Jangan Coblos 46 Caleg Mantan Koruptor Ini! | OPINI.id
Jangan Coblos 46 Caleg Mantan Koruptor Ini!

Layak gak sih calon legislatif (caleg) mantan koruptor buat dipilih? Pemilih cerdas harusnya gak akan kepikiran untuk memilih caleg yang punya rekam jejak semacam itu kalau kita ingin serius memberantas korupsi.

Secara hukum, mantan narapidana korupsi memang akhirnya masih bisa menjadi calon legislatif (caleg) setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 20 Tahun 2018.

Sebelumnya, dalam PKPU tersebut terdapat pasal larangan caleg koruptor mencalonkan diri. Namun, MA berpandangan ketentuan tersebut bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang hal tersebut.

Paling tidak, saat ini masih ada 46 caleg eks narapidana kasus korupsi yang dicatat Indonesia Corruption Watch (ICW). Jumlah ini sudah turun dari daftar caleg terindikasi korupsi yang sempat didaftarkan pertama kali hingga tercatat ke Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif 2019.

Ada beberapa alasan partai-partai tidak jadi mencalonkan sejumlah caleg eks koruptor. Pertama, tidak jadi memberikan dukungan setelah mengetahui caleg tersebut mantan koruptor dan menggantinya dengan kandidat lain. Kedua, caleg menarik diri dari pencalonan setelah isu caleg mantan koruptor ramai di masyarakat.

Dari 16 parpol peserta Pemilu 2019, ada 12 partai yang mencalonkan mantan koruptor. Partai Golkar yang terbanyak yakni 8 orang, disusul Gerindra 6 orang, Hanura 6 orang, Demokrat 4 orang, PAN 4 orang, Partai Berkarya 3 orang, Perindo 2 orang, Partai Garuda 2 orang, PKPI 2 orang, PKS 1 orang, PDIP 1 orang, dan PBB 1 orang. Ditambah 6 caleg DPD. 

Hanya 4 partai yang tak mencalonkan caleg mantan koruptor yakni PSI, PPP, Nasdem, dan PKB. PSI sejak awal memang berkomitmen tak memberi ruang kepada mantan koruptor. Sementara PPP, PKB, dan Nasdem sempat mengajukan meskipun akhirnya mencoret nama-nama tersebut.

Berikut daftar 46 caleg mantan koruptor:

Partai Golkar
1. Hamid Usman (DPRD Pov. Maluku Utara, Maluku Utara 3/No. 1)
2. Heri Baelanu (DPRD Kab. Pandeglang, Pandeglang 1/No. 9)
3. Dede Widarso (DPRD Kab. Pandeglang, Pandeglang 5/No. 8)
4. Saiful T. Lami (DPRD Kab. Tojo Una-una, Tojo Una-una 1/No. 12)
5. Desy Yusandi (DPRD Prov. Banten, Banten 6/No. 4)
6. Agus Mulyadi R. (DPRD Prov. Banten, Banten 9/No. 5)
7. Edy Muklibon (DPRD Kab. Blitar, Blitar IV/No. 1)
8. Petrus Nauw (DPRD Papua Barat, Papua Barat 2/No. 12)

Partai Gerindra
9. Mohamad Tufik (DPRD Prov. DKI Jakarta, DKI 3/No. 1)
10. Herry Jones Johny Kereh (DPRD Prov. Sulawesi Utara, Sulawesi Utara 1/No. 2)
11. Husen Kausaha (DPRD Prov. Maluku Utara, Maluku Utara 4/No. 2)
12. Al Hajar Syahyan (DPRD Tanggamus, Tanggamus 4/No. 2)
13. Ferizal (DPRD Kab. Belitung Timur, Belitung Timur 1/No. 4)
14. Mirhammuddin (DPRD Kab. Belitung Timur, Belitung Timur 2/No. 1)

Partai Hanura
15. Mudasir (DPRD Prov. Jawa Tengah, Jateng 4/No. 1)
16. Welhelmus Tahalele (DPRD Prov. Maluku Utara, Maluku Utara 3/No. 2)
17. Akhmad Ibrahim (DPRD Maluku Utara, Maluku Utara 3/No. 5)
18. Warsit (DPRD Kab. Blora, Blora 3/No. 1)
19. Moh. Nur Hasan (DRPD Kab. Rembang, Rembang 4/No. 1)
20. Bonar Zeitsel Ambarita (DPRD Simalungun, Simalungun 4/No. 9)

Partai Demokrat
21. Jones Khan (DPRD Kota Pagar Alam, Pagar Alam 3/No. 1)
22. Jhony Husban (DPRD Kota Cilegon, Cilegon 1/No. 4)
23. Syamsudin (DPRD Kab. Lombok Tengah, Lombok Tengah 5/No. 6)
24. Darmawati Dareho (DPRD Kota Manado, Manaso 4/No. 1)

Partai Garuda
25. Yulius Dakhi (DPRD Kab. Nias Selatan, Nias Selatan 1/No. 1)
26. Ariston Moho (DPRD Kab. Nias Selatan, Nias Selatan 1/No. 3)

Partai Perindo
27. Samuel Buntuang (DPRD Prov. Gorontalo, Gorontalo 6/No. 1)
28. Zulfikri (DPRD Kota Pagar Alam, Pagar Alam 2/No. 1)

Partai Berkarya
29. Mieke Nangka (DPRD Prov. Sulawesi Utara 2/No. 4)
30. Arief Armain (DPRD Prov. Maluku Utara, Maluku Utara 4/No. 1)
31. Yohanes Marinus Kota (DPRD Kad. Ende, Ende 1/No. 1)

PAN
32. Abdul Fattah (DPRD Prov. Jambi, Jambi 2/No. 1)
33. Masri (DPRD Kab. Belitung Timur, Belitung Timur 1/No. 2)
34. Muhamad Afrizal (DPRD Kab. Lingga, Lingga 3/ No. 1)
35. Bahri Syamsu Arief (DPRD Kota Cilegon, Cilegon 2/No. 1)

PKS
36. Maksum Dg Mannassa (DPRD Kab. Mamuju, Mamuju 2/No. 2)

PBB
37. Nasrullah Hamka (DPRD Prov. Jambi, Jambi 1/No. 10)

PDI Perjuangan
38. Abner Reinal Jitmau (DPRD Prov. Papua Barat, Papua Barat 2/No. 12)

PKP
39. Joni Kornelius Tondok (DPRD Kab. Toraja Utara, Toraja Utara 4/No. 1)
40. Matius Tungka (DPRD Kab. Poso, Poso 3/No. 2)

DPD RI
41. Syahrial Kui Damapolii (DPD Sulawesi Utara)
42. Abdullah Puteh (DPD Aceh)
43. Abdillah (DPD Sulawesi Tenggara)
44. A. Yani Mulu (DPD Sulawesi Tenggara No. 67)
45. La Ode Bariun (DPD Sulawesi Tenggara No. 68)
46. Masyhur Masie Abunawas (DPD Sulawesi Tenggara No. 69)

ICW juga mengajak masyarakat untuk melaporkan kalau menemukan caleg lainnya yang ternyata diketahui punya rekam jejak korupsi. Catet nih dan jangan sampai dicoblos di bilik suara!

Setuju gak jangan kasih kesempatan mantan koruptor jadi anggota dewan?
Setuju banget
Setuju
Gak Setuju
1869 votes

Komentar (11)

Fresh