Biar Gak Korup,Harusnya Biaya Kampanye Pilpres Murah | OPINI.id
Biar Gak Korup,Harusnya Biaya Kampanye Pilpres Murah

Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kalau mau maju jadi caleg dan juga presiden dan wakil presiden itu gak harus keluarin banyak uang. Bukan uang pribadi aja, tapi juga uang dari partai masing-masing? Kebayangkan kenapa korupsi terus ada sampai sekarang, mungkin salah satunya adalah karena persoalan ini.

Mengeluarkan banyak uang sampai miliaran, berarti jika terpilih memiliki kewajiban untuk melakukan setoran kepada partai yang bersangkutan. Seperti beberapa waktu lalu saat anggota DPR dari fraksi PDIP, Damayanti ditangkap terkait kasus suap pembangunan jalan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Saat itu dirinya curhat secara blak-blakan jika gaji pokok anggota DPR RI terbilang minim dan banyak potongan untuk dibagi-bagi. Dari gaji pokoknya sebesar Rp 15 juta, sebanyak Rp 12 juta harus disetor ke fraksi partainya dan Rp 5 juta untuk Dewan Pimpinan Cabang partai.

Hedonnya pesta demokrasi bisa jadi salah satu faktor munculnya korupsi yang seakan tidak ada habisnya. Bayangkan saja, di masa kampanye pilpres 2019 ini pasangan capres dan cawapres dari kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah menghabiskan dana sebesar Rp 83 miliar sejak 23 September 2018 lalu. Dimana Sandiaga sudah menyumbang dana sebesar Rp 39,5 miliar sedangkan Prabowo menyumbang Rp 13 miliar. Sisanya dari partai-partai koalisi dan para simpatisan.

Begitu juga dengan pasangan capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Dana kampanye paslon petahana ini mencapai Rp 55,9 miliar. Dana awal kampanye sebesar Rp 11,9 miliar didapat TKN dari sejumlah pihak. Para pihak penyumbang yakni, perorangan Rp 1 miliar, badan usaha non pemerintah Rp 7,5 miliar, dan sumbangan barang dari partai politik senilai Rp 3,4 miliar. Sedangkan dana kampanye sebesar Rp 44,8 miliar pun didapat dari sumbangan banyak pihak.

Hasil Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi atas pendanaan Pilkada 2015 menunjukkan, sebanyak 51,4 persen responden kajian KPK yang merupakan bekas calon kepala daerah mengeluarkan dana kampanye melebihi harta kas (uang tunai, tabungan, dan deposito) mereka. Bahkan, 16,1 persen mengeluarkan dana kampanye melebihi total harta yang mereka cantumkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Setuju gak kalau mahalnya ongkos politik jadi faktor korupsi yang gak ada habisnya?
Setuju banget
Gak setuju
No comment
59 votes

Komentar

Fresh