Sudah Dipotong Pajak, Masih Harus Lapor SPT? | OPINI.id
Sudah Dipotong Pajak, Masih Harus Lapor SPT?

Semenjak diberlakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan secara online, proses lapor pajak tak begitu merepotkan bagi saya. Tak perlu izin datang siang, terjebak macet atau buang-buang waktu karena antrean di kantor pajak.

Salah satu nikmat melaporkan SPT jauh sebelum batas akhir Maret mendatang. Situs masih mudah diakses, gak tahu kalau nanti mendekati batas akhir pelaporan pajak.

Bulan Januari hingga Maret memang waktu bagi para pekerja atau warga negara yang memiliki penghasilan untuk melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahunnya.

Meski sempat saya berpikir, buat apa ya melaporkan pajak, toh, pajaknya sudah dibayarkan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Repot banget, hehe.

Namun penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebut fungsi SPT bagi para Wajib Pajak (WP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

3. Harta dan kewajiban; dan/atau

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-undang tersebut juga menyebut bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah Self Asessment System, di mana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Jadi, bisa dikatakan bahwa meskipun sebagai karyawan gaji kita telah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja, SPT tetap wajib disampaikan. Sekalian juga melaporkan kalau Wajib Pajak punya penghasilan lain selain pendapatan tetap dari gaji.

Ada sanksi kalau tidak melapor SPT Pajak

Berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

Seorang Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000

Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000

Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000

Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000

Jangan tunda jika belum lapor SPT

Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah 31 Maret 2019 sementara batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan Usaha adalah 30 April 2019. Namun batas akhir ini bisa saja mengalami perubahan/ dimundurkan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kamu terlambat melaporkan SPT Pajak, usahakan untuk segera melaporkan supaya terhindar dari sanksi pajaknya.

Kamu sudah melaporkan SPT Pajak tahun 2018?
Sudah
Belum
113 votes

Komentar

Fresh