Relasi media, politik dan dugaan bunuh diri massal pers | OPINI.id
Relasi media, politik dan dugaan bunuh diri massal pers

Sebagai sebuah kritik terhadap pekerja media, opini berjudul “Bunuh Diri Massal Pers Indonesia” perlu, terlebih kritik ini disuarakan oleh “orang dalam” pers. Otokritik sangat langka di Indoneisa, apalagi di dunia media. Namun, memvonis bahwa pers tengah melakukan bunuh diri masal sepertinya berlebihan, sebab kalau itu benar, Amerika Serikat sebagai salah satu rujukan pers ideal telah mati. Begitu pula hanya gara gara tidak memuat berita Reuni 212 sesuai keinginan, lantas menyebut wartawan telah berkhianat, sungguh ini adalah ujaran kebencian yang lucu.

 

Setelah agama, kini giliran pers di seret-seret ke dalam pusaran pemilihan presiden. Polemik ini setidaknya dipicu oleh tulisan berseri Hersubeno Arief, mantan wartawan yang sudah malang melintang di jagad pers nasional. Bunuh Diri Massal Pers Indonesia. Judulnya terang dan isinya gamblang . Tak heran, tulisan ini di blog hersubenoarief.com sudah dibaca lebih dari 50 ribu, ditambah tulisan kedua dengan judul yang sama, telah lebih dari 100 ribu. Ini belum termasuk di linimasa media social—facebook, twitter--dan vewier  di media lain yang memuat tulisannya. Luar biasa, amat jarang sebuah artikel opini dimedia bukan mainstream bisa mendapat atensi yang luas.

 

Tulisan jilid pertama mengupas framing, bagaimana pers itu sengaja atau tidak seolah telah bersekongkol membuat berita yang memojokkan Pak Prabowo Subianto, pasangan calon presiden nomor 02. Serangkaian isu dijadikan argumen,  mulai dari berita salah kutip “rencana kedubes Australia pindah ke Yerusalem”, lelucon tak lucu “tampang Boyolali,” pesan keprihatinan “nasib lulusan anak SMA jadi driver ojek” yang tak sampai, hingga video viral “Sandiaga melangkahi makam sesepuh NU”.

 

Saya tidak tahu apakah tuduhan framing itu benar atau salah, karena dibutuhkan pembuktian yang lebih dari sekedar sebuah tulisan opini. Menggunakan ‘cocok logi’ haram hukumnya dalam berita, tapi sah dalam arttikel opini—karena fungsinya memang untuk framing. Dugaan framing perlu dibuktikan selayaknya investigasi kebenaran sebuah berita. Namun, satu hal yang pasti saat ini adalah masa kampanye sehingga tak mungkin ada asap tanpa api. 

 

Buruk Muka Cermin Dibelah

Berita yang merugikan nama Pak Prabowo itu tidak muncul dari ruang hampa, rekaman kutipannya ada, dan banyak saksi di lokasi. Minus salah kutip—yang bisa diprotes lewat hak jawab dan Dewan Pers—hampir semua pernyataan-pernyataan blunder  di berita terbukti keluar dari mulut Pak Prabowo, dan bahkan video viral “bro” Sandiaga melangkahi makam sesepuh NU sama sekali bukan rekayasa.

 

Hal yang mengherankan adalah mengapa Pak Prabowo dan tim seolah tidak sadar bahwa ini adalah masa kampanye, dimana semua mata kamera dan pena menyoroti segala bentuk tindak tanduknya. Percayalah, seumpama ada bukti Pak Prabowo atau Pak Jokowi pernah ‘ngembat’ buku di perpustakaan atau ngupil saat jamuan makan malam, itu akan menjadi headline.

 

Please, jagalah attitude-nya bapak-bapak. Anda-anda ini sedang merayu kami-kami, rakyat Indonesia untuk bersedia dipimpin lima tahun ke depan. Masa sih bersikap seperti ‘anak baik’ dalam lima bulan ke depan saja tidak bisa. Berpura-pura lah kalau memang itu bukan kepribadian anda, selanjutnya kalau sudah menang, terserahlah.

