Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#politik

UU Cipta Kerja Menyakiti Buruh dan Masyarakat Adat

Menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi adalah tujuan penting UU Cipta Kerja, tapi semua itu seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar ketenagakerjaan dan hak-hak masyarakat adat.

OPINI.ID  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Pemerintah Indonesia seyogyanya lakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja agar ia memenuhi standar hak asasi manusia internasional. UU Cipta Kerja biasa disebut Omnibus Law yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober 2020, membatasi hak dasar buruh dan melucuti perlindungan lingkungan, termasuk dengan mengancam akses masyarakat adat atas tanah dan hutan tropis di Indonesia, yang terus berkurang.

Undang-undang baru ini secara mendasar mengurangi perlindungan bagi buruh dengan amandemen terhadap UU Ketenagakerjaan tahun 2003, yang mencakup upah minimum, pesangon, cuti, tunjangan melahirkan, kesehatan, dan perawatan anak, serta menghapus perlindungan hukum dalam kontrak kerja waktu tak tertentu.

Baca Selengkapnya
Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation