Syarat Penyandang Disabilitas Mental Nyoblos | OPINI.id

Semua orang punya hak pilih, sampai-sampai penyandang disabilitas mental loh. Bahkan, sosialisasinya pun sudah mulai dilakukan agar mereka bisa nyoblos di Pilpres 2019.

Surat Keterangan Dokter

Memang sih terdengar maksa banget, sampai-sampai penyandang disabilitas mental masih dianggap punya hak buat memilih capres dan cawapresnya di Pilpres 2019. Tapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 77 undang-undang tersebut menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjamin hak politik penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitasnya, baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Oleh karena itu sebelum seorang tunagrahita mencoblos, mereka mesti dinyatakan sehat oleh dokter yang disertai surat keterangan. Apabila dalam surat keterangan tersebut, orang itu mengidap disabilitas mental permanen atau berat. Otomatis hak pilih itu gugur. Namun masih aja ada protes dari Koaliasi Nasional Organisasi Disabilitas, Yeni Rosa. Menurutnya, KPU harus meniadakan surat keterangan dokter agak pemilih disabilitas mental bisa pakai hak pilihnya di Pemilu 2019. Soalnya nih, dia beranggapan kalau surat keterangan sehat dari dokter ini gak relevan karena orang yang sakit darah tinggi dan demam juga bebas buat nyoblos, aneh gak sih analoginya?

Ada 5.000 Tunagrahita yang Kudu Didata Sebelum Pilpres 2019, Selamat Bekerja!

Oke cuma mau bilang selamat bekerja guys! Soalnya nih, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu itu mencatat setidaknya ada 5.000 penyandang disabilitas mental atau tunagrahita di seluruh Indonesia. Dan mereka semua itu harus diambi datanya demi menjaga hak pilih mereka dalam pemilu 2019 termasuk Pilpres 2019. Untuk memenuhi targetnya, Bawaslu pun bekerja sama dengan dokter jiwa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan apakah penyandang disabilitas mental ini bisa tetap mencoblos atau tidak pada nantinya. Jangan sampai, orang yang benar-benar gila ikutan nyoblos.

Etis gak sih menurutmu penyandang disabilitas mental tetap diberikan hak pilihnya?
Gak etis, kan gila!
Etis sesuai UU kok
52 votes

Komentar

Fresh