Cerita Farwiza Rumitnya Masalah Lingkungan di Aceh | OPINI.id
Cerita Farwiza Rumitnya Masalah Lingkungan di Aceh

Masih jelas ingatan kita soal orangutan di Subulussalam, Aceh, yang diberondong dengan 74 peluru senapan angin. Dalam pembantaian tersebut anak orangutan tersebut mati dalam perjalanan saat ingin ditangani pihak konservasi.

Induk orangutan itu dinamakan Hope atau sebuah harapan. Hope sekarang sedang dioperasi, gak cuma 74 peluru yang bersarang di badannya. Matanya buta karena kena tembakan orang yang tak bertanggung jawab.

Instagram/wiiiiza/paulhiltonphoto

“Yaah, itu sih hanya salah satu masalah lingkungan yang ada di Aceh. Masih banyak lagi, belum sama gajah, perkebunan sawit,”. Begitulah yang dikatakan oleh Farwiza Farhan. Chairman Yayasan Hutan, Alam Lingkungan Aceh (HAkA).

Saat ditemui di seminar lingkungan hidup AKAR change.org, Wiza, sapaan akrabnya bercerita soal peliknya masalah lingkungan di Aceh. Pembangunan infrastruktur tanpa Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) jadi kasus nyata masalah lingkungan. Ia contohkan pembangunan jalan yang hubungkan suatu daerah.

Instagram/wiiiiza
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rawa Kluet is an expansive peat forest within the #LeuserEcosystem. #Peat forests play a major role in absorbing and storing carbon, thus helping in our battle against disastrous climate change. The last rainforests and peat swamps of the world must be protected. Rawa Kluet is one of three peat forests in the Leuser Ecosystem - the others are Rawa Tripa and Rawa Singkil. Protecting the remaining peat forests with their orangutans and other endangered wildlife is a responsibility we all share.

A post shared by Yayasan HAkA (@haka_sumatra) on

Buat masyarakat, jalan yang hubungkan daerah ke daerah lain sangat membantu. Tapi siapa sangka potensi masalah lingkungannya bisa sangat besar. Pembangunan jalan berpotensi tumpang tindih dengan jalur transmigrasi satwa liar, seperti gajah dan orangutan. Saat jalur transmigrasi satwa bentrok dengan infrastruktur jalan, potensi konflik manusia dengan satwa liar jadi semakin tinggi.

Wiza cerita saat infrastruktur jalan selesai dibangun, 6 bulan kemudian muncul peradaban manusia yang berpotensi mengganggu satwa liar. Peradaban yang dimaksud bisa perumahan, perkebunan sawit, bahkan tambang emas.

“Koridor satwa ini sangat penting buat satwa. Gajah yang ada di hutan Leuser ini kan transmigrasi untuk kembang biak dan cari makan. Naah, kalo singgungan sama peradaban bisa munculin konflik sama manusia,” terang Wiza.

Instagram/paulhiltonphoto

Masalah koridor satwa ini jadi masalah serius di Taman Nasional Leuser di Aceh. Karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup satwa yang ada di daerah tersebut. Jika koridor dihambat bukan saja konflik sama manusia yang terjadi, tapi bisa populasi satwa terganggu.

“Bayangin, gajah populasinya makin terdesak, mereka akan cari wilayah lain dong untuk berkembang biak dan cari makan. Yang paling mengkhawatirkan kalau gajah di suatu wilayah yang terisolasi, mereka akan breeding incest, bisa-bisa anaknya cacat,” Wiza menegaskan.

Gajah sama halnya dengan manusia, bisa cacat saat berkembang biak dengan satu darah dalam suatu kelompok. Jika cacat populasi gajah jadi rentang terhadap kematian. Ini sangat mengkhawatirkan,  mengingat populasi gajah Sumatera di Taman Nasional Leuser, Aceh tinggal 150-an ekor.

