Pahami Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2019 | OPINI.id
Pahami Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2019

Pemilu di Indonesia dikenal dengan adanya electoral threshold. Electoral Threshold dalam bahasa Indonesia berarti ambang batas pemilu yaitu merupakan persyaratan minimal suara atau kursi yang harus dipenuhi partai.

Pada pemilihan capres – cawapres disebut presidential threshold sedangkan pada legislatif disebut parliamentary threshold.

Setiap Pemilu, angka ambang batas parlemen berubah-ubah. Partai yang boleh ikut pemilu tahun 2004 adalah partai memiliki ambang batas sekurangnya 2 persen perolehan suara dari pemilu sebelumnya (Pemilu 1999), Partai Peserta Pemilu 2009 adalah partai yang memiliki perolehan suara setidaknya 3 persen pada pemilu sebelumnya.

Seterusnya peserta Pemilu 2014 adalah partai yang meraih suara 3,5 persen dari pemilu 2009 namun kemudian MK menghilangkan aturan ambang batas untuk tingkat pemilihan legislatif di DPRD, dan Pemilu 2019 yang akan datang diikuti oleh partai dengan raihan suara setidaknya sebesar 4 persen pada pemilu sebelumnya.

Lalu bagaimana dengan nasib partai yang ‘tereliminasi’? Partai itu harus memulai kembali mendaftar sebagai partai baru dengan seabrek persyaratan di Pemilu 2024.

Angka persentase ini juga digunakan sebagai acuan caleg untuk duduk di kursi DPR. Jika satu partai tertentu pada Pemilu 2019 meraih suara kurang dari 4 persen maka partai tersebut tidak bisa mendudukkan perwakilannya di DPR.

Pada bulan Mei 2018, Lembaga Survei Indonesia (LSI) memprediksi hanya ada lima partai yang bisa loloskan calegnya ke parlemen. Ini berarti diprediksi hanya ada lima partai yang meraih suara lebih dari 4 persen. Lima partai tersebut adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan Partai Demokrat. Sebelas partai lainnya diprediksi tak melebihi 4 persen.

Terus suara mereka hangus dong? Surat suara sah yang memilih partai yang tereliminasi hangus untuk level DPR RI, tapi untuk level DPRD masih bisa digunakan. Karena aturan ini hanya berlaku untuk level DPR RI saja.

Ada beberapa kritik tentang Ambang Batas ini. Seperti yang dilansir hukumonline, Indra J. Piliang mempersoalkan penentuan angka persentase ambang batas ini. Dia mengibaratkan seperti harga kenaikan BBM dan yang menentukan adalah partai-partai yang memang sudah duduk di parlemen (sudah memenuhi). Sedangkan keberadaan partai-partai kecil dan baru tidak dianggap.

Selain itu tidak ada korelasi antara menaikkan dan penetapan persentase ambang batas dengan jumlah partai peserta pemilu. Setiap tahun, setelah tahun 1999, peserta pemilu tidak menurun drastis. Peserta pemilu 1999 ada 48 partai dan 21 partai yang bisa menempatkan wakilnya di DPR, Pemilu 2004 ada 24 partai, Pemilu 2009 diikuti 38 partai politik, 2014 diikuti 12 partai, dan 2019 nanti akan diikuti 16 partai politik. Jumlah partai peserta pemilu relatif berkurang tapi tidak secara signifikan berkurang drastis.

Pertanyaan Indra J. Piliang dijawab Staf Menteri Hukum dan HAM pada saat itu, Ramly Hutabarat, menurut Ramly aturan dan persentase electoral threshold merupakan kebijakan yang tidak bisa diuji. Jawaban yang tidak bisa bikin puas LOL.

Dengan adanya ambang batas parlemen yang semakin besar dibandingkan 3 tahun lalu ada beberapa tantangan yang dihadapi caleg pada pemilu 2019 ini. Titi Anggraini dari Perludem, seperti yang dilansir Kompas, ada dua tantangan yang dihadapi.

Partai dan Caleg Pilihanmu Tidak Masuk DPR RI gara-gara di bawah ambang batas parlemen, Gimana Perasaanmu?
Kecewa
Tidak Kecewa
70 votes

Tantangan pertama adalah efek ekor jas, dimana pemilih akan lebih cenderung dipengaruhi oleh kandidat presiden ketika akan memilih Partai.

Tantangan kedua butuh soliditas tinggi di antara caleg dalam satu partai (bukan koalisi), karena fokus utama mereka (terutama partai kecil atau baru) adalah bagaimana caranya meloloskan partainya ke DPR RI dengan cara suara Partai melebihi ambang batas 4 persen.

Kalau tak solid maka tak bisa melebihi ambang batas 4 persen, caleg-calegnya gigit jari saja.

 

Komentar

Fresh