Mimpi Melarang Koruptor Ada di Lingkungan Pemerintahan | OPINI.id
Mimpi Melarang Koruptor Ada di Lingkungan Pemerintahan

Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden RI nomor urut 02 ini sedang sibuk berkampanye. Namanya juga di masa kampanye, jadi gak ada yang salah sama ini kok. Dirinya kali ini berada di Blora, Jawa Tengah, tepatnya kemarin pada tanggal 14 Februari 2019.

Kampanyenya di Blora adalah lanjutan dari kegiatannya sebelumnya yaitu di Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara. Seperti dilansir tempo lewat siaran pers, acara ini dihadiri oleh ratusan tokoh agama, masyarakat, dan para purnawirawan TNI-Polri yang gabung dalam Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) di Blora.

Selain memaparkan strategi dan cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dirinya juga kembali membahas kebocoran anggaran negara yang hilang karena maraknya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Efeknya adalah pembangunan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia gak bisa terwujud dengan secara baik.

"Jika saya menerima mandat sebagai presiden, maka saya tidak akan mengijinkan koruptor -koruptor itu berada dalam pemerintahan Republik Indonesia," ucap Prabowo.

Nah, kira-kira itulah semangat Prabowo Subianto yaitu tidak mengijinkan koruptor-koruptor berada di dalam pemerintahan. Sayangnya, ini seperti mimpi saja. Soalnya, saat ini juga banyak caleg-caleg yang pernah terlibat kasus korupsi justru mencalonkan diri lagi. Bahkan sudah ada putusan dari Mahkamah Agung (MA).

MA sudah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu. Dalam putusannya, bahkan MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Sekedar informasi, UU pemilu membolehkan koruptor nyaleg lagi bahkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba maju sebagai caleg."Semua (tiga kategori mantan narapidana boleh nyaleg), karena pasal itu berisi tiga pidana itu dan ketika pasal itu dibatalkan berarti akan menyangkut tiga jenis pidana itu," katanya ditemui secara terpisah di kompleks DPR, Jakarta beberapa waktu lalu.

Bahkan saat ini, Komisi Pemilihan Umum pun sudah merilis daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan napi kasus korupsi. Dalam draf KPU, total ada 49 caleg eks koruptor yang maju di Pemilu 2019. Jadi keinginan Prabowo untuk tidak memberikan izin kepada koruptor di lingkungan pemerintah, sepertinya butuh perjuangan keras. Soalnya, segala sesuatunya sudah diatur dalam UU.

Kamu setuju gak kalau ada UU ngaco model gini direvisi biar adil jadinya?
Setuju banget
Tidak setuju
Bodo amat
525 votes

Komentar (3)

Fresh