Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#politik

Mereka Bukan Wakil Rakyat, tapi Wakil Partai!

Suara rakyat dianggap sumbang, kedaulatan tak lagi di tangan rakyat. Pengesahan Revisi UU KPK pun tetap ketok palu, ditambah rencana pasal karet Revisi KUHP.

Irvan  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

“Hari kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Penghianat Rakyat”

- Manik, Ketua BEM UI

 

Belum juga dilantik, beberapa kejadian sudah menimpa Presiden Joko Widodo. Sebagai presiden terpilih jilid kedua, Jokowi terbilang orang yang paling kena banyak cobaan. Bayangkan saja, belum apa-apa, DPR sudah kompak satu suara untuk mengesahkan revisi UU KPK yang isinya gak lain untuk mengebiri lembaga yang getol menangkap koruptor tersebut. Ditambah lagi revisi KUHP, kebakaran hutan, dan penangkapan Menpora di titik darah terakhir KPK sebelum pengebirian dilakukan.

Beberapa aksi penolakan masyarakat di lini media sosial bahkan tidak didengarkan. Mahasiswa juga tidak dianggap. Bisa dibilang, suara kita dianggap sumbang oleh para wakil rakyat yang sebenarnya lebih pantas kita sebut sebagai wakil partai. Ini bukan lagi pada persoalan oposisi, karena sudah menyangkut kepentingan rakyat.

Harapan masyarakat terhadap Jokowi sepertinya hanya gigit jari saja. Soalnya, sikap Jokowi terbilang belum jelas alias, antara setuju dan tidak setuju. Buktinya, RUU KPK langsung disahkan tuh sama para wakil partai, eh salah wakil rakyat maksudnya deh.

Seakan tidak puas memainkan kekuasaan, para wakil rakyat ini lagi dan lagi mencari masalah dengan rakyat. Usai revisi UU KPK tetap diketok palu sampai pada persoalan pemilihan ketua KPK yang sangat kontroversial. Bayangkan, semuanya berdasarkan keinginan bersama DPR. Mereka memilih Firli Bahuri sebagai ketua KPK bersama 4 komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode jabatan 2019-2023.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#opinibreakingnews Sebanyak 56 anggota Komisi III DPR yang mewakili seluruh fraksi melingkari 5 dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti fit and proper test sebelumnya. Berikut lima pimpinan KPK terpilih: . Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) dengan jumlah suara 50 . Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK) periode 2013-2018) dengan jumlah suara 44. . Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) dengan jumlah suara 51. . Alexander Marwata (komisioner KPK petahana sekaligus mantan hakim tindak pidana korupsi) dengan jumlah suara 53. . Irjen Firli Bahuri (Kepala Polda Sumatera Selatan) dengan jumlah suara 56 terpilih sebagai Ketua KPK meski diduga memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran etik berat . . . #savekpk #kpkupdates #kpk #breakingnews #viral #instaphoto #kabarterkini #kabarterbaru

A post shared by OPINI.id (@opiniid) on

Permasalahan tidak berhenti sampai di situ saja. DPR juga coba merancang atau merevisi kembali Revisi KUHP. Isinya gak lain banyak banget poin-poin pasal karet yang cukup merugikan. Menurut Ketua YLBHI, Asfinawati, banyak pasal karet di sini dan masyarakat bakal banyak yang terjerat. Waduh bahaya banget kan guys!

"Kira-kira kalau ini diberlakukan maka bayangan saya akan banyak yang orang masuk penjara, harapan lapas untuk mengurangi tidak akan terjadi," kata Asfinawati saat diskusi dengan tema 'Mengapa RKUHP ditunda?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Bahkan menurutnya, revisi ini berbau kolonial yang harus dihindari. "Apakah artinya menggantinya hukum bangsa sendiri seperti hukum kolonial rasanya juga kolonial. Itu menindas. Menindas kebebasan berpendapat seperti yang lain-lain," ungkap Asfinawati.

Salah satu pasal yang terbilang ngaco dari sekian banyak poin ngablu adalah pada pasal aborsi di RKUHP. Di sini, justru korban perkosaan yang ingin menggugurkan kandungannya alias aborsi akan dikenakan hukuman.

Pasal karet RKUHP

Belum cukup sampai di situ saja, masih banyak juga beberapa poin pasal karet di revisi RKHUP yang cukup menuai kontroversi ini.

Poin pasal karet

Mahasiswa Akhirnya Turun ke Jalan!

Aksi mahasiswa dari sejumlah universitas membela rakyat

Mau tidak mau, suka tidak suka saat demokrasi dikebiri, akhirnya sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar sebuah aksi demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mereka semua hadir untuk menyuarakan penolakannya terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Darurat Indonesia

Sempat panas aksi demo ini. Dalam orasinya, mereka meneriakkan penolakan terhadap RKUHP dan UU KPK. Bahkan, mereka pun berjanji akan datang lagi hari ini dengan massa yang lebih banyak lagi yaitu pada Selasa 24 September 2019.

“Berarti bapak-bapak tidak mendengarkan apa yang kami suarakan dari kemarin”

- Manik, Ketua BEM UI

 

Itulah ucapan yang keluar dari mulut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yaitu Manik Marganamahendra di ruang Baleg, Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aksi demo mahasiswa ini panas saat mediasi antara DPR dan mahasiswa yang gagal. Seperti diketahui, pada Senin pukul pukul 17.40 WIB, DPR menerima perwakilan dari sejumlah universitas. Mereka diperbolehkan masuk ke Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam audiensi itu, mereka diterima Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Atgas dan anggota Komisi III Masinton Pasaribu.

"Ke mana anggota Komisi III yang lain, kenapa tidak ada di sini? Apakah bapak-bapak sudah mengetahui lembar kesepakatan kami dengan Sekjen DPR RI?" tanya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra di ruang Baleg, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Supratman pun menanyakan lembar kesepakatan apa yang dimaksud Manik. "Lho, ada lembar kesepakatan dengan Sekjen?" kata dia.

Pada Kamis (19/9/2019), mahasiswa telah beraudiensi dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Mahasiswa menjadi geram karena anggota DPR yang menerima mereka tak mengetahui lembar kesepakatan yang telah disepakati bersama Sekjen DPR. 

"Berarti bapak-bapak tidak mendengarkan apa yang kami suarakan dari kemarin," ucap Manik diikuti tepuk tangan para mahasiswa.

Kegagalan Masinton dan Supratman melakukan mediasi dengan para perwakilan mahasiswa berimbas pada situasi di depan Gedung DPR. Massa aksi memutuskan akan bermalam di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kita akan bermalam di sini sambil menunggu teman-teman dari Yogya, Bandung dan lain-lain," ujar orator aksi di atas mobil komando aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU KPK hasil revisi, Senin (23/9/2019), seperti dikutip dari Antara.

Aksi mahasiswa bela rakyat

Bicara soal aksi mahasiswa ini, di lini masa media sosial pun menjadi trending. Mereka semua mendapatkan dukungan dengan hashtag #HidupMahasiswa. Bahkan beberapa diantaranya merasa terharu, setelah sekian lama akhirnya cap mahasiswa milenial ini bergerak juga ditengah ketidaknyamanan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

Bahkan ada beberapa unggahan yang menunjukkan sebuah persiapan mahasiswa dari Universitas Gunadarma yang sedang mencoba bergabung dengan beberapa rekan mahasiswa dari berbagai universitas.

Lo dukung aksi mahasiswa gak?
Dukung
Gak
No comment
223 votes

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation