Sandiaga Uno Mau Hapus UN, Mungkin Apa Nggak? | OPINI.id
Sandiaga Uno Mau Hapus UN, Mungkin Apa Nggak?

Dalam debat pilpres ketiga, Minggu (17/3/2019), Sandiaga Uno janji akan hapus Ujian Nasional (UN) kalau terpilih di Pilpres 2019. Calon wakil presiden nomor 02 itu menyebut alasannya pemborosan biaya.

Usai debat, Sandiaga Uno menjelaskan lebih lanjut bahwa UN tidak layak menjadi syarat kelulusan siswa. Menurut dia, standar pendidikan di setiap daerah masih berbeda-beda sehingga standar kelulusan tidak dapat disamakan.

Sebagai gantinya, Sandiaga Uno menawarkan program penelusuran minat dan bakat. Konon, meniru skema kelulusan di negara-negara Eropa.

Janji Sandiaga Uno tersebut sekilas menarik. Bertahun-tahun, UN selalu menjadi momok buat guru maupun siswa. Semua berlomba-lomba agar dapat lulus dengan nilai baik agar dapat masuk ke sekolah lanjutan yang favorit.

Sampai-sampai ada yang stres gara-gara mikirin persiapan UN. Kecurangan saat UN seperti bocornya kunci jawaban sampai kongkalikong oknum yang membocorkan soal UN selalu menjadi isu setiap kali UN digelar. 

Tapi, mungkin Sandiaga Uno lupa atau mungkin belum mendapat informasi lebih rinci seluk-beluk UN. Misalnya fakta bahwa saat ini UN bukan lagi menjadi syarat kelulusan siswa. Saat ini UN dipakai sebagai instrumen untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia.

Biaya UN pun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dilansir Kompas.com, biaya UN tahun 2015-2017 rata-rata Rp 500 miliar. Dengan menerapkan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), biayanya bisa ditekan hanya menjadi Rp 35 miliar.

UN Dilarang 

Meskipun demikian, usulan Sandi masih relevan. Pelaksanaan UN sebenarnya sudah dilarang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2009 yang menolak kasasi pemerintah tentang penyelenggaraan ujian nasional. Saat itu, penyelenggaraan UN digugat Kristiono dan masyarakat yang merasa dirugikan melalui citizen lawsuit. Kristiono adalah orangtua siswa yang tidak lulus UN karena nilainya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Mereka gugat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas kebijakan UN sebagai syarat kelulusan siswa. 

Pada 21 Mei 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa UN dianggap cacat hukum sehingga dilarang untuk diselenggarakan. Para tergugat dianggap lalai memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban UN.

Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para tergugat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia sebelum melaksanakan UN. 

Meskipun sudah dilarang oleh MA, pemerintah tetap saja melaksanakan UN setiap tahun. Konsep pelaksanaan UN yang diubah agar tidak melanggar putusan pengadilan. Mulai 2011, UN tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan. Nilai rapor juga menjadi komponen syarat kelulusan. Sampai di era Mendikbud Anies Baswedan, 2014-2015, UN pun tetap dilaksanakan.

Moratorium UN

Pada 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy mengajukan moratorium UN mulai tahun 2017. Ada 8 alasan mengapa UN perlu dihentikan dulu. Muhadjir coba meyakinkan DPR maupun Presiden. 

Pertama, moratorium UN sesuai visi Nawacita dari Presiden Joko Widodo, tepatnya program prioritas nomor delapan. Jokowi menginstruksikan untuk melakukan evaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan seperti UN.

Kedua, moratorium UN sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2596/2009 yang inti putusannya pemerintah wajib membangun sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan menjamin kualitas guru.

Ketiga, rencana wajib belajar 12 tahun. Upaya pemenuhan seluruh siswa dapat melanjutkan dari jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA serta menghindari siswa putus sekolah (drop out).

Keempat, hasil UN tak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kurang mendorong kemampuan siswa secara utuh.

Kelima, cakupan UN juga terlalu luas sehingga sulit diselenggarakan dengan kredibel dan bebas dari kecurangan.

Keenam, UN juga sudah tak berimplikasi langsung pada siswa karena tak lagi dikaitkan dengan kelulusan. Pemerintah meyakini, berdasarkan hasil kajian, UN cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah. UN juga harus melibatkan sumber daya manusia dan biaya yang sangat besar.

Ketujuh, UN cenderung membawa proses belajar pada orienrtasi belajar yang salah, karena sifat UN hanya menguji ranah kognitif, beberapa mata pelajaran tertentu. Sebagai proses evaluasi yang bersifat massal, sampai saat ini bentuk instrumen UN adalah pilihan ganda. UN telah menjauhkan diri dari pembelajaran yangmendorong siswa berpikir kritis, analitis, dam praktik-praktik penulisan essai sebagai latihan mengekspresikan pikiran dan gagasan anak didik.

Kedelapan, jika digunakan sebagai alat pemetaan mutu, maka UN bukanlah alat pemetaan yang tepat. Pemetaan mutu yang baik menuntut instrumen yang berbeda dengan instrumen UN. Pemetaan mutu tidak perlu dilakukan setiap tahun dan tidak perlu diberlakukan untuk seluruh siswa. UN pada hakikatnya harus terkait dengan kelulusan dan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun, rencana moratorium UN tersebut gagal. Usulan tersebut tidak disetujui dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Akhirnya UN tetap dilaksanakan dengan modifikasi baru dengan menggelar UN dan USBN (ujian Sekolah Berstandar Nasional).

Perbedaannya, UN seragam dari pusat dan hanya pilihan ganda. Bertujuan untuk mengukur kualitas pendidikan dan bukan penentu kelulusan. Sementara USBN, soal ujian hanya 25 persen dari pusat, sisanya dibuat tim Provinsi dan Kabupaten. Pada USBN tidak hanya soal pilihan ganda, tapi juga pertanyaan isian. Nilai USBN menjadi salah satu kompone kelulusan siswa.

Mulai 2019, UN akan digelar dalam bentuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, untuk jenjang SMP hanya ditargetkan 85 persen. Sisanya masih ujian menggunakan pensil.

Dengan fakta ini, UN kelihatannya masih belum bisa menjadi indikator kualitas pendidikan yang optimal. Bahkan, terlihat kalau kebijakan UN terus berubah seiring pergantian pejabat di Kemendikbud. Masih ada aroma ganti pejabat ganti kebijakan.

Akankah UN bisa dihapus? Yang pasti Singapura dan Finlandia sudah melakukannya. Namun, apapun kebijakannya sangat tergantung kepada kesiapan pemerintah untuk menciptakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata. Selama hal itu belum bisa dilakukan, UN bakal akan tetap jadi pilihan sementara.

Kamu yakin UN bakal dihapus?
Yakin banget
Tidak yakin
Paling dimodifikasi terus
33 votes

Komentar (2)

Fresh