DPR Ngeles Gak Mau Dicap Pembolos | OPINI.id
DPR Ngeles Gak Mau Dicap Pembolos

Berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), para kader yang duduk di parlemen selama periode 2009-2014 tidak produktif, banyak yang terjerat pelbagai kasus hukum atau korupsi, tidak tampak kerja dan jarang hadir alias bolos. Kemana sebenarnya anggota DPR saat tidak menghadiri sidang?

 

Seperti pemberitaan di media pada 4 September 2018 lalu, ada 328 anggota DPR yang absen saat Rapat Paripurna RUU APBN 2019. Berdasarkan absensi, ada 232 dari 560 anggota Dewan yang hadir. Sebanyak 50 anggota Dewan meminta izin. Sementara itu, pada pembukaan Masa Sidang II tahun 2018-2019, tercatat 275 anggota DPR tak hadir. Seharusnya sebagai wakil yang dipilih langsung oleh rakyat, DPR harus menunjukkan integritas dan langkah-langkah signifikan untuk perjuangkan nasib rakyat bangsa ini.

 

Berbagai pembelaan datang dari anggota dewan yang terhormat ini. Wakil Ketua DPR Fadli Zon, misalnya. Mengutip dari Kompas (06/12/18) terkait ketidakhadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II Fadli meminta hal ini dimaklumi. Karena sebagian besar anggota DPR tengah terjun ke daerah pemilihan untuk kepentingan kampanye Pemilihan Legislatif 2019. Ia tak sepakat jika kosongnya kursi di ruangan rapat paripurna dianggap sebagai bukti jebloknya jebloknya kinerja DPR. Menurut dia, menemui konstituen di dapil juga termasuk bagian tugas anggota DPR.

 

Yang menarik lagi pernyataan Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, Ketua DPR ke-4 periode 2014-2019 terkait istilah bolos yang kerap kali digunakan untuk menggambarkan ketidak hadiran anggota DPR.

 

"Tidak ada anggota DPR yang bolos, emang kita anak sekolahan, emang kita buruh pabrik?" ucap Bambang Soesatyo dalam interview  di Merdeka (05/12/18).

 

Bamsoet menjelaskan tugas anggota DPR seharusnya lebih banyak di daerah untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat, sehingga memang harus lebih banyak berada di daerah. Jadi tidak bisa diukur dari absensi kehadiran. Tingkat kehadiran dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang harapannya bisa dilakukan seperti di negara-negara maju (menggunakan teknologi) sehingga untuk mengambil keputusan bisa dilakukan dengan handphone masing-masing.

 

Namun demikian, jika memang masyarakat menginginkan tingkat kehadiran, Bambang Soesatyo mendorong anggota DPR agar bisa membagi waktu antara tugas-tugas kepartaiannya di daerah dengan tugas-tugas kedewanannya yang mengharuskan kehariannya secara fisik di DPR. Yang terpenting menurut Bamsoet adalah aktif melakukan perdebatan, masukan-masukan, terhadap undang-undang dan pembahasan yang ada di DPR.

 

Bamsoet juga menegaskan tidak ada istilah anggota DPR bolos karena dengan jabatannya, anggota DPR mengatur dirinya sendiri, kapan harus datang ke rapat atau ke daerah. Istilah yang digunakan lebih tepat yaitu tidak hadir bukan bolos.

 

Kamu lebih suka istilah bolos atau tidak hadir?
Bolos
Tidak Hadir
245 votes

Komentar (1)

Fresh