Sandi Langgar UU Soal Dana Kampanye Perorangan? | OPINI.id
Sandi Langgar UU Soal Dana Kampanye Perorangan?

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2019 sudah ditutup KPU. Kedua paslon capres-cawapres juga telah selesai menyerahkan LPSDK.

Berdasarkan data yang diterima KPU dari masing-masing kandidat capres-cawapres tercatat laporan awal dana kampanye (LADK) tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf yang diserahkan pada September 2018 lalu sebesar Rp11.901.000.000, sedangkan LPSDK Rp44.086.176.801. Total dana kampanye Jokowi-Ma'ruf Rp55.987.176.801

Sedangkan LADK yang diserahkan tim kampanye Prabowo-Sandiaga pada September 2018 sebesar Rp2.000.000.000, sedangkan LPSDK Rp54.050.911.562. Total dana kampanye Prabowo-Sandi Rp56.050.911.562

Diketahui sumbangan dana kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebesar Rp 56 miliar hampir seluruhnya berasal dari kantong pribadi Prabowo dan Sandiaga.

Sandiaga sendiri menyumbang untuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) dengan nilai yang cukup fantastis yaitu sebesar Rp39,5 miliar. KPU RI menyatakan bahwa sumbangan dari badan hukum usaha atau perusahaan itu dibatasi paling banyak Rp 25 miliar dan perorangan dibatasi Rp 2,5 miliar termasuk sumbangan dari pasangan calon. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu lantaran menyumbang dana kampanye lebih dari batas maksimal untuk kategori perseorangan. Dalam Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 327 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017, yakni sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan maksimal Rp2,5 miliar.

Hal ini ditanggapi oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo. Firman menilai sumbangan tersebut melanggar ketentuan. Ia merujuk kepada UUD 1945, orang yang berhak memilih dan dipilih adalah warga negara Indonesia. Kemudian, orang yang berhak mencalonkan dan dicalonkan adalah juga warga negara Indonesia. Kemudian, menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, perseorangan yang boleh menyumbang dana kampanye pun harus warga negara Indonesia.

Berangkat dari penjelasan tersebut, Firman menyebut Sandi termasuk pula warga negara Indonesia, sehingga termasuk pihak yang hanya boleh menyumbang maksimal Rp2,5 miliar.

Beda dengan Firman, Bendahara BPN Prabowo-Sandi Thomas Djiwandono menampik tudingan Firman. Ia mengatakan aturan batas maksimal sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak berlaku bagi Sandi. Alasannya, karena Sandi adalah calon wakil presiden atau peserta Pemilu 2019.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan KPU sebelum Sandi mulai menyumbangkan uangnya atas nama pribadi untuk dana kampanye. Kala itu, Thomas mengklaim tidak ada masalah.

Terlepas dari pro kontra jumlah sumbangan perorangan Sandi untuk Badan Pemenangan Nasional (BPN), jumlah dana yang masuk dari masing-masing penyumbang kepada peserta pemilu masih akan dicek secara rinci oleh Bawaslu.

Kalau kamu nih, mau gak sumbang dana buat kampanye capres/cawapres?
Mau dong
Ogah banget
189 votes

Komentar

Fresh