Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

SMS Penawaran Pinjaman Meresahkan Warga, RUU Perlindungan Data Pribadi Siap Lindungi

SMS penawaran pinjaman utang sudah bikin masyarakat jengah, RUU Perlindungan data pribadi akan disahkan berantas fenomena ini pada bulan Mei.

Reza Rizaldy  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

SMS penawaran pinjaman belakangan sudah di level sangat mengganggu akhir-akhir ini. Pasalnya sekelas Menteri Keuangan Sri Mulyani saja mendapatkan penawaran pinjaman cepat dari nomor yang gak dikenal. Eh, kebetulan banget, pemerintah dan DPR RI akan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi jelang Idul Fitri nanti. RUU PDP salah satunya menyasar pada masalah SMS liar yang meresahkan masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan fenomena ini dampak perkembangan fintech yang makin maju dan perlu diawasi. Pasalnya ia terpaksa menghapus SMS penawaran utang yang masuk ke nomor telepon pribadinya. “Itu HP saya tiap hari harus hapus-hapus kayak gitu. Anda butuh Rp 1 juta, Rp 5 juta, kalau kamu punya BPKB rumah, jaminan dan sebagainya,” ungkapnya dikutip dari Kompas.

Tonton juga:

Tak mampu lunasi pinjaman pas jatuh tempo, perempuan ini dilecehkan

Ia mawas diri melihat fenomena ini dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk monitoring perusahaan teknologi finansial yang melakukan hal tersebut.

Aris Mulyanto (32), mengaku ada saja SMS penawaran pinjaman dana masuk ke inbox hampir setiap hari. Laki-laki dua anak ini pun heran nomor teleponnya bisa dihubungi oleh fintech ilegal yang tawarkan utang. “Sama sekali gue gak pernah terlibat utang atau pinjam uang di mana pun,” katanya diwawancara Opini.

Ilustrasi Penyalahgunaan Data Pribadi/Unsplash
Ilustrasi Penyalahgunaan Data Pribadi/Unsplash

Gak Hanya Mengganggu, Ada Potensi Merugikan Masyarakat

Sekilas kalau SMS penawaran utang kita abaikan gak akan terjadi apa-apa, hanya mengganggu saja. Tapi kalau ada orang yang benar-benar butuh uang bisa terjebak bunga utang yang sangat besar. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Adrian Gunadi menjelaskan fintech yang melakukan hal tersebut statusnya ilegal. Mereka juga sering meminta akses data kontan di handphone peminjam.

“Ini sangat berbahaya karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” ungkapnya tahun lalu pada Kompas.

Kecolongan data pribadi kerap kali dilakukan oleh fintech yang menawarkan utang jangka waktu pendek. Kasus ini pernah terjadi pada fintech RupiahPlus di mana mereka meminta akses ke setiap kontak yang ada di handphone peminjam. Sehingga, mereka bisa menelepon orang di kontak peminjam untuk penagihan utang.

Secara hukum memang ini gak bermasalah karena pihak fintech sudah meminta izin di syarat dan ketentuan. Masalahnya kita sering abai sama syarat dan ketentuan ini karena isinya seperti kitab KUHP. Ditambah ada psikologis memang diperlukan pinjaman uang segera.

Adrian melanjutkan sebenarnya fintech legal gak boleh menawarkan produk atau promosi lewat SMS. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perusahaan yang meminjamkan uang atau terlibat transaksi oleh konsumen harus terdaftar di OJK. Supaya mereka mengikuti aturan main jasa keuangan yang melibatkan masyarakat.

Ilustrasi Perancangan RUU Perlindungan Data Pribadi/Unsplash
Ilustrasi Perancangan RUU Perlindungan Data Pribadi/Unsplash

RUU Perlindungan Data Pribadi Bisa Cegah SMS Penawaran Pinjaman

Fenomena SMS penawaran pinjaman di masyarakat ditangkap oleh anggota DPR Mardani Ali Sera. Lemahnya perlindungan data pribadi ini terjadi karena belum ada aturan yang menyasar pengelola data pribadi bertanggung jawab atas data kelolaannya.

“Kita harus sepakat bahwa perspektif RUU PDP melindungi data warga negara dari penyalahgunaan, baik dari swasta maupun pemerintah,” kata Mardani dikutip dari Akurat.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Samuel Abrijani menyinggung RUU PDP bisa mengatasi kebocoran data pribadi. Pasal 13 draf RUU PDP berbunyi “pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penegasan hukuman dan sanksi kasus kebocoran data ada di pasal 61, mendenda pengelola data sebesar Rp 20 miliar hingga Rp 70 miliar hingga pidana 7 tahun jika melakukan pelanggaran. Pelaku yang disasar bisa hacker atau penyedia layanan jasa.

“Dengan adanya UU ini siapapun, yang memegang data pribadi harus tunduk dan menggunakan data itu hanya untuk kepentingan pengguna,” kata Samuel kepada Katadata.

Selain sejumlah aturan mengenai kebocoran data, RUU PDP mengajukan badan independen. Lembaga ini memiliki tugas secara spesifik untuk mengendalikan penggunaan data pribadi masyarakat.

Anggota DPR RI F-Golkar, Bobby Adhityo menunggu rancangan RUU PDP dari Kominfo. Jika gak ada angin malang melintang RUU ini akan disahkan pada bulan Mei jelang Idul Fitri.

Sejauh ini yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi selalu mengecek legalitas fintech di OJK. Dan tetap merahasiakan data pribadi kepada siapapun.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation