Blok Sosmed Langgar Hak Informasi | OPINI.id
(Audio On)
Next Podcast

Blok Sosmed Langgar Hak Informasi

Sejak 22 Mei 2019 bersamaan dengan tuntutan sejumlah massa ke Bawaslu masyarakat merasa kesulitan mengakses sosial media seperti WhastApp, Twitter, Facebook dan Instagram. Terutama saat mengupload dan mendownload video dan gambar aplikasi akan mengkases dengan waktu yang lama bahkan tidak bisa diakses.

Pemerintah lewat Kominfo menyatakan akan batasi akses beberapa fitur sosial media untuk halau informasi yang dapat provokasi masyarakat. Menteri Kominfo Rudiantara bilang secara psikologis masyarakat yang terima video atau foto situasi konflik akan mudah terprovokasi. Ia juga sempat meminta maaf kepada masyarakat terkait pembatasan sosial media yang dilakukan oleh pemerintah.

Menteri Polhukam Wiranto ikut mendukung kebijakan sementara tersebut. Wiranto malah meminta masyarakat maklum untuk tidak akses sosial media selama 2-3 hari. Karena kebijakan ini akan bertahan sesuai dengan kondisi politik yang terjadi di masyarakat.

Pembatasan akses sosial media ini dikritik oleh beberapa pengamat. Ketua AJI Abdul Manan bilang kalo pemerintah sudah langgar hak masyarakat dalam mengakses informasi secara langsung. Padahal ditengah situasi seperti ini masyarakat butuh informasi seaktual mungkin seperti dari sosial media.

Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Ika Karlina Idris punya pendapat yang sama. Ia melihat pemerintah tidak menyelesaikan masalah literasi media masyarakat yang rendah.

Di era informasi diakses secara bebas ini harusnya organisasi media dan komunitas media bisa mengambil peran untuk membenahi berita dan informasi yang sampai ke masyarakat. Awak media sebagai bagian dari organisasi bisa melakukan verifikasi isu secara aktual kepada masyarakat. Tidak hanya memberitakan peristiwa saja.