Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag, Penelusuran KPK Masih Berlanjut | OPINI.id
Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag, Penelusuran KPK Masih Berlanjut

Terkait kasus suap jual beli jabatan di Kemenag, yang menyeret Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi/RMY) jadi tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) tersebut. Salah satunya dugaan keterlibatan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3/2019) lalu, menjelaskan RMY tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengurus jabatan tertentu, tidak mungkin dilakukan sendiri. Laode memastikan ada peran pihak lain dalam kasus jual beli jabatan ini, khususnya peran Lukman Hakim maupun Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, bakal didalami lebih jauh.

Selama proses penyidikan, KPK bakal mencari informasi dan bukti kuat untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat tersebut. Terlebih, RMY merupakan pucuk pimpinan PPP. Sedangkan, Lukman Hakim kader dari partai yang dipimpin RMY tersebut.

Sementara itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/3/2019), telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama dan kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan pembangunan (PPP). Penggeledahan dilakukan karena adanya dugaan terdapat bukti yang relevan di lokasi tersebut.  

Sebelumnya memang sudah ada dua ruangan di kantor Kementerian Agam yang disegel KPK, yaitu ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis yang diduga terkait dengan kasus jual beli jabatan di Kemenag tersebut.

Dalam kasus jual beli jabatan ini, RMY telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengatur seleksi jabatan di Kemenag. RMY diduga meloloskan Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin (HRS) sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

RMY ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. RMY sebagai penerima suap sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap.

Atas perbuatannya, RMY selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Apa Menteri Agama terlibat dalam kasus ini?
Bisa jadi terlibat
Ragu-ragu
Ga mungkin terlibat
86 votes

Komentar (1)

Fresh