Instagram/leonardodicaprio/wiiiiza

Pembangunan infrastruktur lain muncul seperti hadirnya PLTA Tampur di kawasan Aceh Tamiang, Aceh. Ini juga bisa menutup koridor satwa. PLTA ini direncanakan oleh pemerintah Aceh, lewat gubernur yang bisa datangkan investasi sebesar Rp 40,5 triliun. Proyek yang ditandatangani oleh pemerintah Aceh tahun 2017 ini bisa menampung tenaga listrik dengan kapasitas 1.000 MW.

Proyek ini jelas mendapat penolakan dari warga sekitar karena bisa berdampak mata pencaharian mereka sebagai petani. Bendungan yang punya tinggi 193 meter ini akan hambat aliran sungai Tamiang sebagai sumber air pertanian dan perkebunan warga. Setelah jadi bendungan ini  akan tampung air selama 1 tahun dan akan dibuka kembali. Warga sekitar tidak bisa menunggu selama itu untuk mengairi pertanian dan perkebunannya.

Wiza bersama HAkA tidak anti terhadap pembangunan infrastruktur, hanya saja mereka minta pembangunan harus perhitungkan dampak lingkungannya. Pembangunan infrastruktur butuh kajian yang mendalam soal AMDAL, apakah mengganggu satwa atau merusak landskap hutan secara masif.

“Kita bukannya anti pembangunan. Tapi kan bisa kalo pembangunan yang berkelanjutan untuk ekosistem Leuser,” tegas Wiza.

Instagram/paulhiltonphoto

Wiza dan HAkA Coba Bantu Warga Terdampak Lingkungan

Pembangunan terus berjalan sementara hutan di Leuser, bersama satwanya, semakin terdesak.  Hutan bukan hanya punya satwa liar, tapi juga masyarakat di sekitarnya sangat bergantung dengan ekosistem Leuser. Wiza dan HAkA mencoba terus mengedukasi warga Aceh untuk menciptakan pembangunan yang selaras dengan alam.

“Kita coba terus edukasi warga agar sadar terhadap dampak dari pembangunan infrastruktur. Karena saat ekosistem terganggu, yang terdampak langsung masyarakat,” jelas perempuan berumur 33 tahun ini.

Wiza percaya masyarakat adalah garda terdepan konservasi alam. Mereka yang merasakan langsung dampak pembangunan yang ganggu ekosistem. Oleh karena itu lewat HAkA, Wiza terus mengedukasi  warga agar sadar lingkungan.

Setelah edukasi, advokasi hukum dibutuhkan karena banyak warga yang tidak mengerti hukum. Banyak kejadian warga baru sadar dampak lingkungan dari suatu pembangunan infrastruktur, atau saat bangunan sudah terbentuk.

Saat baru sadar mereka langsung protes ke bupati atau DPRD setempat. Dalam proses hukum ini  kegiatan yang percuma karena bupati dan DPRD tidak bisa melakukan proses hukum, hanya polisi yang bisa. Oleh karena itu HAkA melakukan pendampingan, advokasi kepada warga, bagaimana buat proses aduan jika warga terdampak pembangunan. Mulai dari buat laporan ke polisi hingga ajukan banding ke Kejaksaan Negeri.

Menurutya masih banyak warga setempat tidak dilibatkan dalam perundingan AMDAL dari pembangunan infrastruktur. HAkA juga terus mendorong warga untuk ikut berpartisipasi dalam rapat AMDAL. Warga punya hak untuk ikut serta mengerti pembangunan yang ada di sekitarnya, apakah punya dampak terhadap hidup mereka.

Dan yang terus diupayakan HAkA adalah ikut me-review izin usaha tambang dan perkebunan sawit. HAkA advokasi warga agar secara berkala mengkaji izin usaha yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Upaya ini untuk memastikan operasional perusahaan tetap dalam koridor hukum dan tidak menganggu masyarakat.

“Emang pekerjaan HAkA luas banget, salah satu LSM yang berani ambil risiko besar. Tapi kalo buat saya sendiri ada kepuasan sendiri saat bisa melindungi warga dan alam tetap terjaga” kata Wiza di akhir cerita. (rez/wep)

Apa yang lebih penting dalam negara?
Membangun infrastruktur
Menjaga alam
Infrastruktur namun menjaga kelestarian alam
97 votes

Komentar

Fresh