Perlu Gak Industri Ekonomi Digital Dibatasi RUU Anti Monopoli? | Opini.id
 
LEBIH DEKAT

Perlu Gak Industri Ekonomi Digital Dibatasi RUU Anti Monopoli?

Interview Dengan Ketua KPPU Kurnia Toha
Perkembangan dunia usaha, baik dalam dan luar negeri serta pemanfaatan sistem teknologi digital mengharuskan UU tersebut diamandemen
— Kurnia Toha
Dewan Perwakilan Rakyat mendorong amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, langkah ini diambil untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.

"Perkembangan dunia usaha, baik dalam dan luar negeri serta pemanfaatan sistem teknologi digital mengharuskan UU tersebut diamandemen," katanya di Gedung MPR/DPR (19/11). Ia menegaskan bahwa UU yang sudah lama ini harus segera diperbarui untuk mengakomodasi praktik persaingan usaha di Indonesia.

Salah satu alasan untuk mendorong revisi adalah posisi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai State Auxiliary Body harus dikaji ulang. Terutama kewenangan KPPU sendiri dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang yang dibuat di era reformasi ini dianggap ketinggalan zaman. Saat itu, belum ada sistem ekonomi digital yang saat ini sudah tumbuh subur di Indonesia.

Lantas bagaimana posisi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha bila undang-undang ini direvisi? Opini.id mewawancarai Ketua KPPU Kurnia Toha untuk menggali sejauh mana kebutuhan regulasi persaingan usaha di era digital ini.
THE INTERVIEW
 
 
Bagaimana kondisi persaingan usaha di Indonesia sekarang?
Perusahaan yang maju kebanyakan punya program yang terencana sehingga mereka bisa unggul dari pesaingnya. Research and Development bagus, inovasi dilakukan sehingga dapat merebut konsumen dan bersaing.
Bagaimana kondisi persaingan usaha di Indonesia sekarang?
Perusahaan yang maju kebanyakan punya program yang terencana sehingga mereka bisa unggul dari pesaingnya. Research and Development bagus, inovasi dilakukan sehingga dapat merebut konsumen dan bersaing.
Soal persaingan usaha itu, kenapa sampai harus dibuat RUU Anti Monopoli?
Banyak hal yang harus diperbaiki karena undang-undang ini dibuat pada waktu reformasi yang menjawab persoalan pada waktu itu. Setelah diterapkan, ada kelemahan. Misalnya, soal hukum acara yang sangat umum.
Soal persaingan usaha itu, kenapa sampai harus dibuat RUU Anti Monopoli?
Banyak hal yang harus diperbaiki karena undang-undang ini dibuat pada waktu reformasi yang menjawab persoalan pada waktu itu. Setelah diterapkan, ada kelemahan. Misalnya, soal hukum acara yang sangat umum.
Berita acara yang umum itu seperti apa?
Itu sangat rigid. Padahal untuk kasus besar perlu waktu lama proses persidangannya. Definisi soal alat bukti juga tidak ada. Proses penyelidikan yang efektif juga tidak ada aturannya. Sehingga penyelidikan yang dilakukan KPPU memakan waktu lama. KPPU tidak punya kewenangan menggeledah, menyita alat bukti. Kita mengharapkan peran aktif dari pelapor dan terlapor untuk menyerahkan bukti-bukti. Ini agak naif. Terlapor dengan ikhlas menyerahkan barang bukti.
Berita acara yang umum itu seperti apa?
Itu sangat rigid. Padahal untuk kasus besar perlu waktu lama proses persidangannya. Definisi soal alat bukti juga tidak ada. Proses penyelidikan yang efektif juga tidak ada aturannya. Sehingga penyelidikan yang dilakukan KPPU memakan waktu lama. KPPU tidak punya kewenangan menggeledah, menyita alat bukti. Kita mengharapkan peran aktif dari pelapor dan terlapor untuk menyerahkan bukti-bukti. Ini agak naif. Terlapor dengan ikhlas menyerahkan barang bukti.
Perusahaan yang maju kebanyakan punya program yang terencana
 