 

Sebegitu sulitkan memberikan masukkan kepada Pak Prabowo untuk lebih berhati-hati dalam berbicara? Apa hebatnya pidato tanpa naskah kalau itu justru merugikan diri sendiri? Pidato yang baik bisa menyampaikan pesan minim distorsi. Jangan berpuas diri dengan gaya pidato yang kelihatan keren, gagah tetapi gagal menyampaikan pesan.  Atas semua kekacauan komunikasi ini, hal yang paling mengherankan adalah ini adalah kali ketiga pilpres Pak Prabowo, mengapa hal ini terus terulang?

 

Gunakan dana kampanye miliaran Bang Sandiaga untuk membayar ahli stategi komunikasi. Hindari pernyataan ‘wagu’ dan multitafsir sehingga susah dipelintir. Awalnya saya menduga, Pak Prabowo dan Bang Sandiaga memang sengaja menggunakan teknik bad press is good press, namun, keluhan mereka terhadap media belakangan ini membuat saya bertanya-tanya. Maka, sejatinya yang bunuh diri bukan pers Indonesia, tetapi strategi komunikasi timses paslon 02.

 

Mengambinghitamkan media adalah hal aneh. Menyimpulkan ada ‘dana besar’ mengalir ke media-media sebagai dana ‘perselingkuhan’ dengan penguasa untuk membiayai grand design untuk menjegal oposisi juga lebih mirip barisan sakit hati. Ingat, hal yang sama juga menimpa petahana; satu diantaranya pelintiran media atas pernyataan “buta dan tuli” dari Kyai Ma’ruf Amin serta fitnah anak PKI  kepada Pak Jokowi.

 

Came on, ini pemilihan presiden Republik Indonesia, bukan presiden kampus, jangan cengeng, ayo lawan dengan elegan. Tahukan anda? Startegi playing victim itu produksi keluaran 2004, sudah kuno, netijen sekarang berkuasa.

 

Gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah.

Kalau boleh curhat balik, justru wartawan  yang kerap menjadi korban dari perkelahian politik ini. Menulis fakta bagus soal Pak Prabowo dikira kampret, besok memberitakan hal positif soal Pak Jokowi dikira cebongDoor stop interview baik baik, bukannya di jawab malah dimaki maki. Bertanya serius soal prestasi jeblok timnas sepak bola, eh Ketua Umum  PSSI malah menyuruh  wartawan  agar lebih baik supaya timnasnya menang—yang ini guyon.

 

Saya paham, telunjuk tebang pilih oleh pers yang ditulis berjilid itu lebih ditujukan kepada pemilik media, bukan wartawan. Sayangnya, gebyah uyah itu seolah menihilkan peran ribuan pekerja pers dari mulai reporter, redaktur, hingga pemimpin redaksi. Saya percaya masih banyak wartawan berintegritas yang berada dibalik munculnya karya jurnalistik di pers cetak, daring, radio dan televisi.

 

Sesekali datanglah ke ruang redaksi tempat ide ide liputan dibantai satu persatu. Sebuah rencana peliputan akan didiskusikan, didebat, dikuliti untuk diketahui arah tujuannya. Janganlah menganggap mereka yang berada dibalik ruang redaksi  hanyalah sekumpulan bebek yang berjalan searah tongkat milik pemodal. Wartawan brengsek ada dimana-mana, tapi di sebuah media yang mapan oknum-oknum ini tak pernah bisa leluasa.

 

Isu-isu pola hubungan antara ‘gereja’ dan ‘negara’, istilah untuk relasi redaksi dan bisnis di media adalah isu basi. Sejarah telah membuktikan hubungan keduanya relatif baik baik saja, tak ada pemodal yang bisa langgeng berbisnis tanpa wartawan berintegritas dan berlaku sebaliknya.

