Kabinet Juga Urusan Warga Indonesia | Opini.id
KABINET JUGA
URUSAN WARGA
INDONESIA
Joko
WIDODO
USUL BOLEH, TAPI JANGAN IKUT CAMPUR, INI HAK PREROGATIF PRESIDEN.
Joko Widodo - Presiden RI
Sebelum dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang,
banyak orang yang mempertanyakan seputar
susunan kabinet Joko Widodo.

Dari media sampai masyarakat penasaran kira-kira susunan kabinet baru periode 2019-2024. Merasa bosan dan capek dengan pertanyaan tersebut, akhirnya mantan Walikota Solo ini pun angkat bicara, ”Usul boleh. Tapi jangan ikut campur, ini hak prerogatif presiden”, tegasnya beberapa waktu lalu di Istana Negara Dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019.

Bicara soal kabinet, Indonesia sendiri punya cerita panjang loh. Kabinet Pemerintahan Indonesia adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia sudah mengalami pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Mulai dari era Sukarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.
Sukarno
0
KABINET
1945 - 1966
 
Soeharto
0
KABINET
1967 - 1998
 
B.J. Habibie
0
KABINET
1998 - 1999
 
Abdurrahman
Wahid
0
KABINET
1999 - 2001
 
Megawati
Soekarnoputri
0
KABINET
2001- 2004
 
Susilo
Bambang
Yudhoyono
0
KABINET
2004 - 2014
 
Joko
Widodo
0
KABINET
2014 - Sekarang
 
Setiap presiden Indonesia punya cara tersendiri dalam hal penyusunan kabinetnya. Nama Kabinet Presiden Joko Widodo periode lalu serupa dengan nama Kabinet di Era Sukarno pada 1959, yaitu bernama Kabinet Kerja I. Kabinet/Pemerintahan ini adalah cikal bakal dari sebuah demokrasi terpimpin ala Sukarno yang berlangsung sejak 1959 sampai 1965. Cara penyusunannya pun kala itu berada dalam situasi yang genting tepatnya 10 Juli 1959. Jabatan Perdana Menteri sendiri dipegang langsung oleh Sukarno yang juga seorang presiden.

Beda Presiden maka beda pula cara seleksi Calon menteri-menterinya.
 
1945-
1966
Kabinet Soekarno
Sukarno
Presiden Soekarno pernah memilih menteri buta huruf. Letkol Imam/Mochamad Sjafe’i atau dikenal Bang Pi’i atau Pi’i atau Pak Pi’i diangkat Presiden Sukarno menjadi Menteri Negara Diperbantukan Pada Presiden Khusus Urusan Pengamanan. Menteri Pi’i cuma seumur jagung. Pi’i ditangkap Soeharto karena dianggap PKI pada masanya.
Rekor kabinet terbanyak dan berusia terpendek ada di masa Presiden Sukarno. Kabinet Dwikora II hanya berusia 32 hari (24 Februari - 28 Maret 1966) dan berjumlah 132 orang setara menteri.
 
1967-
1998
Kabinet Soeharto
Soeharto
Presiden Soeharto tidak menerapkan banyak syarat untuk para calon menterinya, syarat utama dari Beliau adalah orang yang bisa dipercaya, mampu dan loyal (berasal dari Partai Golkar).
 
1999-
2001
Kabinet Gus Dur
ABDURRAHMAN WAHID
Presiden Abdurrahman Wahid tidak menggunakan hak prerogatifnya secara mutlak. Hanya empat menteri yang ditunjuk secara prerogatif mutlak, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menko Polkam dan Menko Ekuin.
Hanya ada dua syarat utama untuk menjadi pembantu Presiden Gus Dur yaitu keberpihakan dan integritas.
Pemilihan menteri pada era Presiden Gus Dur dianggap paling ideal karena tidak ada menteri yang korupsi pada saat itu.
 
2004-
2014
Kabinet SBY
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Pada masa Presiden SBY, proses penyaringan menteri relatif transparan dan rapi.
SBY menerima setiap usulan kemudian disaring oleh Badan Pemenangan Pemilu SBY.
Setiap calon yang diterima akan diumumkan melalui televisi kemudian dipanggil untuk wawancara atau diskusi. Calon menteri belum tentu lulus walau sudah diumumkan di televisi dan melalui serangkaian tes kesehatannya.
Calon menteri yang lolos akan disodori tanda tangan komitmen koalisi, kontrak kerja dan pakta integritas.
 
2014-
SEKARANG
Kabinet Jokowi
JOKO WIDODO
Seleksi Menteri pemerintahan Joko Widodo relatif tertutup dibandingkan masa pemerintahan SBY.
Kabinet Kerja I Joko Widodo memegang rekor sebagai Kabinet dengan menteri perempuan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, tercatat ada sembilan menteri perempuan.
FAKTA SEPUTAR
HAK PREROGATIF
PRESIDEN
Jokowi yang sedikit menyangkal dan tidak mau urusan penyusunan kabinetnya ‘diganggu’ oleh masyarakat. Tapi apa benar, masyarakat gak boleh kasih usulan dalam hal penyusunan kabinet?