Seharusnya prakteknya seperti apa?
Di berbagai negara, ada kewenangan itu. Bisa dengan izin Pengadilan. Indonesia diharapkan ada. Kalau ada, harus ada sanksi bagi pihak-pihak yang tidak kooperatif. Diundang tidak datang, misalnya.
Seharusnya prakteknya seperti apa?
Di berbagai negara, ada kewenangan itu. Bisa dengan izin Pengadilan. Indonesia diharapkan ada. Kalau ada, harus ada sanksi bagi pihak-pihak yang tidak kooperatif. Diundang tidak datang, misalnya.
Siapa yang seharusnya melakukan penggeledahan?
KPPU tidak pernah. Kita hanya meminta untuk diserahkan data atau barang bukti. Kita selama ini hanya meminta untuk menyerahkan barang bukti. Seringkali ini menghambat dan lama. Di dalam hukum persaingan usaha peran bukti tidak langsung, itu sangat besar. Sementara bukti ini dalam aturan tidak ada. KPPU sudah buat aturan dan sudah diterima oleh Mahkamah Agung sebagai alat bukti. Nah itu yang jadi dasar hukum sebagai yurisprudensi.
Siapa yang seharusnya melakukan penggeledahan?
KPPU tidak pernah. Kita hanya meminta untuk diserahkan data atau barang bukti. Kita selama ini hanya meminta untuk menyerahkan barang bukti. Seringkali ini menghambat dan lama. Di dalam hukum persaingan usaha peran bukti tidak langsung, itu sangat besar. Sementara bukti ini dalam aturan tidak ada. KPPU sudah buat aturan dan sudah diterima oleh Mahkamah Agung sebagai alat bukti. Nah itu yang jadi dasar hukum sebagai yurisprudensi.
Bagaimana dengan perusahaan di luar negeri yang berbisnis di Indonesia?
Hampir di seluruh dunia mengatur itu. Bukan Indonesia khusus yang ingin mempunyai kewenangan seperti itu. Setiap negara ada kerjasama dan biasanya mereka patuh pada putusan itu. Negara lain tidak takut dengan peraturan seperti itu. Minimal kita sudah ada dasar kalau suatu hari kita memeriksa pelaku usaha yang ada di luar negeri tersebut.
Bagaimana dengan perusahaan di luar negeri yang berbisnis di Indonesia?
Hampir di seluruh dunia mengatur itu. Bukan Indonesia khusus yang ingin mempunyai kewenangan seperti itu. Setiap negara ada kerjasama dan biasanya mereka patuh pada putusan itu. Negara lain tidak takut dengan peraturan seperti itu. Minimal kita sudah ada dasar kalau suatu hari kita memeriksa pelaku usaha yang ada di luar negeri tersebut.
Artinya aturan itu dibuat untuk melindungi industri dalam negeri?
Ini untuk melindungi industri dalam negeri. Karena tidak fair kalau pelaku usaha yang di luar negeri tidak fair tapi berpengaruh terhadap industri kita. Undang-undang kita dasarnya dia harus melakukan aktivitas di Indonesia, tapi pelaku usahanya di luar negeri? Rezim kita ini masih menganut rezim teritorial.
Artinya aturan itu dibuat untuk melindungi industri dalam negeri?
Ini untuk melindungi industri dalam negeri. Karena tidak fair kalau pelaku usaha yang di luar negeri tidak fair tapi berpengaruh terhadap industri kita. Undang-undang kita dasarnya dia harus melakukan aktivitas di Indonesia, tapi pelaku usahanya di luar negeri? Rezim kita ini masih menganut rezim teritorial.
Ini untuk melindungi industri dalam negeri
 
