MK, Mahkamah Kalkulator? | Opini.id
Next Video

MK, Mahkamah Kalkulator?

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi mahkamah kalkulator. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut sudah sewajarnya MK menjadi mahkamah kalkulator untuk mendapatkan keputusan yang tepat dalam perkara pemilu.

"MK memang harus menggunakan kalkulator untuk menghitung dengan tepat sesuai kewenangannya yang diberikan oleh UU Pemilu tersebut," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).

Makna dari mahkamah kalkulator sendiri bermakna dari selisih hasil pemilu antara pihak penggugat dan pihak rival yang menjadi dasar bagi MK dalam memutus sengketa hasil pemilu. MK disebut punya kewenangan soal metode 'kalkulator' itu karena memang diatur oleh undang-undang.


"Jika ingin menambah lingkup kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pemilu maka terlebih dahulu perlu mengubah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan itu tidak dimungkinkan saat ini," ucap Johnny.

Meski disebut harus menggunakan kalkulator, MK disebut Johnny, akan melihat dengan perspektif yang jauh lebih luas lagi.

"Bahkan jauh lebih luas dari pendapat TIm Hukum paslon 02, dan kesemuanya akan didasari pada bukti yang valid dan autentik yang saat ini sangat sulit dipenuhi oleh paslon 02 selain narasi umum yang disampaikan pada publik," sebutnya.

Johnny mengatakan, narasi-narasi yang tengah dibangun kubu Prabowo-Sandiaga, tak akan cukup untuk membalik hasil Pilpres 2019. Ia mengatakan, narasi yang menjadi bagian manuver-manuver kubu 02 tersebut tak akan cukup untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga.

Komentar
Fresh