Kolom Kepercayaan Pada E-KTP Sesuai Putusan MK | OPINI.id
Kolom Kepercayaan Pada E-KTP Sesuai Putusan MK

Pencantuman kolom kepercayaan bagi penghayat kepercayaan di KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK) merupakan pengakuan negara. Pada Rabu (20/2/2019) lalu ada enam warga Jawa Barat yang menjadi penerima e-KTP dengan kolom kepercayaan pertama di Indonesia.

Namun ada sebagian masyarakat yang menganggap pengakuan ini adalah upaya pemerintah untuk mengobrak-abrik tatanan berketuhanan di Indonesia. Terlebih lagi, pemerintah dituding “berbau” PKI sehingga tidak akan mengakui lagi agama di Indonesia. Pasalnya pencantuman kolom kepercayaan bagi Penghayat Kepercayaan di KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) dianggap bakal menghilangkan agama yang sudah diakui oleh negara. 

Terkait tanggapan miring sebagian masyarakat ini, Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh membantah anggapan tersebut. Ia menyatakan bahwa yang sesungguhnya negara mengakui keberadaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan negara terhadap penghayat bukanlah pertama kali.

Dilansir dari situs Kemendagri, Selasa (26/02/2019), Zudan mengungkapkan, penghayat Kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2).  Tak hanya itu, penghayat kepercayaan juga telah diakui dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 61 dan Pasal 64 secara tegas menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen datanya tidak dicantumkan dalam kolom KTP-el atau KK, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyambut baik keberadaan warga Jawa Barat yang memperoleh e-KTP dengan kolom agama sesuai kepercayaannya. JK pun menegaskan pencantuman kolom kepercayaan itu telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pengisian kolom bagi penghayat kepercayaan.

JK memaklumi jika masih ada pihak yang tak setuju dengan masuknya kolom penghayat kepercayaan di e-KTP. Indonesia negara demokratis. Tapi warga atau pihak-pihak tertentu tidak boleh menghalangi apa yang sudah diatur oleh perundang-undangan.

Untuk diketahui, jumlah pengikut penghayat kepercayaan di wilayah kota dan kabupaten Bandung secara de facto diperkirakan mencapai 150 ribu jiwa. Sementara di provinsi Jawa Barat jumlahnya diduga mencapai 500-600 ribu jiwa.

Apakah kamu setuju adanya kolom kepercayaan pada E-KTP?
Setuju aja
Mikir-mikir
Ga setuju
135 votes


Komentar (3)

Fresh