Izin Kerja Warga Asing Via Online | Opini.id
Next Video

Izin Kerja Warga Asing Via Online

Penerbitan Perpres 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing menimbulkan perbedaan penafsiran, ada yang pro dan ada yang kontra. Perpres 20/2018 diterbitkan dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha guna mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk melakukan simplifikasi dan mengintegrasikan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi teknologi berbasis web.. Dengan diterbitkannya Perpres 20/2018, maka Perpres 72/2014 yang mengatur tentang Penggunaan Tenaga Terja Asing dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping dinyatakan tidak berlaku. Perpres 20/2018 mensimplifikasikan persyaratan yang berulang pada instansi terkait, serta mengintegrasikan secara online tata cara perizinan yang diamanatkan oleh UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 6/2011 tentang Keimigrasian, dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Pelayanan perizinan penggunaan TKA dilakukan melalui satu pintu di Kementerian Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan pelayanan perijinan penerbitan Vitas/Itas pada Kementerian Hukum dan HAM serta pelayanan perizinan investasi di BKPM. Dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Perpres 20/2018, yaitu Permenaker 10/2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Permenhukham 16/2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing, maka tata cara perizinan penggunaan TKA dapat diimplementaskan dengan lebih cepat dan lebih mudah melalui pelayanan yang terintegrasi secara online, tanpa tatap muka langsung dan menghapuskan persyaratan yang berulang-ulang yang sebelumnya harus dipenuhi oleh pemohon izin. Penyederhanaan perizinan penggunaan TKA dilakukan dengan memperpendek waktu pengurusan izin, mengintegrasikan pelayanan perizinan berbasis web melalui tka online (Kemnaker) dan SIMKIM (Kemenhukham) dan terintegrasi dalam online single submission (OSS). Perpres 20/2018 mengamanatkan bahwa waktu pelayanan perizinan penggunaan TKA dipercepat dibandingka dengan ketentuan sebelumnya. Pelayanan perizinan yang selama ini memerlukan waktu penyelesaian lebih dari dua puluh hari kerja dipercepat menjadi enam hari kerja, yaitu empat hari kerja pada pelayanan tka online dan dua hari kerja pada pelayanan SIMKIM (Sistem informasi manajemen keimigrasian). Penyederhanaan pelayanan tersebut bukan untuk memudahkan syarat dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, tetapi merupakan percepatan pelayanan perizinan dengan tetap mengedepankan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai syarat-syarat penggunaan tenaga kerja asing dan syarat penerbitan visa dan ijin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing yang memasuki wilayah Indonesia tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fresh