peraturan mengenai penanganan kasus-kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah.

Langkah itu perlu ditempuh sebab, menurut Komnas Perempuan, mayoritas korban tak berani melapor dan instansi kerap menutup-nutupi kasus seperti ini.

"Karena biasanya kasus-kasus begini, orang yang dilawan orang yang punya relasi kuasa yang lebih besar," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Indriyati Suparno seperti dilansir BBC News Indonesia pada 2019.

Indriyati mengatakan semua kementerian atau lembaga pemerintah hanya mempunyai peraturan terkait etik dan sanksi administratif. Itupun tidak tersosialisasi secara luas sehingga tak semua pegawai mengetahui.

Karena itu Komnas menyarankan pemerintah membuat peraturan khusus yang menjabarkan SOP (standar operasional prosedur) jika terjadi kasus seperti ini, mulai dari membentuk tim investigasi, melaporkan pelaku ke kepolisian, dan memberikan pendampingan psikologi kepada korban.

"Kalau pemerintah berkehendak dan ini jadi langkah maju, saya rasa penting. Karena fakta-faktanya banyak kejadian. Jadi buat suatu kebijakan yang berlaku di semua kementerian/lembaga," imbuhnya.

"Sehingga aturan mengenai SOP kasus-kasus kekerasan seksual atau dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh pegawai instansi tidak hanya diselesaikan secara internal."

Dalam catatan Komnas Perempuan, tak banyak laporan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di lingkungan pemerintah. Selain karena mayoritas korban tak berani, instansi juga kerap menutup-nutupi kasus seperti ini.

Namun pada 2016 lalu, seorang pegawai Dirjen Pajak mengadu karena dilecehkan atasannya. Hanya saja oleh internal kementerian, pelaku hanya dimutasi.

 

 



 

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation