Kebijakan Baru, Honorer K2 Makin Sulit Jadi PPPK | OPINI.id
Kebijakan Baru, Honorer K2 Makin Sulit Jadi PPPK

Peluang honorer K2 (kategori dua) menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) makin kecil saja. Setelah pembatasan rekrutmen PPPK dibatasi untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, kini ada ketentuan syarat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah.

SPTJM merupakan bukti komitmen pemerintah daerah menyediakan anggaran bagi pengangkatan honorer K1/K2 menjadi PPPK. Pemerintah pusat yang kini tengah kesulitan anggaran mengalihkan beban kepada daerah. Kepala daerah dipaksa menyediakan anggaran di APBD untuk gaji PPPK yang direkrut dari tenaga honorer.

Menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kalimantan Timur, Makkullau, Minggu (20/01/2019), seperti dilansir jpnn, menyatakan bahwa ini kebijakan yang betul-betul menyengsarakan honorer K2. Para tenaga honorer merasa diakalin dan dizalimi Pemerintah.

Sedangkan, Said Amir, Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara, mengungkapkan, "Kok semua anggaran dibebankan ke daerah untuk PPPK. Kami benar-benar kecewa dengan pemerintah. Mana janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin bahwa honorer K2 digaji setara PNS bila mau jadi PPPK?."  

Sementara itu, Ketum FHK2I Titi Purwaningsih menambahkan, dari hasil pengamatannya aturan penyelesaian honorer K2 sengaja dibuat ribet untuk mengulur waktu. Honorer K2 dibiarkan perlahan-lahan habis dimakan usia, putus asa sehingga alih profesi, dan pensiun bukan sebagai PNS.

"Kami sudah capek bersuara, karena suara kami tidak didengar. Yang didengar hanya orang-orang yang tidak paham masalah honorer K2," tandas Titi.

Apakah kebijakan baru pemerintah pusat ini bakal menyengsarakan tenaga honorer K2?
Bisa saja
Bisa ya, bisa juga engga
Ga bakalan
94 votes

Komentar (1)

Fresh