Ada kekhawatiran, kalau RUU ini diterapkan justru akan mengganggu calon investor yang ingin masuk ke Indonesia?
Justru calon investor itu, kalau kita tegakan dengan benar dan hukumnya jelas, mereka tidak akan takut. Mereka justru dilindungi. Mereka kan juga takut kalau masuk tapi tidak diperlakukan dengan adil. Tapi kalau dia tahu ada undang-undang yang mengatur kalau orang ini curang atau ada persekongkolan, justru mereka merasa dilindungi.
Ada kekhawatiran, kalau RUU ini diterapkan justru akan mengganggu calon investor yang ingin masuk ke Indonesia?
Justru calon investor itu, kalau kita tegakan dengan benar dan hukumnya jelas, mereka tidak akan takut. Mereka justru dilindungi. Mereka kan juga takut kalau masuk tapi tidak diperlakukan dengan adil. Tapi kalau dia tahu ada undang-undang yang mengatur kalau orang ini curang atau ada persekongkolan, justru mereka merasa dilindungi.
Soal publikasi daftar hitam pelaku bisnis, apa jadi dimasukkan dalam undang-undang?
Gak, itu belum. Ini amandemennya yang kemarin gak sempat disahkan. Jadi kita baru mulai lagi membahas itu. Harus dipahami bahwa yang berwenang adalah pemerintah dan DPR. KPPU hanya diundang untuk memberikan pendapat.
Soal publikasi daftar hitam pelaku bisnis, apa jadi dimasukkan dalam undang-undang?
Gak, itu belum. Ini amandemennya yang kemarin gak sempat disahkan. Jadi kita baru mulai lagi membahas itu. Harus dipahami bahwa yang berwenang adalah pemerintah dan DPR. KPPU hanya diundang untuk memberikan pendapat.
Nah, kalau undang-undang ini disahkan, artinya posisi KPPU semakin kuat?
Kalau bilang kuat nanti konotasinya jadi negatif. Tapi sebenarnya bagaimana menjalankan tugas dengan lebih efektif. Kalau kita gak punya proteksi apa-apa hanya mengandalkan kesukarelaan untuk menyerahkan alat bukti, jadinya tidak efektif. Selama ini kan hanya teguran dan bila sanksi terlampau ringan itu tidak efektif.
Nah, kalau undang-undang ini disahkan, artinya posisi KPPU semakin kuat?
Kalau bilang kuat nanti konotasinya jadi negatif. Tapi sebenarnya bagaimana menjalankan tugas dengan lebih efektif. Kalau kita gak punya proteksi apa-apa hanya mengandalkan kesukarelaan untuk menyerahkan alat bukti, jadinya tidak efektif. Selama ini kan hanya teguran dan bila sanksi terlampau ringan itu tidak efektif.
Soal sanksi, berapa ideal besarannya?
Kalau dari best practice, ada yang 10%, 20% bahkan 30%. Kalau saya yang baiknya menurut pemerintah dan DPR. Sebagian besar 10% dari turnover. Kita ikut yang umum saja. Menurut saya pribadi, sanksi 25% itu terlalu besar.
Soal sanksi, berapa ideal besarannya?
Kalau dari best practice, ada yang 10%, 20% bahkan 30%. Kalau saya yang baiknya menurut pemerintah dan DPR. Sebagian besar 10% dari turnover. Kita ikut yang umum saja. Menurut saya pribadi, sanksi 25% itu terlalu besar.
Ada negara yang menjadi benchmark?
Kita tidak mengacu pada satu negara. Kita belajar dari berbagai negara, terutama dari OECD yang punya bagian antitrust. Tapi kita tidak ambil dari salah satu negara.
Ada negara yang menjadi benchmark?
Kita tidak mengacu pada satu negara. Kita belajar dari berbagai negara, terutama dari OECD yang punya bagian antitrust. Tapi kita tidak ambil dari salah satu negara.
Justru calon investor itu, kalau kita tegakan dengan benar dan hukumnya jelas, mereka tidak akan takut
 
Soal rencana mempublikasi daftar hitam pelaku usaha tadi, apakah itu positif menurut KPPU?
Iya. Kalau tidak, mereka tidak akan jera. Sebetulnya KPPU bisa menjatuhkan sanksi itu. Karena dalam aturan itu juga sudah disebutkan “dapat berupa” yang kita tafsirkan berupa sanksi administratif. Kita juga lakukan pencegahan. Pada dasarnya menghukum itu tidak enak. Tapi kalau bandel dan melanggar, bagaimanapun harus menjatuhkan hukuman sebagai penjera.
Soal rencana mempublikasi daftar hitam pelaku usaha tadi, apakah itu positif menurut KPPU?
Iya. Kalau tidak, mereka tidak akan jera. Sebetulnya KPPU bisa menjatuhkan sanksi itu. Karena dalam aturan itu juga sudah disebutkan “dapat berupa” yang kita tafsirkan berupa sanksi administratif. Kita juga lakukan pencegahan. Pada dasarnya menghukum itu tidak enak. Tapi kalau bandel dan melanggar, bagaimanapun harus menjatuhkan hukuman sebagai penjera.
Kebutuhannya kesana?
Kenapa kita mengajukan kenaikan denda, diharapkan dengan mengajukan denda sekian persen itu pelaku usaha menjadi berpikir untuk melakukan tindakan tidak fair. Persaingan sehat itu kan kebutuhan. Targetnya persaingan sehat yang fair.
Kebutuhannya kesana?
Kenapa kita mengajukan kenaikan denda, diharapkan dengan mengajukan denda sekian persen itu pelaku usaha menjadi berpikir untuk melakukan tindakan tidak fair. Persaingan sehat itu kan kebutuhan. Targetnya persaingan sehat yang fair.
Bagaimana regulasi soal monopoli ini menjawab kebutuhan global terutama industri digital yang sudah melampaui batas negara?
Sebetulnya ekonomi digital itu pro-persaingan. Karena bisnis ini tumbuh dari inovasi dan kemajuan teknologi. Ini gak bisa ditekan. Kita mengatur supaya tidak ada penyalahgunaan. Regulasi harus berubah. Sebab beban industri konvensional dengan digital tidak sederajat.
Bagaimana regulasi soal monopoli ini menjawab kebutuhan global terutama industri digital yang sudah melampaui batas negara?
Sebetulnya ekonomi digital itu pro-persaingan. Karena bisnis ini tumbuh dari inovasi dan kemajuan teknologi. Ini gak bisa ditekan. Kita mengatur supaya tidak ada penyalahgunaan. Regulasi harus berubah. Sebab beban industri konvensional dengan digital tidak sederajat.
Kalau antar industri digital bagaimana?
Ya tetap saja harus kita atur supaya tidak saling mematikan. Pada dasarnya sama, hanya kita menentukan pasarnya. Pasar industri digital dengan pasar industri konvensional kan berbeda. Konvensional masih bicara teritorial. Sementara digital borderless. Apalagi banyak produk dari industri ini yang bisa dipakai gratis. Layanan Amazon dan Google misalnya. Otoritas persaingan dari berbagai negara masih sangat aktif sekali membahas ini karena pendekatannya masih berbeda. Antar negara masih mencari solusi soal ekonomi digital. Belum ada satu standar yang dipakai oleh lembaga persaingan usaha untuk memeriksa.
Kalau antar industri digital bagaimana?
Ya tetap saja harus kita atur supaya tidak saling mematikan. Pada dasarnya sama, hanya kita menentukan pasarnya. Pasar industri digital dengan pasar industri konvensional kan berbeda. Konvensional masih bicara teritorial. Sementara digital borderless. Apalagi banyak produk dari industri ini yang bisa dipakai gratis. Layanan Amazon dan Google misalnya. Otoritas persaingan dari berbagai negara masih sangat aktif sekali membahas ini karena pendekatannya masih berbeda. Antar negara masih mencari solusi soal ekonomi digital. Belum ada satu standar yang dipakai oleh lembaga persaingan usaha untuk memeriksa.
Artinya masih mencari bentuk regulasinya?
Iya, di berbagai negara mencari bentuk masing-masing. Masih mencari bagaimana menentukan market-nya,konsentrasi, harga, pangsa pasar. Bagaimana tidak murah, mereka tidak punya modal aset. Padahal kalau bicara merger, ada aset. Contohnya taksi online, mereka tidak ada aset kendaraan, misalnya.
Artinya masih mencari bentuk regulasinya?
Iya, di berbagai negara mencari bentuk masing-masing. Masih mencari bagaimana menentukan market-nya,konsentrasi, harga, pangsa pasar. Bagaimana tidak murah, mereka tidak punya modal aset. Padahal kalau bicara merger, ada aset. Contohnya taksi online, mereka tidak ada aset kendaraan, misalnya.
Pelaku industri digital banyak yang berbentuk platform dengan perbedaan market dalam satu platform, ini bagaimana?
Ada banyak service dalam satu platform tentu market-nya berbeda-beda. Tidak bisa kita definisikan satu. Ada jasa pengiriman, jasa makanan, misalnya. Market-nya harus kita pisah-pisah. KPPU ya harus menyesuaikan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital.
Pelaku industri digital banyak yang berbentuk platform dengan perbedaan market dalam satu platform, ini bagaimana?
Ada banyak service dalam satu platform tentu market-nya berbeda-beda. Tidak bisa kita definisikan satu. Ada jasa pengiriman, jasa makanan, misalnya. Market-nya harus kita pisah-pisah. KPPU ya harus menyesuaikan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital.
Perlukah industri ekonomi digital diatur dengan RUU Anti Monopoli ?
 
0%
Perlu
 
0%
Tidak Perlu