 

Pers Memang Tak Netral, Tak Perlu Sensi

Memakai berita seputar pilpres yang dianggap merugikan Pak Prabowo untuk mengiring pada kesimpulan pers Indonesia telah kamikaze adalah keliru. Pers memang berpihak, dan justru harus berpihak untuk terus bisa tegak sebagai pilar keempat demokrasi.  Pertanyaannya adalah berpihak kepada siapa? Kalau digebyah uyah semua perusahaan media telah berpihak kepada Pak Jokowi, itu lebih mirip sikap orang yang sedang mengalami ‘bad day’ lantas menyalahkan semua yang ada disekelilingnya.

 

Saya sependapat dengan opini Iqbal Aji Daryono, bahwa gagal total pemberitaan media dalam acara Reuni 212 tempo hari gara gara pers Indonesia lebih memihak pembacanya. Mereka bukan Jokowi lovers, tetapi semata mata urusan menjaga periuk nasinya, yakni loyalitas pembaca. Mereka mencoba menerapkan prinsip jurnalisme untuk menjaga kualitas berita, dan memiliki keberpihakan untuk menentukan takaran dosis pemberitaan untuk pembacanya. Apakah perlu ditulis untuk halaman depan, atau cukup di belakang.

 

Membandingkan bagaimana Harian Kompas memberitakan Reuni 212 dengan hanya menempatkan di belakang dan Harian Republika dihalaman muka adalah bukti sahih bagaimana pers melakukan itu untuk menjaga konstituennya. Padahal kita tahu kan, Pak Erick Tohir itu yang punya Republika atau Kompas? Tidak perlu bertempik sorak kegeeran ketika pers memberikan ruang, dan tak perlu berang ketika berita tak menguntungkan. Baik dan buruk sebuah peristiwa adalah komoditi bagi media.

 

Kekeliruan kedua adalah memvonis pers telah berpihak kepada Pak Jokowi sebagai sebuah tidakan bunuh diri masal di Indonesia. Ini lebay, karena di Amerika Serikat, pers telah lama terbelah antara Demokrat atau Republik. Lihar daftarnya di Wikipedia. Apakah pers di Negeri Paman Sam sudah melakukan bunuh diri masal? Tidak, justru pers di sana mencoba jujur kepada pembaca, tak ingin berpura-pura independen tetapi sebetulnya partisan.

 

Sebaiknya, pecinta gerakan 212 untuk membangun persnya sendiri untuk mendukung perjuangannya. Panitia Reuni 212 seharusnya belajar dari kesuksesan panitia 212 pertama yang sukses mengonversinya menjadi gerakan ekonomi rakyat, 212 Mart. Mereka perlu belajar dari NU, yang memiliki media sendiri, sehingga tidak perlu sakit hati ketika acara sebesar Istiqhosah Kubro yang memenuhi Stadion Delta Sidoharjo dan sekitarnya tidak diliput media nasional. Bahkan, boleh dibilang peliputan Reuni 212 jauh lebih besar dari Istiqhosah Kubro.

 

Masih sulit mengharapkan pers di Indonesia bersedia mengumumkan sikap politik redaksinya. Saya paham, ini menyangkut masa depan dapur redaksi tetap ngebul. Media ingin tetap mendapatkan jumlah pembaca dari semua kelompok. Karena itu salut untuk ediorial koran Jakarta Post yang mengaku mendukung Pak Jokowi pada 2014, kendati pemiliknya tak memiliki partai.

 

Pada musim politik, sudah saatnya media dengan latar belakang pemodal berafiliasi kepada paslon tertentu untuk segera mendeklarasikan sikap editorialnya, agar publik tahu kadar kebenaran sajian sebuah berita. Sementara media dengan pemodal murni bisnis tetapi tak mampu menahan syahwat politik kepada paslon tertentu, sikap jantan Jakarta Post patut diikuti. Adapun, media yang memang sanggup memberikan takaran berimbang, boleh boleh saja mengklaim tak berpihak. Pada akhirnya, pembacalah malaikat penyelamat atau pencabut nyawa media.

