Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#politik

Bikin Meme, Begini Isi Kritikan BEM UI ke Presiden Jokowi

Kritikan BEM UI ke Jokowi cuma clickbait, kok. Tapi bisa jadi bahan evaluasi pemerintah karena memang faktanya demikian.

Reza Rizaldy  |  

Meme BEM UI soal presiden Jokowi dianggap clickbait. Pengamat politik mengatakan isi kritikan BEM UI ke presiden Jokowi sih, biasa aja, orang terpaku sama judul yang seru.

Habis meme ‘Jokowi King of Lip Service’ muncul, perwakilan BEM Universitas Indonesia dipanggil oleh pihak rektorat kampus. Katanya sih, melanggar aturan, tapi au dah aturan yang mana. “Selama menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” kata Kabiro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia dikutip dari Kompas.

Buzzerp dan circle pemerintah banyak juga ikut mengolok-olok kritikan BEM UI. Sebut saja Denny Siregar, Dosen UI Ade Armando, Ferdinand Hutahaean hingga politisi Gerindra, Habiburokhman. Mereka ramai-ramai mencibir kritikan BEM UI caranya pengecut, gak bermoral dan isinya bohong.

Ok, boomer.

Tapi banyak juga yang dukung kekritisan BEM UI ke pemerintah saat ini. Misal, dosen ekonomi UI Pak Faisal Basri, Lord Fahri Hamzah, Parta Demokrat dan koalisi BEM kampus Indonesia.

“Dengan adanya surat pemanggilan oleh Birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara secara sistematis,” ungkap koalisi BEM kampus Indonesia disadur dari CNN Indonesia.

Kritikan untuk presiden Jokowi dari BEM UI/Instagram BEM UI
Kritikan untuk presiden Jokowi dari BEM UI/Instagram BEM UI

4 Poin Isi Kritikan BEM UI ke Jokowi

Sebenarnya, isi Kritikan BEM UI ke Jokowi biasa saja, isu kontroversial pemerintah akhir-akhir ini. Mungkin tujuannya sekedar mengingatkan ke pemerintah kalau pemerintahan sedang gak baik-baik saja. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan isi kritikan biasa saja, tapi istilan ‘King of Lip Service’ yang jadi clickbait.

Menurutnya isi kritikan sikap subyektif BEM UI kepada presiden Jokowi. Orang terpaku dengan judul yang bombastis. Meski begitu Adi mengkritik sikap rektorat yang gegabah sikapi mahasiswanya.

“BEM UI dipanggil hari libur. Mestinya biarkan saja, jangan ada kesan kritik itu haram. Padahal istana biasa saja tanggapi kritik. Bahkan presiden sangat terbuka kritik,” terang Adi dikutip dari Tribunnews.

Adi sampai heran, masih ada kampus yang panik karena mahasiswanya kritis ke pemerintah setelah reformasi. Terkesan kampus jadi represif.

Kaya gimana, sih, kritikan BEM UI sampai bikin circle pemerintah dan kampus panik? Mari kita simak 4 poin kritikan BEM UI ke Jokowi.

1. Demo Dulu, Direpresi Kemudian

Maksudnya adalah sikap presiden Jokowi yang ambigu terhadap kekritisan mahasiswa. Jokowi pernah bilang kangen dikritik lewat demo-demo mahasiswa supaya pemerintah tersadarkan hal-hal yang kurang. “Saya kangen sebetulnya didemo. Karena apa? Apapun, apapun pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau gak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana ‘Tolong, saya didemo. Pasti saya suruh masuk,” ungkapnya (8/11/2020).

BEM UI membandingkan omongan Jokowi dengan kenyataannya. Seperti represi aparat di demo Omnibus Law, May Day 2021 yang berakhir ricuh dan kekerasan aparat di demo UU Cipta Kerja yang dicatat oleh KontraS.

2. UU ITE: Revisi untuk Merepresi (?)

Lip service yang dimaksud juga terkait niat pemerintah dan DPR merevisi UU ITE. Jokowi juga pernah kode ke DPR buat revisi karena dianggap gak memberikan keadilan ke rakyat.

Saat wacana revisi mengemuka seperti pasal 27, 28, 29 dan 36 yang dianggap karet, wacana revisi yang keluar justru membuat membungkam kebebasan berekspresi.

“Namun, bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahnya sederet pasal karet,” terang BEM UI dalam postingannya.

Saat wacana revisi UU ITE, ada beberapa pasal yang direncanakan ditambah dan menimbulkan polemik, yaitu pasal 45 C. Mengatur soal berita kebohongan yang membuat keonaran, dikutip dari pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Masalahnya, gak ada penjelasan khusus berita bohong seperti apa bisa jadi pasal karet baru.

3. Janji Jokowi Perkuat KPK

Isu ini masih segar soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Tes yang diduga melemahkan KPK ini berhasil mendepak puluhan pegawai yang lagi tangani kasus besar, termasuk Novel Baswedan. BEM UI menyinggung ini akibat dari revisi UU KPK.

Wacana Jokowi sebelumnya ingin menambah penyidik KPK hingga ribuan. Supaya pencegahan dan pemberantasan korupsi makin masif.

4. Rakyat Menggugat, Jokowi Mencegat

Presiden Jokowi sempat meminta masyarakat membawa Omnibus Law ke Mahkamah Agung jika gak puas sama hasil revisi.

Plot twist-nya Jokowi juga yang meminta MK menolak semua gugatan UU Cipta Kerja lewat Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Pemerintah memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI, beserta anggota majelis untuk dapat memberikan putusan menolak permohonan pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja para pemohon untuk seluruhnya," kata Airlangga (17/6/2021).

Jadi, begitu laah. Gak perlu dibredel, bukan zaman Orde Baru kan? Jadi bahan evaluasi saja.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation