Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#politik

Ahok Bongkar Fasilitas Pejabat BUMN, Limit Kartu Kredit Rp 30 M

Ahok blak-blakan fasilitas pejabat BUMN yang terlampau mewah di tengah keuangan perusahaan plat merah yang lagi berdarah-darah.

Reza Rizaldy  |  

Ahok Si Tangan Besi kembali, nih. Kali ini bongkar fasilitas pejabat BUMN yang kelewat mewah dengan kartu kredit limit Rp 30 miliar. Pengamat bilang perlu penyesuaian kebijakan di tengah keuangan perusahaan plat merah yang lagi berdarah-darah.

Sebagai komisaris utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama kaget dirinya mendapatkan fasilitas perusahaan kartu kredit dengan limit Rp 30 miliar. Buatnya fasilitas ini terlalu berlebihan dan memutuskan untuk cabut kebijakan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Senin lalu (14/06). Tujuannya untuk menghemat pengeluaran operasional perusahaan minyak dan gas milik negara.

“Ya benar (fasilitas kartu kredit dicabut). Untuk permudah kontrol dan pencegahan pemanfaatan yang gak ada urusannya dengan perusahaan,” ujarnya dikutip dari CNBC Indonesia.

Komisaris PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Antara
Komisaris PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Bisnis

Ternyata kartu kredit sultan ini gak cuma buat Ahok, direksi Pertamina juga punya. Namun, ia gak mengetahui jumlah limit pastinya berapa. Setelah minta ditutup, Ahok kembalikan fasilitas tersebut ke perusahaan.

Fasilitas kartu kredit diberikan bos BUMN di luar gaji pokok, uang saku tambahan dan uang saku perjalanan dinas.

Staf Khusus BUMN, Arya Sinalungga membantah katanya gak sampai Rp 30 miliar. Hanya Rp 50 juta-100 juta per orang saja di jajaran direksi dan komisaris. Fasilitas kartu kredit untuk kepentingan perusahaan yang bisa dipantau dan transparan cash flow-nya, bukan pribadi.

“Kami mendukung semua efisiensi yang dilakukan BUMN, apalagi kalau efisiensi berhubungan dengan capex (capital expenditure) dan opex (operational expenditure) yang pengaruhi keuangan BUMN,” kata Arya.

Ilustrasi bermain golf/123rf
Ilustrasi bermain golf/123rf

Dahlan Iskan: Larang Bos BUMN Main Golf di Jam Kerja

Mantan direktur utama PLN, Dahlan Iskan ikut ‘nyanyi’ soal fasilitas sultan bos-bos BUMN. Ia mengakui saat masih menjabat dapat fasilitas serupa. Tapi gak mau menerima fasilitas tersebut.

Mantan menteri BUMN itu bilang fasilitas kartu kredit perusahaan ada batas penggunaan. Hanya bisa digunakan buat menjamu tamu-tamu penting. Tamu yang dimaksud adalah mereka yang punya potensi cuan buat perusahaan. Biar diskusi percuanan mulus.

Tonton juga:

Beredar surat dari Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai penjualan aset Pertamina menimbulkan kehebohan. Netizen ramai-ramai menolak jika aset Pertamina sampai dijual apalagi kepada asing. Penjualan tersebut disebut untuk menyelamatkan kondisi keuangan Pertamina yang mengalami tekanan akibat beban operasional dan sebagai bentuk strategi perusahaan untuk terus tumbuh. Namun, penjelasan dari berbagai pihak mungkin belum cukup.

Ia mendukung rencana Ahok menghapus fasilitas kartu kredit pejabat BUMN. Dalam rangka menghemat pengeluaran perusahaan. “Setuju sekali. Karena gajinya sudah besar. Untuk mentraktir makan saja pasti mampu. Setuju,” ungkapnya dikutip dari Detik.

Ternyata ada satu hal lagi bentuk kesultanan bos BUMN, yaitu sering main golf di jam kerja. Hal ini diungkapkan oleh konglomerat media asal Surabaya itu. Ia juga meminta Ahok tegas sama kelakuan bos macam ini. Dan menghadirkan direktur keuangan perusahaan yang cerewet.

Pom bensin bagian dari bisnis PT Pertamina/Kumparan
Pom bensin bagian dari bisnis PT Pertamina/Kumparan

Saatnya Irit Pengeluaran di Tengah Lilitan Utang BUMN

Perusahaan BUMN mengalami kondisi keuangan yang gak baik-baik saja. Misalnya, Pertamina. Perusahaan minyak dan gas negara tersebut punya utang US$ 37,88 juta, atau naik dari angka US$ 35,99 dibanding akhir tahun 2020.

Begitu juga dengan Telkom yang punya utang naik di kuartal III 2020 dari Rp 103 triliun menjadi Rp 115,33 triliun.

Nyanyian Ahok harusnya bisa menjadi momen penghematan keuangan perusahaan BUMN. “BUMN harus evaluasi, jangan sampai kartu kredit tetap digunakan untuk BUMN yang merugi juga,” ungkap peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov kepada CNN Indonesia.

Abra menyatakan fasilitas kartu kredit sebenarnya lumrah di BUMN. Memang dipakai untuk kemudahan direksi dan komisaris menjalin relasi bisnis. Selain itu, pengeluaran mereka jadi mudah terkontrol lewat monitoring bulanan yang gak berkaitan dengan kerjaan akan diketahui.

Walaupun gak menutup kemungkinan ada penyalahgunaan fasilitas untuk kebutuhan pribadi. Fasilitas gak perlu dihapus hanya saja harus dimonitor ketat dan dikurangi limitnya. Sesuaikan dengan keuntungan perusahaan agar kinerja dan fasilitas yang diberikan seimbang.

“Ini aturan perusahaan harus jelas. Bagaimana membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan,” tegasnya.

Paham, sih, kalau bos memang harus terlihat bonafit biar kliennya percaya jalin kerja sama. Tapi masalahnya harus terukur juga dengan kinerjanya, biar gak boros.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation