Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#sosial

Jokowi Berulang Tegaskan Gak akan Jabat 3 Periode, Kenapa Isu Ini Dimainin Terus?

Kenapa isu jabatan presiden 3 periode kembali diangkat berulang-ulang. Apakah ada ketakutan bahwa Jokowi akan menjabat presiden lagi?

Indra Dahfaldi  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Isu jabatan presiden 3 periode kembali berhembus. Kabar ini datang dari pendiri Partai Ummat, Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Presiden Joko Widodo menanggapi hal tersebut. Jokowi telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Ia pun mengaku tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

Lalu kenapa isu ini kembali diangkat berulang-ulang. Apakah ada ketakutan bahwa Jokowi akan menjabat presiden lagi mari kita bahas.

Amien Rais Curiga Ada Skenario Jabatan Presiden 3 Periode

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan HB X (kanan) saat meninjau vaksinasi COVID-19 massal di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Senin (1/3/2021). Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo menyaksikan secara langsung proses vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia, pedagang serta pekerja informal di Yogyakarta. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan HB X (kanan) saat meninjau vaksinasi COVID-19 massal di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Senin (1/3/2021). Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo menyaksikan secara langsung proses vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia, pedagang serta pekerja informal di Yogyakarta. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.

Wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode kembali bergulir. Kali ini dugaan itu diembuskan oleh politikus senior Amien Rais.

Amien Rais melontarkan dugaan itu melalui video yang diunggah di akun YouTube-nya, Amien Rais Official. Awalnya Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.

"Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita, Pak Jokowi, bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim," ujar Amien.

Amien kemudian menyebut, setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu untuk memasukkan pasal masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Tonton juga:

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rapat umum relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (4/8/2018) lalu menimbulkan pro kontra. Penyebabnya, Jokowi yang akan mencalonkan diri kembali dalam pilpres 2019 meminta relawannya untuk berani jika diajak berantem.

"Jadi sekarang ada semacam publik opini, yang mula-mula samar-samar tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali, nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucapnya.

"Jadi semua sudah ada tahapan, it's now or never tomorrow will be to late, " tambah Amien.

Arief Poyuono Minta Jokowi Jabat 3 Periode

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan HB X (ketiga kanan) saat meninjau vaksinasi COVID-19 massal di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Senin (1/3/2021). Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo menyaksikan secara langsung proses vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia, pedagang serta pekerja informal di Yogyakarta. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan HB X (ketiga kanan) saat meninjau vaksinasi COVID-19 massal di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Senin (1/3/2021). Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo menyaksikan secara langsung proses vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia, pedagang serta pekerja informal di Yogyakarta. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.

Mantan politisi Gerindra Arief Poyuono tetap ngotot bersuara meminta agar Jokowi bersedia menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 3 periode masa jabatan.

Dia mengaku punya alasan mengapa Jokowi perlu menjabat untuk periode ketiga mulai tahun 2024 nanti. Menurutnya, di tengah pandemi dan dampak merosotnya ekonomi, adalah tidak etis jika para elit politik menepuk dada mencalonkan diri jadi presiden pada tahun 2024.

"Pak Jokowi tolong legowo mendengarkan keinginan dan harapan rakyat untuk terus memimpin sampai bangsa ini bangkit lagi. Makanya rakyat minta dengan tulus agar Pak Jokowi legowo mau nyambung 3 periode," ujarnya dalam siaran pers.

Arief meminta para elite politik menghilangkan pikiran untuk rebutan kursi presiden. Ditambahkan Arief, sebaiknya semua konsentrasi memperkuat pemerintahan Jokowi untuk menyelamatkan rakyat dari bencana pandemi dan dampaknya.

"Saat ini yang dimiliki rakyat dan bangsa Indonesia saat ini adalah seorang Presiden Jokowi yang sedang berjuang melawan pandemi, membangkitkan ekonomi, dan melanjutkan pembangunan yang tertunda akibat pandemi."

"Seharusnya semua pihak bersatu mendukung Pak Jokowi, bukannya malah bikin tim sukses capres," ujarnya.

Jokowi: Jangan Membuat Kegaduhan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Ancol, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Presiden dalam pidatonya selain mengapresiasi peran insan pers yang membantu pemerintah mengedukasi penerapan protokol kesehatan juga mengatakan pemerintah membebaskan pajak penghasilan karyawan bagi wartawan untuk meringankan beban insan pers Indonesia di tengah menghadapi masa sulit akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Ancol, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Presiden dalam pidatonya selain mengapresiasi peran insan pers yang membantu pemerintah mengedukasi penerapan protokol kesehatan juga mengatakan pemerintah membebaskan pajak penghasilan karyawan bagi wartawan untuk meringankan beban insan pers Indonesia di tengah menghadapi masa sulit akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak membuat kegaduhan baru terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Menurut dia, saat ini pemerintah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Periode Jokowi menyebut, ia telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Ia pun mengaku tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," ujar Jokowi. Kepala Negara memastikan bahwa ia bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode. "Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata dia.

Isu Sejak 2019

Wacana sejak 2019 Isu ini bergulir sejak akhir tahun 2019 tepatnya ketika ada wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jokowi saat itu menilai, wacana tersebut melebar dari persoalan haluan negara. Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden 3 periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata dia. Jokowi menegaskan, ia tidak setuju dengan usul jabatan presiden 3 periode. Sebab, ia merupakan produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Jokowi bahkan curiga kepada pihak yang mengusulkan jabatan presiden 3 periode itu. "Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif), menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi.

 

 

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation