Mak Comblang Pontianak Incar Perempuan di Bawah Umur untuk Dinikahkan | OPINI.id
Mak Comblang Pontianak Incar Perempuan di Bawah Umur untuk Dinikahkan

Mak Comblang, begitu biasa ia disebut. Sosok yang memprakarsai pernikahan dini warga Jl Kebangkitan Nasional, Pontianak. Ia kerap kali mendatangi orangtua yang memiliki anak perempuan berusia 15-16 tahun. Dengan iming-iming meningkatkan ekonomi keluarga, Mak Comblang membujuk agar anak mereka mau dijadikan istri dan diboyong ke Taiwan atau Tiongkok.

Tak beraksi seorang diri, ada tiga Mak Comblang yang beraksi di Pontianak. Dua berasal dari Jakarta dan seorang ladi berasal dari Tiongkok.

Ulah mereka meresahkan karena tak seperti iming-iming yang mereka janjikan saat membujuk orangtua untuk menerima tawaran menikahkan anak mereka dengan pria warga negara asing (WNA). Setidaknya ada tujuh orang anak di desa tersebut yang berhasil diboyong ke luar negeri oleh Mak Comblang Pontianak ini. Bahkan ada yang menderita dan tak jelas kabar beritanya.

Ketua RW 28, Jl Kebangkitan Nasional, Kelurahan Siantun Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Sawal, merasa resah dengan ulah Mak Comblang Pontianak dan menghimbau warganya untuk tidak terbujuk dan menyanggupi jika ada yang berniat menikahkan putrinya dengan pria asing.

Mendapat kekerasan fisik

Salah satu korban pernikahan dengan pria asing jeratan Mak Comblang Pontianak adalah Dw. Ia diboyong ke Taiwan oleh suaminya setelah menikah. Tak ada dokumen resmi yang dimiliki, khususnya dokumen pernikahan membuat Dw ditahan di kantor polisi lantaran visa izin tinggalnya telah habis.

Dw menikah dengan Cheng Liu Yang yang merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Diketahui dalam setiap komunikasi dengan ayahnya, Atu dan ibunya, Cong Mi Tjau, Dw kerap mengeluh dianiaya suaminya. Kini nasib Dw tak diketahui rimbanya. Atu dan Mi Tjau terus berharap agar putri mereka segera pulang.

Aturan pernikahan dalam Undang-undang

Dalam Undang-undang Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 dikatakan batas usia pernikahan perempuan yaitu 16 tahun. Hal ini tidak singkron dengan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan soal batasan usia pernikahan perempuan. Dari data BPS tahun 2017, sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jika dibiarkan maka Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak.

Masyarakat seharusnya peduli dan bisa mengambil bagian dalam memberantas pernikahan anak
Setuju
Tidak setuju
Ragu-ragu
207 votes

Komentar

Fresh