 

Jurnalisme itu ibarat ilmu memasak, media adalah restoran dan wartawan adalah koki. Setiap media memilik cita rasa dan menu sendiri-sendiri, meski tujuannya sama: mengenyangkan. Jurnalisme, sebagai menu bisa berganti, tergantung kondisi, misalnya jurnalisme advokasi yang dianut Bapak Pers Nasional, Tirto Adhi Soerjo atau pers perjuangan di masa masa kemerdekaan.

 

Berkhianat Kepada 212

Menganggap semua peserta Reuni 212 di silang Monas memiliki motif dan agenda politik mengusung Pak Prabowo tentu tak adil.  Tidak sedikit dari mereka yang hadir memiliki niat murni sebagai bentuk ekspresi keimanan dan bela islam, sehingga saya percaya di antara ratusan ribu orang itu ada pemilih pak Jokowi di bilik suara. Banyak diantara mereka adalah sosok sosok alim dan bukan aktor politik atau golput.

 

Sebaliknya, membantah acara itu tidak ditunggangi motif politik adalah sikap yang sungguh naif. Lihatlah aktor utamanya, Yusuf Martak, mantan government relation PT Energi Mega Persada (2004-2012), Haikal Hassan, motivator pemilik Anugrah Consulting dan praktisi marketing dengan lebih dari 17 tahun pengalaman sebagai salesman, ustadz Teuku Zulkarnain, wasekjen MUI dan influencer twitter, dan tentunya Ketua Umum FPI Habib Rizieq. Mereka adalah motor utama Ijtima Ulama yang merekomendasikan nama cawapres pada Pak Prabowo.

 

Kehadiran Pak Prabowo dengan pidatonya telah mengunci argumen bahwa Reuni 212 ditunggangi kepentingan politik. Tambahan bukti adalah ketidakhadiran, ustadz Abdul Somad,  ustadz Arifin Ilham dan AA Gym yang jauh hari telah mendeklarasikan dukung pada gerakan 212 di Monas. Padahal dibandingkan Martak Cs, ketiganya memiliki keilmuan dan basis umat yang luas dan jelas.

 

Betul, tidak akan ada ilmu jurnalistik yang sanggup membantah Reuni 212 tidak memiliki nilai berita. Dari semua unsur; luasnya pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest) dan keluarbiasaan (unusualness), acara itu mungkin mendapatkan angka sempurna, layak tayang. Namun, mengapa banyak media sepertinya enggan memberitakan, dan memberikan ruang seperlunya saja?

 

Saya tidak tahu, karena itu adalah rahasia dapur redaksi.  Dugaan saya,  redaksi media media itu cukup jeli melihat Reuni 212 telah ditunggangi oleh kepentingan politik praktis Pak Prabowo. Mereka tidak anti kepada Pak Prabowo, tetapi tidak setuju dengan cara berpolitik yang tak patut itu. Memberi ruang kepada acara seperti itu sama saja dengan mendukung penggunaan agama untuk kepentingan poltik praktis yang akan berdampak buruk pada demokrasi Indonesia. Lagi pula, tidak benar bila acara itu tidak diliput, bahkan bila dihitung jumlah pemberitaan Reuni 212 jauh lebih akbar dari Istiqhosah Kubro di Jatim.

 

Tidak memberitakan acara Reuni 212 bukanlah dosa jurnalistik. Begitupula tidak langsung memercayai jumlah peserta sebesar 50 ribu, 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, hingga 11 juta sesuai keinginan Pak Prabowo juga bukan sebuah penghianatan. Justru, keengganan itu membuktikan bahwa pers Indonesia sudah semakin matang dalam menerapkan prinsip jurnalistik. Perlu lembaga seperti Badan Pusat Statistik yang memiliki otorisasi sebagai lembaga pencatat, bukan klaim sepihak dari opsisi maupun petahana.

 

Memaksakan wartawan untuk menulis dan memberitakan sesuai selera narasumber adalah sikap represif ala Orde Baru untuk membungkam pers dan demokrasi.

Penulis adalah pekerja pers dan menulis blog pribadi www.muhruf.com. Isi tulisan merupakan opini pribadi tidak merepresentasikan kebijakan perusahaan. 

Komentar

Fresh