Pada kenyataannya Presiden tidak 100 persen memiliki Hak Prerogatif. Menurut UU Kementerian Negara, pasal 19 ayat 1, bilang bahwa Presiden diharuskan meminta pertimbangan DPR RI terkait perubahan atau pembubaran Kementerian. Walau Undang-Undang ini hanya terbatas pada pertimbangan DPR namun bisa juga berubah haluan menjadi politis.

Sebagai bangsa yang berdemokrasi, Kita punya hak untuk memberikan ide dan usulan, termasuk soal penyusunan kabinet Joko Widodo. KABINETIJEN dilahirkan untuk memfasilitasi keinginan netizen dalam memberi usulan susunan Kabinet. Netizen bisa memilih dan menyusun tim impian kabinet sendiri.
GAME KABINETIJEN
BUKTI ANAK MUDA
GAK CUEK SAMA POLITIK
Ada alasan sendiri kenapa anak muda harus melek sama politik. Menurut politikus muda Dito Ariotedjo, anak muda masuk ke dalam politik itu penting. Sebab saat anak muda atau siapapun ingin mengubah kebijakan, maka bisa mewujudkannya lewat jalur politik. “Anak muda sebenarnya tidak apatis pada politik,” jelasnya.

ANAK MUDA SEBENARNYA TIDAK APATIS DENGAN POLITIK.
DITO ARIOTEDJO
Dito Ariotedjo


Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2012, didapati bahwa 79% anak muda di Indonesia tidak tertarik berpolitik. Tapi fakta yang Opini.id dapatkan lewat game KABINETIJEN justru berbeda. Ternyata banyak anak muda yang tertarik berpolitik, buktinya sampai saat ini sudah terbentuk 6.646 kabinet versi netizen. Opini.id sebagai platform yang digemari anak muda menjadi bukti kalau masih banyak anak muda yang peduli terhadap masa depan Negara.

0
KABINET VERSI NETIZEN
MAU LIHAT
MENTERI-MENTERI FAVORIT
DI KABINETIJEN 
?
Lihat Sekarang
Untuk melihat artikel ini dengan lengkap, kamu harus melakukan registrasi dan/atau login ke website Opini.id terlebih dahulu.
TOP 5 MENTERI
PILIHAN NETIZEN
Susi
Pudjiastuti
0
vote
 
Sri Mulyani
Indrawati
0
vote
 
Basuki
Tjahaja Purnama
0
vote
 
Erick
Thohir
0
vote
 
Nadiem
Makarim
0
vote
 
MENTERI PILIHAN NETIZEN
(PARTAI - NON PARTAI)
Netijen cenderung lebih menyukai calon menteri yang bukan berasal dari partai politik, calon menteri yang bukan berasal dari partai politik mendapat vote 57,0 persen

 

0
%
NETIZEN MEMILIH CALON MENTERI NON-PARTAI
MENTERI PEREMPUAN
PILIHAN NETIZEN
Menteri perempuan termuda Indonesia adalah Maria Ulfah. Beliau dilantik menjadi Menteri Sosial pada usia 34 tahun! Selain itu, Maria Ulfah dicatat sebagai perempuan Indonesia yang pertama kali meraih gelar Sarjana Hukum.
Susi
Pudjiastuti
 
Sri Mulyani
Indrawati
 
TRI
RISMAHARINI
 
Yenny
Wahid
 
RETNO L.P.
MARSUDI
 
TOP KANDIDAT MENTERI
DI SETIAP KEMENTERIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
0
%
DARMIN NASUTION
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
0
%
MOELDOKO
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA
0
%
DESI ALBERT MAMAHIT
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
0
%
PUAN MAHARANI
MENTERI DALAM NEGERI
0
%
DJAROT SAIFUL HIDAYAT
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
0
%
BUDIMAN SUDJATMIKO
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
0
%
ARCANDRA TAHAR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
0
%
YUSRIL IHZA MAHENDRA
MENTERI INVESTASI
0
%
THOMAS LEMBONG
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
0
%
SUSI PUDJIASTUTI
MENTERI KESEHATAN
0
%
NILA MOELOEK
MENTERI KETENAGAKERJAAN
0
%
DITA INDAH SARI
MENTERI KEUANGAN
0
%
SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0
%
NADIEM MAKARIM
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
0
%
DEDI MULYADI
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
0
%
ERICK THOHIR
Kepala BEKRAF
0
%
WISHNUTAMA KUSUBANDIO
MENTERI AGAMA
0
%
MAHFUD M.D.
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
0
%
ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
0
%
EMMY HAFILD
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
0
%
BASUKI HADIMULJONO
MENTERI LUAR NEGERI
0
%
RETNO L.P. MARSUDI
MENTERI PARIWISATA
0
%
RIDWAN KAMIL
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
0
%
GRACE NATALIE
MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA
0
%
AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
0
%
BASUKI TJAHAJA PURNAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
0
%
RHENALD KASALI
MENTERI PERDAGANGAN
0
%
SANDIAGA UNO
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
0
%
BAMBANG BRODJONEGORO
MENTERI PERHUBUNGAN
0
%
EDI SUKMORO
MENTERI PERINDUSTRIAN
0
%
BAHLIL LAHADALIA
MENTERI PERTAHANAN
0
%
ANDIKA PERKASA
MENTERI PERTANIAN
0
%
ANDI AMRAN SULAIMAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
0
%
ILHAM HABIBIE
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
0
%
PRAMONO ANUNG
MENTERI SOSIAL
0
%
YENNY WAHID